Ayah di Lombok Barat Bakar Rapor Anak Gara-gara Menikah Dini, Sorotan Tajam terhadap Fenomena Pernikahan Anak

GIRI MENANG – Sebuah insiden yang menyentuh hati dan memicu perdebatan luas di media sosial terjadi di Sekotong, Lombok Barat, ketika seorang ayah bernama Sanusi Ajak mengunggah video dirinya membakar rapor, seragam, buku, dan sepatu sekolah anaknya. Aksi yang diunggah melalui akun media sosialnya pada Minggu, 14 Juni 2026, ini dilakukan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mendalam sang ayah setelah putrinya yang masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) memutuskan untuk menikah dini. Peristiwa ini bukan hanya menyoroti rasa frustrasi seorang ayah, tetapi juga kembali mengangkat isu krusial mengenai fenomena pernikahan anak yang masih marak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).

Aksi Pembakaran Rapor sebagai Luapan Kekecewaan
Dalam video berdurasi 27 detik yang dengan cepat menyebar dan menjadi viral, Sanusi Ajak terlihat membakar tumpukan barang-barang sekolah milik putrinya. Dengan nada suara yang penuh kepiluan dan kekecewaan, ia menyampaikan pesan yang mendalam. "Rasa kekecewaan orang tua gagal mendidik anak. Semoga tidak dialami oleh teman-teman yang punya anak cewek masih sekolah. Cukup saya saja yang merasakannya," ujarnya. Kata-kata ini menggambarkan betapa hancurnya hati seorang ayah yang mungkin telah merangkai berbagai harapan dan cita-cita untuk pendidikan serta masa depan anaknya, namun harus pupus karena keputusan sang anak untuk menikah di usia yang sangat muda.

Pembakaran barang-barang sekolah ini secara simbolis merepresentasikan penghapusan harapan dan impian yang telah dibangun sang ayah melalui jalur pendidikan. Rapor, sebagai catatan prestasi akademik, dan seragam, sebagai identitas pelajar, menjadi saksi bisu dari jalan hidup yang kini telah ditinggalkan oleh putrinya. Tindakan ini, meskipun kontroversial, mencerminkan keputusasaan dan mungkin juga ketidakberdayaan orang tua dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks, di mana pernikahan anak masih menjadi pilihan atau bahkan tekanan bagi sebagian keluarga.

Kronologi dan Reaksi Publik
Video tersebut diunggah pada tanggal 14 Juni 2026, dan sejak saat itu, gelombang reaksi dari warganet pun tak terbendung. Sebagian besar warganet menyayangkan tindakan pembakaran tersebut, menganggapnya sebagai pelampiasan kekecewaan yang kurang tepat. Mereka berpendapat bahwa rapor dan perlengkapan sekolah lainnya memiliki nilai historis dan emosional yang seharusnya tidak dihancurkan, terlepas dari kekecewaan yang dirasakan. Banyak yang menyarankan agar kekecewaan tersebut disalurkan melalui dialog, dukungan, atau mencari solusi lain, bukan dengan tindakan destruktif.

"Sabar bang. Namanya sudah jodoh. Rezeki, maut sudah diatur Allah. Mungkin itu lebih baik yang sudah ditakdirkan Allah," tulis seorang warganet, mencoba memberikan perspektif religius dan menenangkan. Komentar ini menunjukkan adanya upaya untuk meredakan emosi dan menerima takdir, meskipun pahit.

Namun, tidak sedikit pula warganet yang menunjukkan empati dan memahami perasaan Sanusi Ajak. Mereka mengakui bahwa kekecewaan seorang orang tua atas kegagalan anaknya dalam menempuh pendidikan adalah hal yang sangat berat. "Itu bagian ketegasan dari seorang ayah meski harus kecewa dengan kejadian sekarang, karena apa yang mereka rancang untuk anak-anaknya tidak lain demi kebaikan anak. Sabar wah pak," ujar warganet lainnya. Komentar ini menyoroti bahwa di balik tindakan yang ekstrem, ada niat baik dan harapan besar orang tua terhadap masa depan anaknya, yang kini terasa hancur. Debat yang muncul di kolom komentar video tersebut menjadi cerminan dari kompleksitas isu pernikahan anak dan respons emosional yang ditimbulkannya dalam masyarakat.

Fenomena Pernikahan Anak di Indonesia: Sebuah Krisis Multidimensi
Kasus di Sekotong, Lombok Barat, hanyalah satu dari sekian banyak potret fenomena pernikahan anak yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua mempelai di bawah usia 18 tahun. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah merevisi batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan anak masih terjadi di berbagai daerah, seringkali didorong oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menekan angka pernikahan anak. Meskipun ada tren penurunan, angkanya masih tergolong tinggi. Pada tahun 2022, persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai sekitar 10,92%. Angka ini bervariasi di setiap provinsi, dengan beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia dan NTB memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Nusa Tenggara Barat, tempat insiden ini terjadi, dikenal sebagai salah satu provinsi dengan angka pernikahan anak yang relatif tinggi.

Latar Belakang dan Data Statistik Pernikahan Anak di NTB
Di NTB, faktor-faktor pendorong pernikahan anak sangat beragam. Kemiskinan seringkali menjadi alasan utama, di mana orang tua berharap pernikahan dapat meringankan beban ekonomi keluarga atau menjamin masa depan anak perempuan mereka. Tradisi dan norma sosial juga memainkan peran penting, di mana pandangan bahwa anak perempuan harus segera menikah setelah mencapai pubertas masih kuat di beberapa komunitas. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan informasi mengenai dampak negatif pernikahan anak juga turut memperparah masalah ini.

Menurut data dari berbagai lembaga, NTB memiliki prevalensi pernikahan anak yang signifikan. Laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta data survei menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat, tempat insiden ini terjadi, termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat pernikahan anak yang perlu perhatian serius. Data menunjukkan bahwa anak perempuan lebih rentan menjadi korban pernikahan anak dibandingkan anak laki-laki. Mereka seringkali putus sekolah, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri, dan menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi terkait kehamilan di usia muda.

Regulasi dan Upaya Pemerintah Melawan Pernikahan Anak
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pernikahan anak. Amandemen Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 menjadi langkah signifikan dengan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Kenaikan batas usia ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak dan memastikan mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Selain regulasi, pemerintah juga gencar melakukan kampanye pencegahan pernikahan anak melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi di tingkat nasional maupun daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama lembaga terkait lainnya aktif mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif pernikahan anak, baik bagi individu maupun keluarga. Program-program seperti "Stop Perkawinan Anak" dan "Generasi Berencana" dari BKKBN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mengubah norma sosial yang mendukung praktik pernikahan anak. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah-daerah dengan budaya dan tradisi yang kuat.

Dampak Psikologis dan Sosial bagi Korban dan Keluarga
Pernikahan anak memiliki dampak multidimensional yang merugikan, terutama bagi anak perempuan. Secara psikologis, anak yang menikah dini seringkali belum siap secara emosional dan mental untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga dan menjadi orang tua. Hal ini dapat menyebabkan stres, depresi, kecemasan, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka kehilangan masa kanak-kanak dan remaja yang seharusnya diisi dengan bermain, belajar, dan bersosialisasi dengan teman sebaya.

Dari segi pendidikan, pernikahan anak hampir selalu berujung pada putusnya sekolah. Seperti yang disiratkan oleh kekecewaan Sanusi Ajak, pendidikan adalah kunci masa depan yang cerah. Ketika anak putus sekolah karena menikah, mereka kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, dan akses ke pekerjaan yang layak. Ini menciptakan siklus kemiskinan antar-generasi yang sulit diputus.

Dampak kesehatan juga sangat signifikan. Remaja perempuan yang hamil dan melahirkan di usia dini memiliki risiko komplikasi kesehatan yang lebih tinggi, baik bagi ibu maupun bayi, termasuk stunting pada anak dan angka kematian ibu yang lebih tinggi. Secara sosial, pernikahan anak dapat mengisolasi individu dari lingkungan sosialnya, membatasi partisipasi mereka dalam masyarakat, dan memperpetakan ketidaksetaraan gender.

Peran Lembaga Pendidikan dan Opsi Belajar Alternatif
Meskipun sang anak telah menikah, seperti yang disebutkan oleh warganet, pilihan untuk melanjutkan pendidikan masih terbuka. Sistem pendidikan di Indonesia menyediakan program kesetaraan seperti Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA) bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai alasan, termasuk pernikahan dini. Opsi ini dirancang untuk memberikan kesempatan kedua bagi individu untuk mendapatkan ijazah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan yang lebih baik.

Dinas Pendidikan setempat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, memiliki peran penting dalam menyosialisasikan dan memfasilitasi akses terhadap program-program pendidikan alternatif ini. Penting bagi mereka untuk tidak hanya fokus pada pencegahan pernikahan anak, tetapi juga menyediakan jalur keluar dan dukungan bagi mereka yang sudah terlanjur menikah dini agar tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Sekolah-sekolah juga perlu lebih proaktif dalam mendeteksi dan memberikan konseling kepada siswa yang menunjukkan tanda-tanda akan menikah dini.

Tanggapan dari Pihak Berwenang dan Perlindungan Anak
Insiden seperti yang dialami Sanusi Ajak seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak. Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Lombok Barat harus mengambil langkah-langkah proaktif. Mereka tidak hanya perlu memberikan edukasi dan sosialisasi pencegahan pernikahan anak, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis bagi keluarga yang terdampak, termasuk sang ayah dan putrinya.

Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan pernikahan anak di wilayah Sekotong dan sekitarnya. Apakah ini terkait dengan kemiskinan ekstrem, minimnya akses pendidikan, atau pengaruh adat istiadat yang kuat? Dengan pemahaman yang komprehensif, intervensi yang tepat dapat dirancang, mulai dari program pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, hingga kampanye perubahan perilaku sosial.

Refleksi Kekecewaan Orang Tua dan Pentingnya Edukasi Komprehensif
Kekecewaan seorang ayah yang meluap hingga membakar rapor anaknya adalah gambaran nyata dari betapa beratnya beban yang ditanggung orang tua ketika harapan mereka terhadap masa depan anak-anaknya tidak terwujud. Meskipun tindakan pembakaran tersebut dapat diperdebatkan, emosi yang mendasarinya adalah tulus dan membutuhkan pemahaman. Ini adalah panggilan bagi masyarakat dan pemerintah untuk tidak hanya menghakimi tindakan, tetapi juga mencari tahu mengapa kekecewaan sebesar itu bisa terjadi dan bagaimana mencegahnya di masa depan.

Edukasi komprehensif tidak hanya diperlukan bagi anak-anak tentang hak-hak mereka dan bahaya pernikahan dini, tetapi juga bagi orang tua dan komunitas. Orang tua perlu dibekali dengan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, dampak negatif pernikahan anak, dan hak anak untuk menentukan masa depannya. Tokoh masyarakat dan agama juga memiliki peran krusial dalam mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan anak dan mempromosikan nilai-nilai perlindungan anak.

Masa Depan Anak dan Implikasi Kebijakan
Masa depan anak perempuan yang telah menikah dini ini masih penuh dengan tantangan, tetapi juga potensi jika mendapatkan dukungan yang tepat. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, harus memastikan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan akses pendidikan, setidaknya melalui program kesetaraan, dan mendapatkan dukungan psikososial untuk menghadapi peran barunya sebagai istri di usia muda.

Implikasi kebijakan dari insiden ini adalah perlunya penguatan koordinasi antara berbagai sektor: pendidikan, kesehatan, sosial, dan agama. Pencegahan pernikahan anak tidak bisa menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Perlu ada upaya kolektif yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kesadaran di tingkat keluarga, pengawasan oleh komunitas, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran batas usia perkawinan.

Pentingnya Pendekatan Multisektoral dalam Pencegahan Pernikahan Anak
Kasus Sanusi Ajak di Lombok Barat menjadi pengingat yang menyakitkan tentang kompleksitas isu pernikahan anak di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, orang tua, dan anak-anak itu sendiri. Program pencegahan harus mencakup edukasi yang menyeluruh tentang kesehatan reproduksi, hak-hak anak, keterampilan hidup, serta pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi keluarga juga menjadi kunci untuk mengurangi tekanan finansial yang seringkali menjadi pendorong pernikahan anak. Dengan dukungan yang kuat dari semua pihak, diharapkan tidak ada lagi orang tua yang harus merasakan kekecewaan mendalam seperti yang dialami Sanusi Ajak, dan setiap anak di Indonesia dapat tumbuh kembang dengan hak-haknya terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan menentukan masa depannya sendiri. Kisah ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk lebih serius dalam melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk meraih impiannya.