Pengembangan Energi Panas Bumi di Nusa Tenggara Timur: Kolaborasi PLN dan Pemangku Kepentingan untuk Penerimaan Sosial yang Kuat

Jakarta – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) secara proaktif mendorong pengembangan energi panas bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan fokus yang tidak hanya pada kesiapan teknis, tetapi juga pada penguatan penerimaan sosial. Upaya ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak tahap awal proyek dan mengadopsi pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik unik setiap wilayah di NTT. Komitmen ini mengemuka dalam sebuah diskusi penting mengenai penerimaan sosial energi panas bumi di NTT yang diselenggarakan oleh Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta pada Jumat, 4 September.

Forum diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci dari berbagai sektor, termasuk Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Priatin Hadi Wijaya; Chairperson PYC, Filda Citra Yusgiantoro; perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTT; PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara; PT Sukoria Geothermal Indonesia; PT Sinarmas Nage; serta berbagai akademisi, pakar, dan pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran beragam entitas ini mencerminkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menjawab tantangan pengembangan energi panas bumi.

Membangun Ruang Dialog Multidimensi

Chairperson Purnomo Yusgiantoro Center, Filda Citra Yusgiantoro, menekankan krusialnya pembangunan ruang dialog yang efektif. Ruang ini diharapkan dapat mempertemukan pemerintah, pengembang energi, akademisi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk melihat pengembangan panas bumi secara lebih komprehensif. "Pengembangan panas bumi tidak hanya perlu dilihat dari perspektif teknis dan ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan tata kelola. Karena itu, ruang dialog antarpemangku kepentingan menjadi penting untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam pengembangan panas bumi," ujar Filda. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan proyek energi panas bumi tidak semata-mata bergantung pada kecanggihan teknologi atau kelayakan finansial, melainkan juga pada kemampuannya untuk berintegrasi secara harmonis dengan tatanan sosial dan budaya lokal.

Kontribusi Panas Bumi dalam Rencana Energi Nasional dan Lokal

Manager Unit Pelaksana Proyek PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, Avianda Edwin Fachrudin, memaparkan rencana strategis PLN terkait pengembangan energi panas bumi. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, direncanakan pengembangan 132 proyek pembangkit listrik di Nusa Tenggara dengan total kapasitas mencapai 2.182 megawatt (MW). Menariknya, sekitar 47 persen atau setara dengan 1.016 MW dari total kapasitas tersebut akan berasal dari sumber energi baru terbarukan. Khusus untuk Pulau Flores, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ditargetkan mencapai 162 MW.

"Pengembangan panas bumi memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi dan peningkatan pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Namun, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai aspek teknis. Kondisi sosial, budaya, serta karakter masyarakat di setiap wilayah juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan," ujar Avianda. Penegasan ini mengindikasikan bahwa PLN menyadari kompleksitas pengembangan proyek energi, terutama di wilayah yang kaya akan keragaman budaya dan sosial seperti Nusa Tenggara.

Pembelajaran dari Pengalaman Lapangan

Avianda juga berbagi pengalaman berharga dari proyek-proyek pengembangan panas bumi yang telah dijalankan PLN di Ulumbu, Mataloko, dan Atadei. Pengalaman ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik dan dinamika sosial yang berbeda. Isu-isu yang timbul bervariasi, mulai dari kompleksitas pengadaan tanah, masalah penggunaan sumber air, kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur pendukung, hingga munculnya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Kondisi ini menekankan perlunya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan dan intensif dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Pendekatan yang bersifat reaktif seringkali tidak memadai; sebaliknya, strategi proaktif dan partisipatif menjadi kunci.

Potensi Panas Bumi Indonesia dan Tantangan Pengembangan

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, memberikan gambaran mengenai potensi panas bumi di Indonesia. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar 23,2 gigawatt (GW). Hingga saat ini, kapasitas terpasang baru mencapai sekitar 2,78 GW, yang berarti baru sekitar 11,6 persen dari total potensi yang dimanfaatkan. Di kawasan Nusa Tenggara sendiri, potensi panas bumi tercatat sekitar 1,27 GW, menunjukkan peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut.

Namun, Priatin juga mengakui adanya berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan panas bumi. Tantangan tersebut mencakup aspek tata guna lahan dan perizinan yang seringkali kompleks, risiko eksplorasi sumber daya, keekonomian proyek yang membutuhkan investasi besar, sinkronisasi dengan kebutuhan listrik aktual, hingga dinamika sosial dan potensi resistensi dari masyarakat. "Pemerintah mendorong pendekatan social mapping and social engagement melalui pemetaan pemangku kepentingan, sosialisasi dan diskusi di ruang publik, serta pelibatan akademisi dan praktisi," jelas Priatin. Pendekatan ini bertujuan untuk memitigasi potensi konflik dan memastikan proyek berjalan lancar serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pentingnya Penerimaan Sosial yang Berkelanjutan

Diskusi yang berlangsung menggarisbawahi bahwa penerimaan sosial bukanlah sekadar kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat. Lebih dari itu, penerimaan sosial yang sesungguhnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak tahap awal perencanaan, komunikasi dua arah yang peka terhadap kondisi sosial dan budaya lokal, penghargaan terhadap pengetahuan lokal, serta distribusi manfaat yang berkeadilan. Ini adalah fondasi penting dalam setiap proses pengembangan proyek energi, termasuk energi panas bumi.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara, RDW Manurung, menegaskan komitmen PLN dalam memastikan pembangunan infrastruktur energi bersih berjalan seiring dengan pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Pengembangan panas bumi merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih di Nusa Tenggara. Karena itu, PLN terus mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutup Manurung.

Analisis Implikasi dan Langkah ke Depan

Dorongan PLN untuk mengintegrasikan kesiapan teknis dengan penerimaan sosial dalam pengembangan panas bumi di NTT mencerminkan pergeseran paradigma dalam industri energi. Pendekatan ini sangat krusial mengingat NTT memiliki keragaman budaya, adat istiadat, dan struktur sosial yang kompleks. Kegagalan dalam membangun penerimaan sosial dapat menghambat, bahkan menggagalkan, proyek-proyek energi strategis yang vital bagi ketahanan energi nasional.

Pengalaman di Ulumbu, Mataloko, dan Atadei memberikan pelajaran berharga bahwa setiap wilayah memerlukan strategi yang spesifik. Pengadaan tanah yang sering menjadi titik kritis memerlukan dialog yang transparan dan mekanisme kompensasi yang adil. Penggunaan sumber daya alam, seperti air, harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik dengan kebutuhan masyarakat, terutama petani.

Keterlibatan PYC sebagai fasilitator diskusi menunjukkan adanya kesadaran dari berbagai pihak mengenai pentingnya sinergi. Forum seperti ini menjadi platform yang efektif untuk menyelaraskan pandangan, mengidentifikasi tantangan bersama, dan merumuskan solusi kolaboratif.

Di sisi lain, data potensi panas bumi yang besar di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara, mengindikasikan peluang ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan dapat membantu Indonesia mencapai target bauran energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.

Untuk mewujudkan potensi ini, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, pengembang swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci. Pendekatan social mapping and social engagement yang ditekankan oleh Kementerian ESDM perlu diimplementasikan secara konsisten dan adaptif. Ini berarti melakukan pemetaan sosial yang mendalam untuk memahami struktur kekuasaan lokal, norma-norma budaya, serta persepsi masyarakat terhadap proyek energi.

Selanjutnya, sosialisasi dan diskusi publik harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya di awal proyek, tetapi juga sepanjang siklus pengembangan. Pelibatan akademisi dan praktisi dapat memberikan masukan ilmiah dan teknis yang berharga, sekaligus membantu menjembatani kesenjangan informasi antara pengembang dan masyarakat.

Pentingnya distribusi manfaat yang berkeadilan juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat lokal harus merasakan dampak positif dari proyek panas bumi, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, maupun perbaikan fasilitas umum. Mekanisme bagi hasil atau program pengembangan masyarakat yang terstruktur dapat menjadi solusi efektif.

Dengan demikian, pengembangan energi panas bumi di Nusa Tenggara Timur bukan hanya tentang membangun infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, kemitraan, dan keberlanjutan sosial. Kesuksesan PLN UIP Nusra dalam mengintegrasikan aspek teknis dan sosial akan menjadi tolok ukur penting bagi pengembangan energi terbarukan di wilayah lain di Indonesia. Ke depan, konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip partisipasi dan kolaborasi akan menentukan apakah potensi panas bumi NTT dapat dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan energi nasional.