GIRI MENANG – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui sinergi strategis antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan program kemitraan INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) secara resmi mendorong penguatan peran perempuan pendidik dan kepala sekolah sebagai aktor kunci dalam transformasi pendidikan. Fokus utama dari gerakan ini adalah penciptaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) yang bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksklusi sosial. Langkah ini diwujudkan melalui Seminar Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi Perempuan PGRI yang berlangsung secara khidmat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat pada Sabtu, 19 September 2026. Kegiatan yang melibatkan sedikitnya 150 perwakilan anggota perempuan PGRI dari berbagai jenjang pendidikan—mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat—menjadi momentum penting dalam meninjau kembali arah kebijakan pendidikan daerah yang berbasis pada keadilan gender dan perlindungan anak. Seminar ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi, melainkan juga platform konsolidasi bagi para pendidik perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan yang lebih dominan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Arus Utama Gender Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Saeful Ahkam, dalam pidato pembukaannya memberikan apresiasi mendalam atas kolaborasi yang terjalin antara organisasi profesi guru dan lembaga mitra pembangunan seperti INOVASI NTB. Ia menekankan bahwa isu kesetaraan gender di lingkungan pendidikan harus dipahami melalui kacamata yang lebih jernih dan komprehensif. Menurutnya, kesetaraan bukan berarti upaya untuk mendominasi satu pihak atas pihak lain, melainkan penciptaan ekosistem yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensi dan martabat kemanusiaannya. Saeful Ahkam menggarisbawahi perubahan paradigma sejarah mengenai peran perempuan. Ia mencatat bahwa dalam lintasan waktu, perempuan telah membuktikan ketangguhan luar biasa dalam berbagai sektor, mulai dari penggerak ekonomi mikro di pasar-pasar tradisional hingga menjadi kepala keluarga yang tangguh. Kekuatan intrinsik ini, menurutnya, merupakan modal sosial yang sangat besar bagi dunia pendidikan. Beliau merujuk pada konsep filosofis bahwa seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya (al-ummu madrasatul ula), yang jika ditarik ke dalam konteks profesional, maka guru perempuan memiliki naluri alamiah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di sekolah. "Perempuan diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Banyak perempuan di daerah kita yang mampu menjadi tulang punggung keluarga sekaligus pendidik. Kompetensi afektif dan naluri keibuan ini adalah kekuatan yang tidak dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, kita mendorong perempuan PGRI untuk berdiri di barisan paling depan dalam menyuluh budaya sekolah yang aman dan nyaman. Jika sekolah sudah terasa seperti rumah yang dipenuhi kasih sayang seorang ibu, maka proses transfer ilmu akan berjalan jauh lebih efektif," ujar Saeful Ahkam di hadapan para peserta. Transformasi Kepemimpinan dan Redefinisi Kesetaraan Senada dengan Sekda, Manager INOVASI NTB, Jamaludin, memberikan analisis mendalam mengenai substansi kesetaraan gender dalam struktur organisasi sekolah. Ia menegaskan bahwa ketika seorang perempuan menduduki posisi sebagai kepala sekolah, maka agenda yang diusung bukan hanya soal kepentingan kelompok perempuan semata, melainkan soal profesionalisme dan keadilan sistemik. Jamaludin mengkritisi pandangan usang yang masih memosisikan perempuan sebagai pihak yang lemah atau sekadar pelengkap dalam struktur birokrasi pendidikan. Bagi INOVASI, kesetaraan gender adalah tentang pemberian ruang dan kesempatan yang adil tanpa adanya tekanan struktural maupun kultural. "Kesetaraan itu tidak melihat jenis kelamin; tidak boleh ada satu pihak yang menekan pihak lain. Fokus kita adalah bagaimana kepemimpinan sekolah, baik oleh laki-laki maupun perempuan, mampu menjamin setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan yang terlindungi," tegas Jamaludin. Dalam kesempatan tersebut, Jamaludin juga memaparkan bahwa INOVASI NTB memiliki lima pilar utama dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat, yaitu: Penguatan Kurikulum dan Asesmen yang adaptif. Peningkatan kualitas praktik pembelajaran di dalam kelas. Pengembangan kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership). Pengarusutamaan kesetaraan gender dan perlindungan anak (GEDSI). Pendidikan perubahan iklim yang mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum lokal. Jamaludin menambahkan bahwa kepala sekolah memegang peranan krusial dalam keberhasilan program-program tersebut. Berdasarkan data internal dan observasi lapangan, sekitar 70 persen dinamika dan budaya yang terbentuk di sekolah ditentukan oleh kebijakan serta keteladanan seorang kepala sekolah. Oleh karena itu, seminar ini menjadi strategis untuk membekali para pemimpin sekolah perempuan dengan pemahaman mendalam mengenai mitigasi kekerasan dan protokol perlindungan anak. Implementasi Program Pelita dan Tantangan Literasi-Numerasi Sebagai bagian dari upaya konkret di lapangan, Kabupaten Lombok Barat telah menjadi lokus pendampingan intensif melalui Program Pelita. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan rendahnya tingkat literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar, yang seringkali diperburuk oleh lingkungan sekolah yang tidak kondusif secara psikologis. Melalui Program Pelita, para guru diajarkan untuk menggunakan alat asesmen aksi yang mampu memetakan kemampuan siswa secara individual, sehingga intervensi pembelajaran dapat dilakukan secara tepat sasaran. "Program Pelita bertujuan mewujudkan satuan pendidikan yang kondusif untuk semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rentan. Kita harus menyadari bahwa anak-anak, terutama di tingkat Sekolah Dasar, adalah peniru yang ulung. Jika kepala sekolah dan gurunya menunjukkan keteladanan dalam bersikap santun, inklusif, dan anti-kekerasan, maka siswa akan menyerap nilai-nilai tersebut sebagai karakter mereka," tambah Jamaludin. Perspektif PGRI: Sekolah sebagai Ruang Tumbuh yang Holistik Ketua PGRI Kabupaten Lombok Barat, Dr. H. Akhmad Sujai, S.Pd., M.Pd., memberikan pandangan yang lebih luas mengenai fungsi sekolah di era modern. Menurutnya, sekolah tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai tempat transfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi harus menjadi ruang bagi anak untuk tumbuh, berinteraksi secara sehat, membangun karakter, dan mempersiapkan masa depan dengan penuh kepercayaan diri. Ia menekankan bahwa konsep Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) mencakup aspek yang luas, mulai dari pencegahan perundungan (bullying), penghapusan kekerasan seksual, hingga penghapusan hukuman fisik yang masih sering dianggap sebagai bagian dari pendisiplinan. Akhmad Sujai berharap agar seminar ini menjadi katalisator bagi perubahan nyata di sekolah, bukan sekadar seremoni rutin tahunan. "Kita ingin setiap anak yang berangkat ke sekolah melakukannya dengan perasaan senang. Mereka harus merasa diterima, dihargai, dan yang paling penting, mereka harus merasa dilindungi. Peran perempuan PGRI sebagai pendidik, pemimpin, dan pelindung anak sangat strategis dalam hal ini. Ketika kita melindungi seorang anak hari ini, kita sebenarnya sedang menjaga kedaulatan dan masa depan bangsa di masa depan," kata Akhmad Sujai dengan penuh semangat. Data Pendukung dan Urgensi Perlindungan Anak di Sekolah Urgensi dari kegiatan ini juga didasarkan pada data nasional yang menunjukkan tantangan besar dalam perlindungan anak di satuan pendidikan. Berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan di sekolah, baik fisik maupun psikis, masih menjadi fenomena gunung es. Di Nusa Tenggara Barat sendiri, upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak terus digalakkan melalui berbagai regulasi, termasuk implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Kabupaten Lombok Barat berupaya menjadi pionir dalam penerapan sekolah ramah anak dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam manajemen sekolah. Dengan jumlah guru perempuan yang mencapai lebih dari 60 persen dari total populasi guru di daerah tersebut, pemberdayaan kelompok ini dianggap sebagai strategi paling efektif untuk mempercepat pencapaian target-target pendidikan nasional di tingkat lokal. Analisis Implikasi dan Langkah Strategis ke Depan Seminar ini menghadirkan berbagai narasumber kompeten, mulai dari pakar pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, praktisi pendidikan dari INOVASI NTB, hingga akademisi yang fokus pada isu gender dan perlindungan anak. Kehadiran narasumber lintas sektor ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang multidimensi bagi para peserta. Analisis dari pelaksanaan seminar ini menunjukkan beberapa implikasi penting bagi kebijakan pendidikan di Lombok Barat: Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan revitalisasi peran kepala sekolah perempuan sebagai agen perubahan. Kepala sekolah tidak hanya dituntut mahir dalam urusan administrasi, tetapi juga harus mampu menjadi manajer konflik dan pelindung hak-hak anak di sekolah. Kedua, integrasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam kurikulum lokal dan praktik mengajar sehari-hari. Hal ini penting untuk memutus rantai stereotip gender yang seringkali membatasi cita-cita siswa perempuan maupun laki-laki sejak usia dini. Ketiga, penguatan sistem pelaporan kekerasan yang aman dan rahasia di sekolah. Dengan pemahaman yang lebih baik, guru perempuan diharapkan mampu menjadi tempat pengaduan yang dipercaya oleh siswa, sehingga kasus-kasus kekerasan dapat dideteksi dan ditangani lebih awal sebelum berdampak fatal pada psikologis anak. Keempat, kolaborasi berkelanjutan dengan mitra internasional seperti INOVASI terbukti memberikan akses terhadap metodologi asesmen yang lebih saintifik dan teruji. Hal ini membantu daerah dalam mengambil kebijakan berbasis data (data-driven policy). Bagi PGRI Lombok Barat, perjalanan mewujudkan sekolah yang benar-benar aman dan nyaman masih panjang. Hal ini membutuhkan komitmen yang konsisten, keteladanan dari para pemimpin pendidikan, serta kolaborasi yang erat antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah. Kesuksesan seminar ini akan diukur dari sejauh mana para peserta mampu menerjemahkan teori-teori kesetaraan dan perlindungan anak ke dalam aksi nyata di ruang-ruang kelas mereka. Sebagai penutup, semangat yang diusung dalam pertemuan ini adalah pesan kuat bahwa pendidikan yang berkualitas hanya bisa lahir dari lingkungan yang memanusiakan manusia. Dengan menempatkan perempuan PGRI sebagai garda terdepan, Kabupaten Lombok Barat optimistis mampu menciptakan generasi emas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki empati dan karakter yang kokoh dalam lingkungan yang inklusif dan bebas kekerasan. (rl/gt) Post navigation Pemerintah Pusat Hadiri Forum SPI PTKN, Kepala SPI UIN Mataram Dorong Kolaborasi Pengawasan yang Lebih Kuat
