Kemiskinan di NTB pada Maret 2026: Angka Turun, Namun Tantangan Perdesaan Mengemuka

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis data terbaru mengenai kondisi kemiskinan di wilayahnya per Maret 2026. Hasil survei menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di NTB tercatat sebanyak 628.050 orang, atau sebesar 11,17 persen dari total populasi. Meskipun angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, analisis lebih mendalam mengungkap adanya tren yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tren Penurunan Kemiskinan yang Signifikan

Data BPS NTB per Maret 2026 menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan. Dibandingkan dengan September 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 8.680 orang. Lebih jauh lagi, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Maret 2025, penurunan mencapai 26.070 orang. Penurunan persentase kemiskinan terhadap total populasi dari Maret 2025 ke Maret 2026 juga tercatat sebesar 0,61 poin persentase.

Angka ini merupakan kabar baik bagi pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program yang telah diluncurkan, baik dari sisi pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, maupun program bantuan sosial yang menyasar langsung kepada masyarakat rentan.

Divergensi Tren Antara Perkotaan dan Perdesaan

Meskipun secara agregat angka kemiskinan mengalami penurunan, analisis mendalam yang dipaparkan oleh Kepala BPS NTB, Wahyuddin, mengungkapkan adanya perbedaan tren yang mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Di wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 11,25 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan September 2025 yang sebesar 11,70 persen. Secara jumlah, penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan sebanyak 9.051 orang, dari 349.094 orang pada September 2025 menjadi 340.043 orang pada Maret 2026. Penurunan ini menunjukkan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang mungkin lebih terfokus pada wilayah perkotaan, di mana akses terhadap informasi, peluang kerja, dan layanan publik cenderung lebih baik.

Namun, gambaran yang berbeda justru terlihat di wilayah perdesaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 11,08 persen. Angka ini justru mengalami kenaikan tipis dibandingkan September 2025 yang sebesar 11,02 persen. Secara jumlah, penduduk miskin di perdesaan mengalami kenaikan sebanyak 820 orang, dari 287.024 orang pada September 2025 menjadi 288.060 orang pada Maret 2026.

Kenaikan angka kemiskinan di perdesaan ini menjadi sebuah peringatan keras. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di daerah pedalaman dan terpencil masih sangat besar. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, infrastruktur yang belum memadai, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas, kemungkinan besar menjadi penyebab utama stagnasi bahkan kenaikan angka kemiskinan di wilayah ini.

Garis Kemiskinan dan Struktur Pengeluaran

BPS juga merilis data mengenai Garis Kemiskinan (GK) per kapita per bulan pada Maret 2026, yang ditetapkan sebesar Rp606.951. Angka ini terbagi menjadi dua komponen utama: Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp460.597 (atau 75,89 persen dari total GK) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp146.354 (atau 24,11 persen). Komposisi ini menegaskan bahwa mayoritas pengeluaran rumah tangga miskin masih dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan, yang mencerminkan prioritas utama dalam bertahan hidup.

Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga miskin di NTB pada Maret 2026 terdiri dari 4,02 anggota rumah tangga. Dengan demikian, Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.439.943 per bulan. Angka ini memberikan gambaran konkret mengenai kebutuhan finansial minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga miskin untuk dapat hidup layak.

Ketimpangan Pengeluaran: Gini Ratio Menunjukkan Tren Positif

Selain jumlah penduduk miskin, BPS juga mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk melalui indeks Gini Ratio. Pada Maret 2026, Gini Ratio di Provinsi NTB tercatat sebesar 0,358. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu turun 0,006 poin dari September 2025 (0,364) dan turun 0,011 poin dari Maret 2025 (0,369).

Penurunan Gini Ratio ini merupakan indikator positif yang menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di NTB semakin merata. Hal ini juga tercermin dari pembagian pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah. Pada Maret 2026, kelompok ini menguasai 19,57 persen dari total pengeluaran. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran yang masuk dalam kategori rendah.

Analisis berdasarkan wilayah juga menunjukkan tren serupa. Di daerah perkotaan, Gini Ratio pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,381, mengalami penurunan dari 0,386 pada September 2025 dan 0,397 pada Maret 2025. Pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di perkotaan adalah sebesar 18,52 persen, masih dalam kategori ketimpangan rendah.

Di daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,319, juga menunjukkan penurunan dibandingkan September 2025 (0,328) dan Maret 2025 (0,323). Menariknya, di perdesaan, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah justru lebih baik, yaitu sebesar 21,15 persen, yang juga mengindikasikan ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan perkotaan.

Pernyataan Wahyuddin, "Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran baik di perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah," mengkonfirmasi temuan positif ini. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa penurunan Gini Ratio di perdesaan, meskipun ada, tidak serta merta menutupi fakta kenaikan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa isu kemiskinan dan ketimpangan, meskipun saling berkaitan, memerlukan penanganan yang spesifik.

Implikasi dan Tantangan ke Depan

Data yang dirilis BPS NTB per Maret 2026 memberikan gambaran yang kompleks mengenai kondisi sosial ekonomi di provinsi tersebut. Di satu sisi, penurunan angka kemiskinan secara agregat dan perbaikan distribusi pendapatan adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, kenaikan angka kemiskinan di wilayah perdesaan menjadi sebuah pekerjaan rumah besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Beberapa implikasi dan tantangan yang dapat diidentifikasi antara lain:

• Fokus pada Wilayah Perdesaan: Pemerintah perlu merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih terarah dan efektif untuk mengatasi akar masalah kemiskinan di perdesaan. Ini mungkin melibatkan peningkatan akses terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal, perbaikan infrastruktur dasar (jalan, irigasi, listrik, air bersih), serta penguatan sektor pertanian dan perikanan melalui diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk.
• Penguatan Program Bantuan Sosial: Meskipun ketimpangan pengeluaran rendah, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga menunjukkan bahwa banyak keluarga masih berada di ambang kemiskinan. Program bantuan sosial perlu terus dievaluasi dan diperkuat agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan berkelanjutan, serta tidak menciptakan ketergantungan.
• Pembangunan Ekonomi Inklusif: Upaya pembangunan ekonomi harus dipastikan bersifat inklusif, memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi kunci.
• Peran Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil: Keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, terutama dalam menyediakan dukungan teknis, akses pasar, dan pendampingan bagi masyarakat miskin.
• Data dan Analisis Berkelanjutan: Data BPS ini menjadi dasar penting untuk evaluasi kebijakan. Namun, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam secara berkala untuk memahami dinamika kemiskinan dan ketimpangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya secara lebih rinci di berbagai sub-wilayah.

Kondisi kemiskinan di NTB pada Maret 2026 menunjukkan progres positif namun juga menyisakan tantangan signifikan, terutama di wilayah perdesaan. Dengan data yang akurat dan kebijakan yang tepat sasaran, diharapkan NTB dapat terus bergerak menuju kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh penduduknya.

Latar Belakang dan Kronologi Data Kemiskinan NTB

Data kemiskinan yang dirilis oleh BPS NTB merupakan bagian dari survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan secara berkala. Survei ini bertujuan untuk memantau perkembangan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan indikator sosial ekonomi lainnya.

• September 2025: Periode referensi survei sebelumnya, di mana data kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran telah dikumpulkan dan dianalisis.
• Maret 2025: Periode referensi survei tahun sebelumnya, yang digunakan sebagai pembanding untuk melihat tren jangka panjang.
• Maret 2026: Periode survei terbaru yang datanya dirilis, memberikan gambaran kondisi terkini kemiskinan di NTB.

Proses pengumpulan data kemiskinan biasanya melibatkan wawancara mendalam dengan rumah tangga terpilih di seluruh wilayah NTB. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek pengeluaran, pendapatan, kondisi perumahan, akses terhadap layanan dasar, dan karakteristik demografis. Analisis data ini kemudian menghasilkan berbagai indikator, termasuk jumlah dan persentase penduduk miskin, Garis Kemiskinan, serta Gini Ratio.

Data kemiskinan ini sangat krusial bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif. Laporan BPS menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah, untuk merancang program-program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Tren penurunan kemiskinan yang terlihat secara umum memberikan sinyal positif, namun adanya perbedaan antara perkotaan dan perdesaan menuntut perhatian lebih mendalam dan intervensi yang lebih terfokus.

(Sumber: Radar Lombok, diolah dan diperkaya)