Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Truk DLH, Kerugian Negara Capai Rp 700 Juta Lebih

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah baru-baru ini telah mengambil langkah tegas dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menetapkan dan langsung menahan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan operasional berupa dum truk dan arm roll di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah. Proyek yang digelontorkan pada tahun anggaran 2021 dengan total nilai mencapai Rp 5,1 miliar ini diduga telah menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit, diperkirakan melampaui angka Rp 700 juta. Penahanan para tersangka, yang mencakup mantan pejabat tinggi DLH dan direktur perusahaan penyedia barang, menandai babak baru dalam penegakan hukum terhadap praktik rasuah di daerah tersebut.

Penetapan dan Penahanan Tersangka: Sebuah Langkah Tegas

Pada Rabu, 3 Juni 2026, empat individu yang sebelumnya menjalani pemeriksaan intensif di kantor Kejari Lombok Tengah, keluar dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna pink, simbol dari status mereka sebagai tersangka korupsi. Mereka kemudian digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Lombok Barat untuk menjalani penahanan. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut para tersangka, mengindikasikan suasana tegang dan keseriusan proses hukum yang sedang berjalan.

Keempat tersangka yang telah ditahan dan diidentifikasi oleh pihak Kejaksaan adalah:

1. Muhamad Amir Ali (MAA): Mantan Kepala DLH Lombok Tengah periode 2020-2021, yang pada proyek ini merangkap jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Peran gandanya ini menempatkannya pada posisi strategis yang sangat krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
2. Supardiono (SU): Mantan Kepala DLH Lombok Tengah periode 2021-2022, yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah MAA. Tanggung jawabnya berpusat pada persetujuan pembayaran dan verifikasi progres pekerjaan.
3. Saprudin (SA): Kepala Bidang Perencanaan DLH Lombok Tengah pada tahun 2020-2022. Posisi ini menempatkannya dalam lingkaran inti perencanaan dan pengawasan teknis proyek.
4. Abdullah (A): Direktur perusahaan penyedia barang yang memenangkan tender proyek pengadaan tersebut. Perannya sebagai pelaksana proyek menjadikannya pihak yang bertanggung jawab langsung atas kualitas dan kelengkapan pengadaan.

Kepala Kejari Lombok Tengah, Putri Ayu Wulandari, dalam keterangannya kepada media, menegaskan bahwa penetapan keempat tersangka ini didasari oleh alat bukti yang cukup, meliputi keterangan saksi, ahli, surat-surat dokumen, serta berbagai barang bukti yang telah dikumpulkan jaksa penyidik. "Perbuatan yang dilakukan para tersangka telah menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 700 juta, sesuai hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ujar Putri Ayu Wulandari.

Modus Operandi dan Tuduhan Terhadap Masing-masing Tersangka

Penyelidikan mendalam yang dilakukan Kejari Lombok Tengah telah mengungkap serangkaian pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para tersangka, menunjukkan adanya pola kerja sama yang terstruktur untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

• Tuduhan Terhadap Muhamad Amir Ali (MAA):
  Sebagai KPA merangkap PPK, MAA diduga melakukan perencanaan proyek tanpa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan dokumen yang lengkap sebagai dasar perhitungan lelang. HPS adalah elemen krusial dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang berfungsi sebagai patokan harga wajar, memastikan efisiensi dan mencegah mark-up. Tanpa HPS yang valid, proses lelang rentan terhadap manipulasi. Selain itu, MAA dituduh memecah dokumen dari satu kontrak menjadi dua kontrak tanpa klausul pemecahan kontrak yang sah, sebuah praktik yang sering digunakan untuk menghindari mekanisme pengadaan yang lebih ketat atau untuk mempermudah manipulasi. Ia juga disinyalir menandatangani adendum atas dua kontrak yang tidak sah hingga pekerjaan melebihi nilai maksimum, serta menandatangani berita acara serah terima pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta realisasi pekerjaan yang belum seratus persen selesai. Tindakan ini secara langsung membuka celah bagi pembayaran yang tidak sesuai dengan progres riil.

• Tuduhan Terhadap Supardiono (SU):
  Sebagai KPA yang menggantikan MAA, SU diduga menyetujui pembayaran yang tidak sesuai fakta terkait realisasi pekerjaan yang belum lengkap seratus persen kepada penyedia. Akibatnya, surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB tidak terbit sama sekali, menandakan bahwa kepemilikan kendaraan belum sepenuhnya berpindah tangan kepada dinas. Seharusnya, SU melakukan pengecekan menyeluruh terhadap realisasi pekerjaan sebelum menyetujui pembayaran penuh kepada penyedia. Kelalaian ini berakibat fatal pada aspek legalitas kepemilikan aset negara.

• Tuduhan Terhadap Saprudin (SA):
  SA, sebagai Kabid Perencanaan, diduga turut serta dalam perencanaan tanpa menyusun HPS yang lengkap. Perannya dalam tim perencanaan menjadikannya pihak yang bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen dasar pengadaan. Ia juga diduga turut menyetujui pembayaran termin satu dan termin dua yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Lebih serius lagi, SA dituduh memalsukan beberapa tanda tangan yang bukan kapasitasnya pada berita acara serah terima arm roll, menunjukkan upaya sistematis untuk melegitimasi proses yang tidak benar.

• Tuduhan Terhadap Abdullah (A):
  Direktur perusahaan penyedia barang, Abdullah, diduga kuat menggunakan dokumen yang tidak benar sebagai peserta lelang, mengindikasikan praktik tender fiktif atau rekayasa. Terungkap bahwa perusahaannya membeli kendaraan dari perusahaan yang sebelumnya merupakan peserta tender yang kalah, sebuah indikasi kuat adanya pengaturan tender. Selain itu, A meminta dan menerima serah terima meskipun kegiatan belum terealisasi sepenuhnya dan tanpa menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan yang sah kepada dinas, padahal ia sudah menerima pembayaran penuh. Ini menunjukkan adanya penipuan dan pelanggaran kontrak yang serius.

Kronologi Kasus: Dari Proyek Strategis Hingga Penyelidikan Korupsi

Kasus ini berakar pada proyek pengadaan kendaraan operasional DLH Lombok Tengah pada tahun anggaran 2021. Proyek ini sangat vital untuk mendukung upaya pengelolaan sampah dan kebersihan di dua kecamatan padat penduduk, yakni Pujut dan Praya. Pengadaan meliputi enam unit dum truk dan empat unit arm roll. Total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 5,4 miliar, dan proses pengadaan dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lombok Tengah. Setelah proses lelang, satu penyedia ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sekitar Rp 5,122 miliar.

Namun, dugaan ketidakberesan mulai tercium pada Maret 2025, ketika Kejari Lombok Tengah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Laporan ini menjadi pemicu awal penyelidikan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kejari menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-612/N.2.11/Fd.1/05/2025 tertanggal 7 Mei 2025. Untuk memperkuat proses ini, diterbitkan pula Surat Perintah Penyelidikan lanjutan Nomor Print-1145A/N.2.11/Fd.1/06/2025 tanggal 12 Juni 2025.

Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa penyedia proyek memang telah menyerahkan enam dum truk dan empat arm roll kepada DLH Lombok Tengah. Namun, proses serah terima yang seharusnya dilakukan oleh PPK ditemukan tidak dilaksanakan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, jaksa menemukan sejumlah ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak dilampirkannya bukti kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) dalam dokumen pengadaan, yang merupakan pelanggaran fundamental dalam pengadaan aset negara. Atas dasar temuan-temuan tersebut, penyidik kemudian meningkatkan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, yang berujung pada penetapan dan penahanan keempat tersangka pada 3 Juni 2026.

Pentingnya Proyek dan Konteks Lingkungan Hidup Lombok Tengah

Lombok Tengah, sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, memiliki kebutuhan yang sangat besar akan infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup yang memadai. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas pariwisata secara langsung berkorelasi dengan volume sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengadaan dum truk dan arm roll untuk DLH bukan sekadar proyek biasa, melainkan investasi krusial untuk menjaga kebersihan, kesehatan masyarakat, dan citra pariwisata daerah. Dum truk berfungsi mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara arm roll adalah truk yang dilengkapi sistem pengait untuk mengangkat kontainer sampah berukuran besar. Keduanya merupakan tulang punggung dalam sistem manajemen sampah modern.

Kasus korupsi dalam pengadaan aset vital semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga secara langsung menghambat upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, khususnya dalam pengelolaan sampah. Ketersediaan dan kelayakan kendaraan operasional sangat menentukan efektivitas pengumpulan dan pengangkutan sampah. Jika kendaraan yang diadakan tidak sesuai spesifikasi, tidak memiliki dokumen legal, atau bahkan tidak berfungsi optimal, maka masyarakatlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya.

Perhitungan Kerugian Negara dan Peran BPKP

Angka kerugian negara sebesar lebih dari Rp 700 juta yang dihitung oleh BPKP bukan sekadar angka di atas kertas. Kerugian ini mencerminkan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan publik, namun justru menguap akibat praktik korupsi. Perhitungan kerugian negara oleh BPKP dilakukan melalui audit investigatif yang komprehensif, dengan menganalisis setiap transaksi, membandingkan harga pasar, dan mengevaluasi kualitas serta kuantitas barang yang diterima.

Dalam kasus ini, kerugian dapat timbul dari berbagai aspek, antara lain:

• Pembayaran penuh untuk pekerjaan yang belum selesai atau tidak sesuai spesifikasi.
• Harga pengadaan yang dimark-up atau lebih tinggi dari harga pasar wajar.
• Pembelian kendaraan dari pihak yang tidak semestinya atau melalui proses yang tidak transparan.
• Biaya yang timbul akibat tidak adanya kelengkapan dokumen kendaraan, yang mengharuskan proses legalisasi ulang atau bahkan penggantian unit.

Perhitungan BPKP ini menjadi salah satu alat bukti utama yang memberatkan para tersangka, memberikan dasar hukum yang kuat bagi tuntutan jaksa di kemudian hari.

Reaksi dan Tanggapan Pihak Berwenang

Kepala Kejari Lombok Tengah, Putri Ayu Wulandari, menegaskan komitmen lembaganya untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas dan membawa para pelaku ke meja hijau. "Dalam waktu dekat, kasus ini akan kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram setelah penyidik menyelesaikan semua proses penyidikan," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Kejaksaan dalam memerangi korupsi dan memberikan efek jera kepada para pelaku.

Dari sisi pemerintah daerah, meskipun belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati atau Sekretaris Daerah Lombok Tengah, secara umum kasus semacam ini akan direspons dengan penegasan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pemerintah daerah diharapkan akan mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan mengambil langkah-langkah internal untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, termasuk penguatan sistem pengawasan dan evaluasi proyek-proyek pengadaan barang/jasa.

Dampak dan Implikasi Lebih Luas

Penetapan dan penahanan empat tersangka dalam kasus korupsi pengadaan dum truk dan arm roll DLH Lombok Tengah memiliki dampak dan implikasi yang luas, baik bagi institusi DLH itu sendiri, pemerintah daerah, maupun masyarakat umum.

• Dampak pada Pelayanan Publik: Tersendatnya operasionalisasi kendaraan karena masalah legalitas atau ketidaksesuaian spesifikasi dapat secara langsung mengganggu layanan pengelolaan sampah. Penumpukan sampah, keterlambatan pengangkutan, dan kebersihan lingkungan yang menurun adalah konsekuensi nyata yang dirasakan masyarakat.
• Kerugian Kepercayaan Publik: Kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik, akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan apatisme dan skeptisisme terhadap upaya pembangunan dan pelayanan publik.
• Peringatan bagi Pejabat Lain: Penindakan tegas oleh Kejaksaan ini diharapkan menjadi sinyal kuat dan peringatan bagi pejabat lain di Lombok Tengah maupun daerah lain untuk senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas.
• Pemulihan Aset Negara: Proses hukum selanjutnya tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian negara. Ini bisa berupa pengembalian uang, penyitaan aset, atau denda yang setimpal. Pemulihan ini penting untuk mengembalikan dana publik yang telah disalahgunakan.
• Peningkatan Pengawasan: Kasus ini kemungkinan akan memicu peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap proyek-proyek pengadaan barang/jasa pemerintah di Lombok Tengah. Sistem lelang dan verifikasi pekerjaan akan dievaluasi dan diperketat untuk menutup celah-celah korupsi.

Langkah Hukum Selanjutnya: Menuju Persidangan dan Penegakan Keadilan

Setelah proses penyidikan rampung, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram. Di sana, para tersangka akan menghadapi persidangan yang terbuka untuk umum. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membeberkan seluruh bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, sementara para tersangka, didampingi kuasa hukumnya, akan memiliki kesempatan untuk membela diri.

Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia cukup berat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, serta kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara. Proses persidangan diharapkan dapat berjalan transparan dan adil, sehingga kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Masyarakat Lombok Tengah menanti hasil akhir dari kasus ini, dengan harapan bahwa penindakan korupsi akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di daerah mereka.