1.831 Siswa SD dan SMP di Mataram Terindikasi Penerima Ganda BSM

Pemerintah Kota Mataram saat ini tengah menjadi sorotan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun anggaran 2025. Hasil audit resmi menunjukkan adanya indikasi permasalahan serius dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan tersebut, di mana ribuan siswa tercatat menerima bantuan secara ganda. Fenomena ini memicu kekhawatiran mengenai efektivitas sistem verifikasi data dan ketepatan sasaran bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut. Berdasarkan laporan pemeriksaan yang dirilis, ditemukan bahwa ribuan pelajar dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) masuk dalam daftar penerima bantuan yang tumpang tindih, yang berpotensi menimbulkan kerugian pada efisiensi anggaran daerah.

Secara terperinci, laporan BPK tersebut mengidentifikasi sebanyak 2.422 siswa yang terindikasi sebagai penerima bantuan ganda. Angka ini terdiri dari 1.831 murid pada jenjang SD dan 591 siswa pada jenjang SMP. Temuan ini menjadi catatan kritis bagi Dinas Pendidikan Kota Mataram, mengingat bantuan tersebut seharusnya bersifat eksklusif bagi siswa yang memenuhi kriteria kemiskinan tertentu untuk mencegah kesenjangan distribusi. Ketidaksinkronan data ini mencerminkan adanya celah dalam proses validasi administrasi di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat dinas terkait.

Analisis Data dan Rincian Kerugian Anggaran

Jika ditelaah lebih mendalam berdasarkan data yang ada, nilai nominal dari temuan penerima ganda ini mencapai angka yang cukup signifikan bagi skala anggaran daerah. Dari total temuan tersebut, terdapat 1.473 murid SD yang menerima bantuan dengan besaran Rp180.000 per orang, dan 358 siswa SMP dengan besaran bantuan Rp360.000 per orang yang teridentifikasi bermasalah secara administratif. Secara akumulatif, total nilai bantuan yang terindikasi tumpang tindih atau ganda tersebut mencapai kurang lebih Rp394,46 juta.

Rincian alokasi anggaran yang menjadi temuan tersebut meliputi Rp239,58 juta pada jenjang sekolah dasar dan Rp128,88 juta pada jenjang sekolah menengah pertama. Meskipun angka ini mungkin terlihat kecil dibandingkan total APBD Kota Mataram, namun secara prinsip akuntabilitas publik, penyaluran yang tidak tepat sasaran atau ganda menunjukkan adanya inefisiensi yang seharusnya dapat dihindari melalui integrasi data yang lebih baik. BPK menekankan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola dengan prinsip kecermatan dan keadilan.

Kronologi dan Latar Belakang Masalah

Munculnya permasalahan data ganda ini tidak lepas dari dinamika pengelolaan program BSM di Kota Mataram dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan Kota Mataram, program BSM sempat mengalami hambatan operasional pada tahun-tahun sebelumnya. Kendala teknis utama yang dihadapi adalah adanya kesalahan pada kode rekening dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, yang mengakibatkan dana bantuan tidak dapat dicairkan dan harus mengendap.

Baru pada tahun anggaran 2025, program BSM kembali diproses untuk disalurkan kepada para siswa yang berhak. Namun, dalam upaya mempercepat realisasi bantuan setelah masa vakum tersebut, terjadi proses verifikasi yang kurang mendalam. Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Kota Mataram, Ahmad Rifai, mengakui bahwa pada periode penyaluran kali ini, pihaknya tidak sepenuhnya menggunakan data sinkronisasi dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram.

Keputusan untuk tidak merujuk pada data kemiskinan dari Dinas Sosial pada tahap awal verifikasi disinyalir menjadi akar penyebab masuknya nama-nama siswa yang sebenarnya sudah terdaftar dalam bantuan lain atau memiliki status ekonomi yang tidak sesuai kriteria penerima BSM. "Kami mengakui bahwa kurang teliti dalam verifikasi data-data siswa yang menerima dari satuan pendidikan," ujar Rifai dalam pernyataan resminya. Ketergantungan yang tinggi pada usulan manual dari masing-masing sekolah tanpa proses verifikasi silang (cross-check) yang ketat dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menciptakan peluang terjadinya duplikasi data.

Tanggapan Resmi dan Sanksi Administratif

Menyikapi temuan BPK tersebut, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan memberikan klarifikasi mengenai langkah tindak lanjut yang akan diambil. Meskipun terdapat indikasi kerugian administratif senilai ratusan juta rupiah, pihak Dinas Pendidikan menyatakan bahwa tidak ada instruksi untuk pengembalian dana ke kas daerah. Hal ini dikarenakan bantuan tersebut telah terlanjur disalurkan dan diterima langsung oleh para siswa melalui rekening atau mekanisme penyaluran yang ditetapkan.

Sebagai konsekuensi dari kelalaian tersebut, Dinas Pendidikan Kota Mataram menerima sanksi administratif dari BPK. Sanksi ini menjadi peringatan keras bagi aparatur pemerintah daerah untuk lebih disiplin dalam mengelola data bantuan sosial di masa mendatang. Fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tim verifikasi di tingkat dinas maupun operator di setiap sekolah.

Ahmad Rifai menegaskan bahwa temuan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Pihaknya berjanji akan memperketat proses seleksi penerima manfaat di periode berikutnya. Salah satu poin krusial yang akan diperbaiki adalah memastikan bahwa penerima BSM benar-benar berada pada kelompok Desil 1 hingga Desil 4 dalam basis data kemiskinan. Desil merupakan pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraannya, di mana Desil 1 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Polemik Kriteria Penerima dan Masalah Desil

Selain masalah data ganda, temuan BPK juga menyoroti adanya ketidaksesuaian kriteria penerima berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dari total sekitar 9.000 siswa penerima BSM di Kota Mataram pada tahun 2025, ditemukan sekitar 2.000 siswa yang ternyata masuk dalam kategori Desil 6. Secara teori, Desil 6 dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang sudah mulai sejahtera atau menuju kelas menengah, sehingga secara prioritas tidak seharusnya menjadi target utama bantuan sosial yang ditujukan bagi warga miskin.

Hal ini memicu pertanyaan mengenai standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam mengusulkan nama siswa. Ada indikasi bahwa subjektivitas sekolah masih sangat tinggi dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan, seringkali tanpa merujuk pada data kemiskinan objektif yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui Dinas Sosial. "Penyaluran bantuan pendidikan harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai siswa yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan, sementara siswa yang tidak memenuhi kriteria malah tercatat sebagai penerima," tegas Rifai.

Dampak dan Implikasi yang Lebih Luas

Permasalahan data ganda dan ketidaktepatan sasaran bantuan pendidikan di Kota Mataram memiliki implikasi yang lebih luas, baik dari sisi sosial maupun manajerial pemerintahan. Secara sosial, ketidakadilan dalam distribusi bantuan dapat memicu kecemburuan sosial di antara orang tua siswa. Keluarga yang benar-benar berada di bawah garis kemiskinan namun tidak mendapatkan bantuan akan merasa terabaikan oleh sistem.

Dari sisi manajerial, temuan ini menunjukkan perlunya transformasi digital dalam pengelolaan bantuan sosial di tingkat daerah. Ketergantungan pada proses manual atau verifikasi yang terfragmentasi antar-instansi merupakan kelemahan yang harus segera diatasi. Integrasi data antara Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Sosial menjadi harga mati untuk menciptakan sistem jaring pengaman sosial yang akuntabel.

Selain itu, transparansi dalam proses pengusulan bantuan di tingkat sekolah perlu ditingkatkan. Peran komite sekolah dan pengawas pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan ke Dinas Pendidikan adalah data yang valid dan telah melalui proses verifikasi faktual di lapangan. Seringkali, data yang ada di atas kertas berbeda dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga diperlukan mekanisme sanggah atau validasi ulang yang melibatkan masyarakat.

Langkah Strategis Menuju Perbaikan

Sebagai langkah nyata ke depan, Pemerintah Kota Mataram telah mulai melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Sosial untuk mensinkronkan data siswa dengan DTKS. Langkah ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang tidak perlu sekaligus menutup celah bagi adanya penerima bantuan ganda atau penerima yang tidak layak (exclusion and inclusion error).

Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan untuk diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram meliputi:

1. Digitalisasi Verifikasi: Mengembangkan atau mengoptimalkan platform digital yang terintegrasi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk memastikan satu siswa hanya menerima satu jenis bantuan serupa.
2. Pelatihan Operator Sekolah: Memberikan bimbingan teknis bagi operator sekolah mengenai kriteria Desil dan pentingnya validitas data dalam pengusulan bantuan.
3. Audit Internal Berkala: Melakukan verifikasi acak secara berkala sebelum dana disalurkan, bukan hanya menunggu audit dari lembaga eksternal seperti BPK.
4. Sinkronisasi Antar-Lembaga: Membangun nota kesepahaman (MoU) yang lebih kuat dengan Dinas Sosial terkait pemanfaatan data kemiskinan yang selalu diperbarui (up-to-date).

Evaluasi terhadap satuan pendidikan yang terindikasi memiliki persoalan dalam proses pengusulan juga akan dilakukan secara tegas. Sekolah yang secara sengaja atau lalai mengirimkan data yang tidak valid dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis atau pengurangan alokasi bantuan jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam manipulasi data.

Kesimpulannya, temuan BPK atas penyaluran BSM di Kota Mataram tahun 2025 merupakan alarm keras bagi tata kelola pendidikan di daerah tersebut. Meskipun sanksi yang diberikan saat ini bersifat administratif, namun dampak moral dan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah menjadi taruhannya. Diperlukan komitmen politik dan teknis yang kuat untuk memastikan bahwa di masa depan, bantuan pendidikan benar-benar menjadi alat untuk memutus rantai kemiskinan, bukan justru menjadi sumber polemik akibat manajemen data yang lemah. Pemerintah Kota Mataram kini dituntut untuk membuktikan bahwa mereka mampu belajar dari kesalahan ini dan membangun sistem yang lebih transparan, adil, dan tepat sasaran bagi seluruh peserta didik di wilayahnya.