Bupati Lombok Timur Nyatakan Kasus Dobel Transfer Bantuan UMKM di BRI Selong Tuntas, Audit BPK Ungkap Temuan Krusial

SELONG – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, secara tegas menyatakan bahwa persoalan dobel transfer bantuan modal untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2025 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong telah selesai ditangani. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti indikasi penyaluran ganda dan penerima yang tidak berhak atas bantuan senilai total Rp 1,8 miliar tersebut. Meskipun demikian, Bupati Warisin tidak memberikan penjelasan rinci mengenai status pengembalian dana dobel transfer tersebut.

“Persoalan bantuan UMKM di bank BRI itu sudah tidak ada masalah lagi. Itu sudah selesai,” tegas Bupati Warisin saat dikonfirmasi pada Rabu (25/6/2024).

Lebih lanjut, Bupati Warisin menjelaskan bahwa bantuan modal untuk UMKM memang merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan sektor tersebut. Namun, ia menekankan bahwa pemberian bantuan ini tidak dapat dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk mengalokasikan dana bagi program-program prioritas lainnya yang juga krusial bagi pembangunan daerah.

“UMKM ini sudah kita bantu tapi tidak mungkin setiap tahun. Kita harus membangun yang lain juga,” singkat Bupati Warisin, mengindikasikan adanya pertimbangan strategis dalam alokasi anggaran daerah.

Kronologi dan Temuan BPK yang Menggugah

Kasus dobel transfer bantuan UMKM ini sejatinya bukan sekadar isu internal, melainkan telah menjadi sorotan resmi melalui temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan ini muncul sebagai bagian dari hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Lombok Timur yang telah memasuki tahap akhir. Laporan BPK secara spesifik menyoroti kejanggalan dalam penyaluran bantuan modal usaha mikro melalui BRI Cabang Selong.

Indikasi adanya penerima yang tidak berhak serta praktik penyaluran ganda yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjadi poin krusial dalam laporan BPK. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi kerugian negara atau ketidakefisienan dalam pengelolaan dana bantuan yang seharusnya disalurkan secara tepat sasaran kepada pelaku UMKM yang membutuhkan.

Pemeriksaan BPK ini kemungkinan besar dilakukan sebagai bagian dari siklus audit rutin terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah, yang mencakup berbagai program dan kegiatan, termasuk bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Proses audit ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran publik.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan adanya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, BRI, dan pihak terkait lainnya guna mengklarifikasi serta menyelesaikan permasalahan penyaluran bantuan modal usaha mikro. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa BPK melihat adanya ruang untuk perbaikan dalam sistem penyaluran dan pengawasan bantuan agar di masa mendatang tidak terjadi lagi kasus serupa.

Tanggapan BRI Cabang Selong: Komitmen pada GCG dan Penyelesaian Masalah

Menanggapi temuan BPK tersebut, Pimpinan Kantor Cabang BRI Selong, Allan Arya Utama, memberikan respons yang menunjukkan komitmen bank pelat merah ini dalam menjalankan operasionalnya. Allan Arya Utama menegaskan bahwa pihaknya menghormati seluruh temuan yang dihasilkan oleh BPK. Ia juga menyatakan komitmen BRI untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“BRI senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap operasional bisnisnya,” ujar Allan Arya Utama.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa BRI, sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan untuk UMKM, beroperasi di bawah kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan GCG mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran. Komitmen terhadap GCG ini diharapkan dapat menjadi jaminan bahwa segala aktivitas bisnis BRI, termasuk dalam penyaluran dana bantuan, dilakukan secara profesional dan etis.

Lebih lanjut, pernyataan Allan Arya Utama bahwa BRI berkomitmen menyelesaikan permasalahan sesuai ketentuan yang berlaku mengindikasikan bahwa bank ini siap untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan BPK. Ini bisa mencakup proses klarifikasi, rekonsiliasi data, hingga upaya pemulihan jika memang ditemukan adanya kerugian atau penyalahgunaan dana.

Implikasi dan Dampak Lebih Luas

Kasus dobel transfer bantuan UMKM ini, meskipun dinyatakan telah selesai oleh Bupati Lombok Timur, meninggalkan beberapa catatan penting terkait pengelolaan program bantuan pemerintah. Pertama, temuan BPK menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang ketat dalam penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Sinergi antara lembaga pemerintah, pelaksana teknis (dalam hal ini BRI), dan badan pemeriksa sangat krusial untuk mencegah potensi penyelewengan dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak.

Kedua, hal ini juga menggarisbawahi perlunya transparansi dalam setiap tahapan penyaluran bantuan. Informasi mengenai kriteria penerima, jumlah bantuan, serta mekanisme penyaluran seharusnya dapat diakses oleh publik untuk mendorong akuntabilitas. Keterbukaan ini juga dapat meminimalkan potensi adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan celah dalam sistem.

Ketiga, pernyataan Bupati Warisin mengenai keterbatasan anggaran dan perlunya prioritisasi program menunjukkan realitas yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Hal ini menuntut perencanaan anggaran yang matang dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang dijalankan. Pemberian bantuan kepada UMKM, meskipun penting, harus sejalan dengan kapasitas fiskal daerah dan dapat diukur dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Keempat, respons BRI yang menekankan penerapan GCG dan penyelesaian masalah sesuai ketentuan menunjukkan bahwa lembaga keuangan siap bertanggung jawab atas operasionalnya. Namun, kasus seperti ini juga dapat menjadi momentum bagi BRI untuk meninjau kembali dan memperkuat prosedur internal dalam penyaluran dana bantuan agar lebih kokoh terhadap potensi penyalahgunaan atau kesalahan administrasi di masa mendatang.

Meskipun Bupati telah menyatakan kasus ini selesai, transparansi lebih lanjut mengenai detail pengembalian dana dobel transfer senilai Rp 1,8 miliar tersebut akan sangat diapresiasi oleh publik. Informasi mengenai berapa persen dana yang berhasil dikembalikan, mekanisme pengembaliannya, serta sanksi yang diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan, akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penyelesaian kasus ini dan menjadi pembelajaran berharga bagi pengelolaan program bantuan di masa depan di Lombok Timur dan daerah lainnya.

Peran UMKM dalam perekonomian lokal tidak dapat diremehkan. Mereka menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja dan penggerak roda ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, program bantuan yang disalurkan harus benar-benar efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan dan pengembangan UMKM secara optimal. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya sinergi, pengawasan ketat, dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah.