Desa Beringin Jaya di Kecamatan Pekat, Dompu, Nusa Tenggara Barat, kini menapaki era kemakmuran baru berkat budidaya tebu yang telah menggantikan dominasi jambu mete. Komoditas manis ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi, memberangkatkan puluhan warga menunaikan ibadah umrah dan meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga berhasil menekan angka kriminalitas serta menyerap tenaga kerja lokal. Namun, di balik keberhasilan lokal yang inspiratif ini, petani dan pemerintah desa menghadapi tantangan serius berupa infrastruktur jalan usaha tani yang minim, distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, dan keterbatasan dukungan alat mesin pertanian, mengancam ambisi Dompu untuk menjadi lumbung gula nasional. Latar Belakang dan Sejarah Transisi Komoditas Pertanian di Kaki Tambora Sejarah ekonomi pertanian di kaki Gunung Tambora, khususnya di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Dompu, telah mengalami metamorfosis signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Wilayah ini sebelumnya dikenal sebagai sentra produksi jambu mete, komoditas yang sempat menjadi andalan utama masyarakat setempat selama puluhan tahun. Hamparan pohon-pohon jambu mete menghiasi lahan pertanian, memberikan penghasilan bagi ribuan kepala keluarga dan menjadi identitas ekonomi daerah tersebut. Namun, kejayaan jambu mete mulai meredup sekitar satu dekade lalu, saat serangan hama penyakit menjadi semakin intens dan tak terkendali. Hama seperti Helopeltis spp., yang dikenal sebagai penggerek buah dan batang, ditambah dengan penyakit antraknosa, menyebabkan penurunan drastis pada kualitas dan kuantitas panen. Kondisi ini diperparah oleh fluktuasi harga pasar yang tidak stabil di tingkat nasional maupun internasional, membuat budidaya jambu mete menjadi tidak lagi menguntungkan dan memicu kerugian besar bagi para petani. Minimnya inovasi varietas tahan hama, serta dukungan teknis dan penyuluhan yang memadai dari pemerintah daerah maupun pusat, turut mempercepat keterpurukan komoditas ini. Banyak petani yang frustrasi mulai meninggalkan kebun jambu mete mereka, mencari alternatif penghidupan lain yang lebih menjanjikan. Di tengah keterpurukan tersebut, masyarakat Beringin Jaya dan beberapa desa di sekitarnya mulai melirik potensi tebu sebagai alternatif komoditas pertanian. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Wilayah Dompu, dengan karakteristik tanah vulkanik yang subur berkat keberadaan Gunung Tambora, secara geologis sangat cocok untuk budidaya tebu. Abu vulkanik yang kaya mineral telah menciptakan lapisan tanah yang ideal untuk pertumbuhan tebu. Selain itu, iklim tropis yang mendukung pertumbuhan tanaman ini sepanjang tahun menjadi faktor pendorong utama. Transisi ini, meskipun menantang di awal karena memerlukan adaptasi pengetahuan dan keterampilan baru, didorong oleh adanya peluang kemitraan dengan pabrik gula yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Barat, menjamin pasar dan harga jual yang relatif stabil. Kepala Desa Beringin Jaya, Firman, menjelaskan bahwa proses transisi ini berlangsung secara bertahap namun masif. "Petani belajar dari pengalaman pahit jambu mete. Mereka mencari komoditas yang lebih resilien, dengan pasar yang jelas dan perawatan yang lebih mudah," ujarnya. Tebu, dengan siklus panen yang teratur dan permintaan pasar yang konsisten untuk industri gula, menawarkan stabilitas yang sangat dibutuhkan. Pergeseran ini menandai babak baru dalam sejarah pertanian Dompu, memposisikan tebu bukan hanya sebagai tanaman pengganti, tetapi sebagai simbol harapan ekonomi dan kemandirian petani di kaki Gunung Tambora. Dampak Ekonomi dan Sosial yang Signifikan dari Budidaya Tebu Kehadiran tebu sebagai komoditas utama di Beringin Jaya telah membawa dampak ekonomi dan sosial yang transformatif bagi masyarakat. Firman memaparkan bahwa budidaya tebu sangat diminati karena perawatannya yang relatif mudah dibandingkan komoditas lain, namun mampu menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan. Petani tebu di Beringin Jaya kini menikmati pendapatan bersih rata-rata antara Rp30 juta hingga Rp35 juta per hektare per musim tanam. Angka ini jauh melampaui pendapatan yang diperoleh dari jambu mete pada masa kejayaannya, apalagi saat komoditas tersebut terpuruk. Salah satu kunci stabilitas ekonomi yang dirasakan petani adalah sistem pembayaran hasil panen. Pembayaran dilakukan secara langsung ke rekening petani (sistem by name, by account), sebuah mekanisme yang meminimalisir risiko penipuan, praktik ijon (pinjaman dengan bunga tinggi yang dibayar dengan hasil panen), atau jeratan utang rentenir. Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pembayaran ini memungkinkan petani untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, merencanakan investasi, dan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Sistem ini juga mendorong inklusi keuangan di kalangan petani, yang sebelumnya mungkin kurang akrab dengan layanan perbankan. Dampak langsung dari peningkatan pendapatan ini terlihat jelas pada kualitas hidup masyarakat. "Setiap tahun, belasan hingga puluhan warga bisa menunaikan ibadah umrah. Ini adalah salah satu indikator nyata peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi mereka," kata Firman dengan bangga. Selain itu, akses pendidikan bagi anak-anak di desa ini juga meningkat drastis. Semakin banyak generasi muda yang berhasil melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, baik di Dompu maupun kota-kota besar lainnya. Sebelumnya, pendidikan tinggi seringkali menjadi mimpi yang sulit diwujudkan bagi banyak keluarga petani karena keterbatasan biaya. Secara sosial, budidaya tebu juga memberikan kontribusi positif yang signifikan. Sektor pertanian tebu telah menyerap banyak tenaga kerja muda lokal, baik untuk pekerjaan penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Ini termasuk pekerjaan musiman yang memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga. Hal ini berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran di desa. Dengan adanya pekerjaan dan penghasilan yang stabil, angka kriminalitas, terutama kasus pencurian dan kenakalan remaja, dilaporkan menurun secara signifikan. Masyarakat merasa lebih aman dan produktif, menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk pembangunan. Keberhasilan ekonomi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan, memperkuat kohesi sosial di desa secara keseluruhan. Tantangan Infrastruktur dan Distribusi Bantuan yang Mengganjal Keberlanjutan Meski "manisnya" keuntungan tebu telah dirasakan, petani Beringin Jaya masih menghadapi sejumlah "rasa getir" yang diakibatkan oleh minimnya dukungan infrastruktur dan perhatian pemerintah. Salah satu kendala paling krusial adalah kondisi jalan usaha tani yang buruk. Jalan-jalan yang berlumpur dan rusak parah, terutama saat musim hujan, seringkali menghambat proses distribusi hasil panen. Truk pengangkut tebu kesulitan mengakses lahan, memperlambat pengiriman ke pabrik, dan meningkatkan biaya operasional petani. Kerusakan jalan ini juga mempercepat keausan kendaraan, menambah beban finansial petani yang harus mengeluarkan biaya perawatan atau penggantian suku cadang yang lebih sering. Firman secara terang-terangan mengkritik kebijakan distribusi bantuan bibit dan pupuk dari pemerintah yang dinilai sering tidak tepat sasaran atau hanya sekadar menjadi formalitas dokumentasi tanpa realisasi nyata di lapangan. "Banyak bantuan yang datang tidak sesuai kebutuhan petani, atau bahkan hanya ada di atas kertas tanpa wujud di lahan. Kami butuh bibit unggul yang cocok dengan kondisi tanah kami, bukan sekadar bibit yang ada," tegasnya. Kondisi ini membuat petani harus mengandalkan modal sendiri untuk pembelian bibit dan pupuk berkualitas, atau mencari alternatif dari pasar yang terkadang harganya lebih tinggi dan tidak terjamin kualitasnya. Kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat atau daerah dengan implementasi di lapangan menjadi penghalang utama bagi optimalisasi potensi pertanian tebu. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang transparan terhadap program bantuan juga turut memperburuk situasi ini, menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di kalangan petani terhadap program pemerintah. Selain itu, masalah ketersediaan pupuk bersubsidi yang seringkali langka atau distribusinya tidak merata juga menjadi keluhan klasik. Petani harus bersaing ketat untuk mendapatkan jatah pupuk, padahal pupuk adalah elemen vital untuk menjaga produktivitas tanaman tebu. Tanpa pupuk yang cukup dan tepat waktu, kualitas dan kuantitas hasil panen akan menurun, mengikis keuntungan yang telah susah payah dicapai. Beberapa petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal, yang secara signifikan membebani biaya produksi. Visi Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional dan Hambatan Ekspansi Lahan Ambisi besar Dompu untuk memposisikan diri sebagai salah satu kawasan tebu nasional memerlukan perluasan lahan kemitraan yang signifikan. Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Pekat, Mukhtar, mengungkapkan bahwa saat ini luas lahan tebu kemitraan di Dompu baru mencapai sekitar 3.200 hektare. Untuk mencapai target sebagai kawasan tebu nasional yang berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap swasembada gula, diperlukan perluasan lahan hingga 10.000 hingga 11.000 hektare. Angka ini mencerminkan potensi besar yang belum sepenuhnya tergali dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak. Namun, jalan menuju ekspansi ini tidaklah mulus. Mukhtar mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang harus diatasi. Pertama, keterbatasan alat mesin pertanian (alsintan), khususnya traktor pembajak dan alat panen mekanis. Proses pembukaan lahan dan pengolahan tanah tebu memerlukan alsintan yang memadai dan modern untuk efisiensi waktu dan biaya. Ketergantungan pada metode manual atau alsintan seadanya memperlambat proses tanam, meningkatkan biaya tenaga kerja, dan mengurangi daya saing petani. Kedua, masalah ketersediaan bibit tebu berkualitas unggul dan bersertifikat. Bibit yang unggul sangat penting untuk menjamin produktivitas tinggi, ketahanan tanaman terhadap hama penyakit, dan kandungan rendemen gula yang optimal. Seringkali petani kesulitan mendapatkan bibit yang memenuhi standar, atau bibit yang tersedia harganya tidak terjangkau. Kurangnya fasilitas penangkaran bibit lokal yang memadai menjadi salah satu penyebabnya. Ketiga, sulitnya akses kredit perbankan bagi petani pemula atau petani kecil. Meskipun budidaya tebu menjanjikan keuntungan, investasi awal untuk pembukaan lahan, pembelian bibit, dan pupuk cukup besar. Bank seringkali enggan memberikan kredit kepada petani kecil karena dianggap berisiko tinggi atau tidak memiliki agunan yang memadai. Program kredit usaha rakyat (KUR) yang seharusnya menjadi solusi, seringkali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan persyaratan yang memberatkan, sehingga tidak semua petani dapat memanfaatkannya. Mukhtar menekankan pentingnya sinergi yang jujur dan transparan antara pemerintah, perusahaan mitra, dan pemerintah desa. "Tanpa sinergi yang jujur, potensi besar ini bisa layu di tengah jalan," ujarnya. Ia menyerukan agar semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk mendukung petani, mulai dari penyediaan infrastruktur yang memadai, pendampingan teknis yang berkelanjutan, hingga fasilitasi akses permodalan yang mudah dan terjangkau. Analisis Implikasi Jangka Panjang dan Peran Negara dalam Swasembada Gula Nasional Keberhasilan Desa Beringin Jaya dalam mentransformasi ekonominya melalui tebu adalah bukti nyata bahwa kekuatan lokal dan inisiatif masyarakat mampu membawa perubahan besar. Model kemitraan dengan pabrik gula dan sistem pembayaran by name, by account telah menciptakan ekosistem yang relatif stabil dan menguntungkan bagi petani. Namun, keberlanjutan dan skala dampak dari keberhasilan ini sangat bergantung pada kehadiran nyata negara. Secara makro, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai swasembada gula. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa produksi gula nasional masih belum mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri, apalagi untuk industri. Pada tahun 2023, produksi gula nasional diperkirakan mencapai sekitar 2,4 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi dan industri mencapai lebih dari 7 juta ton. Kesenjangan yang besar ini seringkali ditutup dengan impor, yang berdampak pada neraca perdagangan, stabilitas harga di pasar domestik, dan ketergantungan pada pasar global. Oleh karena itu, pengembangan kawasan tebu seperti di Dompu memiliki arti strategis yang sangat penting dalam upaya mencapai kemandirian gula nasional. Jika Dompu berhasil mencapai target perluasan lahan dan meningkatkan produktivitas, kontribusinya terhadap target swasembada gula akan signifikan. Namun, jika persoalan infrastruktur jalan, distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, ketersediaan alsintan, dan akses permodalan tidak segera diatasi, potensi ini akan terhambat. Petani yang sudah merasakan "manisnya" tebu bisa kembali merasakan "getir" jika biaya produksi meningkat drastis akibat infrastruktur yang buruk atau jika mereka terpaksa menggunakan bibit dan pupuk berkualitas rendah. Ini bisa memicu kembali krisis ekonomi di tingkat petani dan mengancam keberlanjutan produksi tebu, bahkan dapat menyebabkan petani kembali beralih ke komoditas lain yang dirasa lebih aman. Pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, memiliki peran krusial dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada petani. Ini mencakup alokasi anggaran yang memadai untuk perbaikan dan pembangunan jalan usaha tani, peningkatan efisiensi dan transparansi dalam distribusi bantuan pertanian, serta fasilitasi kemitraan yang adil antara petani dan industri. Peran aktif dinas pertanian dan perkebunan dalam memberikan pendampingan teknis, transfer inovasi, dan pelatihan bagi petani juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas mereka. Selain itu, pemerintah pusat melalui program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau program revitalisasi perkebunan harus memastikan bahwa akses terhadap permodalan lebih mudah dijangkau oleh petani tebu, terutama petani pemula. Sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk infrastruktur, dan lembaga keuangan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pertanian tebu yang kokoh dari hulu ke hilir. Implikasi jangka panjang dari keberhasilan Dompu dalam mengembangkan tebu juga dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia yang memiliki potensi serupa. Ini menunjukkan bagaimana diversifikasi komoditas dan kemitraan yang strategis dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, pelajaran pentingnya adalah bahwa inisiatif lokal harus selalu didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang memadai dari pemerintah untuk mencapai potensi penuhnya. Tanpa dukungan ini, mimpi Dompu sebagai lumbung gula nasional akan tetap menjadi sekadar angan. Pernyataan Tambahan dan Harapan dari Berbagai Pihak Terkait Menyikapi kondisi ini, berbagai pihak diharapkan dapat memberikan respons dan langkah Post navigation Kapolda NTB Tinjau Kinerja Polres Dompu, Perkuat Integritas dan Pelayanan Publik Melalui Kunjungan Kerja Strategis
