Demonstrasi Mendesak Pencopotan Kadis Perdagangan Lombok Timur Akibat Kelangkaan Gas Elpiji Subsidi

Lombok Timur – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Masyarakat Gabungan (Ormas Gabungan) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (20/4), menuntut pencopotan Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur. Para demonstran menilai Kepala Dinas tersebut dianggap gagal total dalam mengatasi kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram yang telah meresahkan masyarakat.

Eko Rahadi, selaku perwakilan pendemo, dengan tegas menyatakan ketidakpercayaan terhadap kinerja Kepala Dinas Perdagangan. “Kadis Perdagangan ini tidak becus dan tidak berani menindak terhadap mafia gas elpiji,” ujarnya, menyuarakan kekecewaan mendalam atas lambatnya penanganan masalah kelangkaan gas bersubsidi.

Lebih lanjut, Eko Rahadi menyoroti bahwa alih-alih memberikan solusi nyata, Kepala Dinas Perdagangan justru terkesan hanya memberikan penjelasan yang bersifat normatif. Sementara di lapangan, realitas harga gas elpiji 3 kilogram melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga per tabung dilaporkan mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000, sebuah lonjakan signifikan yang memberatkan rumah tangga kecil.

“Kami tidak butuh penjelasan, kami butuh barangnya ada! Kalau tidak becus kerja, diberhentikan,” tegas Eko Rahadi, menuntut tindakan konkret daripada sekadar retorika. Ia juga mengemukakan dugaan kuat adanya konspirasi antara oknum di lingkungan dinas dengan agen-agen nakal. Indikasi ini mengarah pada praktik pengalihan gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, justru disalurkan ke sektor usaha besar seperti hotel dan restoran.

“Dinas ini kami duga pelakunya. Mereka makan dari uang rakyat, tapi menutup mata saat gas rakyat dilarikan ke hotel dan restoran besar. Kami beri waktu 1×24 jam, jika bupati tidak punya nyali mencopot Kadis yang tidak becus ini, kami akan datang dengan massa yang lebih besar untuk melawan,” ancam Eko Rahadi, memberikan tenggat waktu tegas kepada Pemerintah Daerah Lombok Timur.

Kejanggalan Distribusi dan Kuota Tambahan yang Tak Terasa

Aliansi Ormas Gabungan juga mempertanyakan kejanggalan terkait klaim adanya penambahan kuota gas elpiji subsidi. Pemerintah daerah mengklaim telah mendatangkan tambahan kuota sebanyak 42.000 dan 17.000 tabung ke Lombok Timur. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang kontradiktif. Pangkalan gas elpiji terpantau tetap kosong, memaksa masyarakat untuk mengantre dalam antrean panjang demi mendapatkan pasokan.

“Katanya ada tambahan puluhan ribu tabung, tapi mana buktinya? Di agen cuma dapat 100 tong seminggu. Ini ada yang main! Kadisnya mandul, tidak punya taring untuk mengawasi distribusi,” kritik Eko Rahadi, menekankan betapa minimnya pasokan yang diterima di tingkat pangkalan, sementara klaim penambahan kuota terdengar berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.

Tanggapan Resmi Pemerintah Daerah: Upaya Mengatasi dan Identifikasi Penyebab

Menanggapi aksi demonstrasi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Juaini Taofik, mengakui bahwa kelangkaan gas elpiji subsidi memang sempat terjadi di tengah masyarakat selama dua minggu terakhir. Ia membenarkan bahwa harga di pasaran sempat melonjak, berkisar antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung.

“Namun, Bapak Bupati terus bekerja keras untuk mencari tahu apa penyebabnya,” ujar Juaini Taofik, menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Bupati Lombok Timur. Salah satu temuan awal yang diungkapkan adalah adanya dugaan penggunaan gas LPG bersubsidi oleh sektor yang seharusnya tidak menjadi target utama, seperti usaha peternakan.

Juaini Taofik menguraikan bahwa terdapat sekitar 253 kandang peternakan yang teridentifikasi menggunakan gas elpiji subsidi. Hal ini dikhawatirkan mengganggu ketersediaan pasokan bagi masyarakat umum yang lebih membutuhkan. “Pak Bupati kalau langsung menyetop mereka…” ucapnya, menyiratkan bahwa pemerintah sedang mencari solusi komprehensif.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Lombok Timur telah mengundang para peternak tersebut. Tujuannya adalah untuk mencarikan solusi penyediaan tabung gas non-subsidi bagi mereka. Dengan demikian, diharapkan pasokan gas subsidi dapat sepenuhnya dialihkan kepada masyarakat yang berhak.

“Sehingga nanti apa yang menjadi jatah masyarakat tidak diambil oleh peternak itu,” jelas Juaini Taofik, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran.

Lebih lanjut, Sekda Juaini Taofik juga mengungkapkan upaya Bupati Lombok Timur untuk memantau langsung pergerakan pasokan gas. Beberapa hari sebelum aksi, Bupati dilaporkan menyamar di Pelabuhan Kayangan. Tujuannya adalah untuk menyelidiki kemungkinan adanya pasokan gas yang dialihkan ke Pulau Sumbawa.

“Alhamdulillah temuan kita sampai setengah 2 malam waktu itu tidak ada. Sehingga dipastikan bahwa semua gas ini memang dipakai di Lombok Timur. Namun memang ada beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah,” ungkap Juaini Taofik, menyimpulkan hasil investigasi langsung tersebut. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun tidak ditemukan adanya pengalihan pasokan ke luar daerah, ada indikasi praktik penyimpangan dalam penggunaan gas subsidi di dalam wilayah Lombok Timur yang perlu ditindaklanjuti.

Konteks Latar Belakang dan Dampak Kelangkaan Gas Elpiji

Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Lombok Timur, bukanlah fenomena baru. Fenomena ini kerap muncul menjelang hari-hari besar keagamaan atau saat terjadi gangguan distribusi. Gas elpiji 3 kilogram merupakan komoditas yang disubsidi oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Harga jualnya diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketika kelangkaan terjadi, dampaknya langsung dirasakan oleh rumah tangga kecil yang sangat bergantung pada gas bersubsidi untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Lonjakan harga di tingkat pengecer seringkali tidak terjangkau oleh daya beli mereka. Selain itu, antrean panjang di pangkalan gas juga menimbulkan antrean panjang dan potensi kerumunan yang berisiko penyebaran penyakit.

Analisis Singkat Implikasi dan Tantangan ke Depan

Aksi demonstrasi ini menyoroti beberapa isu krusial yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pertama, lemahnya pengawasan distribusi gas bersubsidi yang membuka celah bagi praktik mafia dan penyelewengan. Kedua, inkonsistensi antara klaim penambahan kuota dengan realitas ketersediaan di lapangan menunjukkan adanya potensi masalah dalam sistem pelaporan atau distribusi itu sendiri.

Tantangan terbesar bagi Pemerintah Lombok Timur adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan masyarakat akan gas bersubsidi dengan upaya penertiban penggunaan oleh sektor non-subsidi, serta memastikan rantai distribusi berjalan efektif dan transparan. Pengawasan yang lebih ketat, sanksi tegas bagi pelanggar, dan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat mengenai ketersediaan pasokan menjadi kunci untuk meredakan keresahan publik dan mencegah terulangnya insiden serupa.

Tuntutan pencopotan Kepala Dinas Perdagangan menjadi indikator kuat adanya ketidakpuasan publik terhadap penanganan masalah ini. Pemerintah daerah dituntut untuk segera melakukan evaluasi kinerja dan mengambil langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjamin ketersediaan pasokan gas elpiji bersubsidi bagi seluruh lapisan masyarakat Lombok Timur.

Pemberian tenggat waktu oleh demonstran juga menambah urgensi bagi Pemerintah Daerah untuk bertindak. Jika aspirasi mereka tidak segera direspons dengan tindakan nyata, potensi eskalasi aksi dan demonstrasi yang lebih besar sangat mungkin terjadi, yang tentu akan menambah kompleksitas penanganan masalah ini.

Garis Waktu Peristiwa yang Terindikasi:

• Periode Beberapa Minggu Sebelumnya: Terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Lombok Timur, yang menyebabkan lonjakan harga di tingkat pengecer hingga Rp25.000-Rp30.000 per tabung.
• Minggu Terakhir Sebelum Aksi: Bupati Lombok Timur melakukan investigasi langsung, termasuk menyamar di Pelabuhan Kayangan untuk mengecek kemungkinan pengalihan pasokan ke Sumbawa. Upaya juga dilakukan untuk mengidentifikasi pengguna gas subsidi yang tidak semestinya, seperti peternak.
• Beberapa Hari Sebelum Aksi: Pemerintah daerah mengklaim adanya penambahan kuota gas elpiji subsidi, namun dampaknya belum terasa di lapangan.
• Senin, 20 April (Tanggal Aksi): Aliansi Ormas Gabungan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur, menuntut pencopotan Kepala Dinas Perdagangan dan mendesak solusi atas kelangkaan gas elpiji.

Data Pendukung yang Relevan:

• Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Elpiji 3 kg: (Perlu merujuk pada peraturan daerah atau menteri ESDM yang berlaku di NTB untuk mendapatkan angka pasti HET).
• Jumlah Kandang Peternakan yang Diduga Menggunakan Gas Subsidi: Sekitar 253 kandang.
• Klaim Tambahan Kuota Gas Elpiji: 42.000 dan 17.000 tabung.
• Laporan Harga di Lapangan: Mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan data yang lebih rinci dan transparan mengenai alokasi kuota, distribusi, dan mekanisme pengawasan untuk meyakinkan publik dan mengatasi akar permasalahan kelangkaan gas elpiji subsidi ini.