Konflik Internal PPP NTB Memanas Ketua DPW Muzihir Resmi Copot Muhammad Akri dari Jabatan Strategis di DPRD

Dinamika politik di internal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini mencapai titik didih. Konflik yang telah terpendam selama beberapa waktu akhirnya meledak setelah Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, secara resmi mencopot Muhammad Akri dari posisi strategis di DPRD Provinsi NTB. Langkah tegas ini diambil di tengah ketegangan administratif yang melibatkan pengakuan kepengurusan dan kewenangan di tingkat wilayah.

Keputusan yang tertuang dalam surat tertanggal 20 Mei 2026 tersebut menandai babak baru dalam pertikaian panjang antara pimpinan DPW dengan oknum pengurus yang dianggap tidak sejalan dengan garis organisasi. Muzihir menegaskan bahwa pencopotan Akri dari jabatan Ketua Fraksi PPP di DPRD NTB serta keanggotaan di Badan Anggaran (Banggar) adalah langkah konstitusional untuk menjaga soliditas partai.

Akar Persoalan: Dualisme Administratif dan Surat DPP

Konflik ini berakar pada ketidaksepahaman mengenai legalitas kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026-2031. Muzihir mengungkapkan bahwa Muhammad Akri dinilai sebagai aktor kunci di balik manuver yang berusaha mendeligitimasi kepemimpinannya. Persoalan bermula ketika muncul surat dari Sekretaris Jenderal DPP PPP, Taj Yasin Maimoen, yang secara kontroversial mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan Muzihir sebagai Ketua DPW PPP NTB dan Sitti Ari sebagai Sekretaris DPW.

Akri, dalam pandangan kubu Muzihir, dianggap secara terbuka tidak mengakui legitimasi kepengurusan hasil suksesi periode 2026-2031. Ketegangan ini diperparah dengan perbedaan interpretasi terhadap mekanisme penandatanganan SK partai. Muzihir menjelaskan bahwa dalam dinamika administrasi internal, sering terjadi SK DPP yang ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal, bukan langsung oleh Sekjen. Meskipun demikian, Muzihir bersikeras bahwa secara hukum organisasi, kepengurusan yang dipimpinnya tetap sah dan diakui oleh DPP PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Mardiono.

Kronologi dan Langkah Strategis DPW PPP NTB

Pasca-penerbitan surat pencopotan tersebut, Muzihir telah mengambil langkah cepat dengan melayangkan surat resmi kepada Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda. Dalam usulan pergantian tersebut, Muzihir menempatkan dirinya sendiri sebagai Ketua Fraksi PPP yang baru, sementara posisi sekretaris fraksi yang sebelumnya dipegang Marga Harun akan digantikan oleh Sitti Ari. Selain itu, posisi Muhammad Akri di Badan Anggaran (Banggar) akan diisi oleh Sitti Ari.

Namun, tidak semua jabatan Akri dapat langsung digantikan. Muzihir mengakui bahwa posisi Muhammad Akri sebagai Ketua Komisi I DPRD NTB tidak bisa serta-merta dicopot karena terbentur aturan tata tertib dewan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pergantian pimpinan komisi hanya dapat dilakukan setelah masa jabatan berjalan minimal 2,5 tahun. Meskipun demikian, Muzihir menegaskan bahwa kursi Ketua Komisi I adalah hak mutlak fraksi PPP, sehingga posisi tersebut tetap akan menjadi fokus evaluasi partai di masa depan.

Menepis Rumor Dualisme di DPRD NTB

Isu mengenai keengganan Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, untuk membacakan surat masuk dari DPW PPP NTB dalam rapat paripurna sempat beredar luas di lingkungan dewan. Rumor ini menyebutkan bahwa pimpinan dewan ragu karena mencium adanya aroma dualisme di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut.

Muzihir secara tegas menepis anggapan tersebut. Menurutnya, tidak ada dualisme dalam kepengurusan PPP di tingkat pusat maupun wilayah. Ia menegaskan bahwa struktur organisasi partai tetap merujuk pada kepemimpinan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum. Ia juga memberikan peringatan keras kepada pihak legislatif untuk segera menindaklanjuti surat perubahan fraksi tersebut. Jika surat tersebut tidak segera dibacakan dalam paripurna, Muzihir menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum dengan menggugat Ketua DPRD NTB atas dasar penghambatan administrasi fraksi.

Ancaman PAW dan Disiplin Kader

Perselisihan ini tidak berhenti pada pencopotan jabatan fraksi. Muzihir memberikan ultimatum tegas kepada Muhammad Akri. Jika manuver politik Akri yang dinilai merongrong kewibawaan DPW PPP NTB terus berlanjut, partai tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan lebih ekstrem, yakni pemecatan dari keanggotaan partai.

Konsekuensi dari pemecatan ini adalah proses Pergantian Antarwaktu (PAW) dari jabatan anggota DPRD NTB. Menurut Muzihir, loyalitas kepada kepengurusan yang sah adalah syarat mutlak bagi setiap kader. Tindakan pembangkangan yang terus dipelihara, menurutnya, merupakan pelanggaran disiplin organisasi yang berat dan dapat merugikan elektabilitas partai menjelang agenda politik ke depan.

Analisis Implikasi: Dampak bagi Soliditas Partai

Secara politik, langkah yang diambil Muzihir mencerminkan upaya konsolidasi kekuasaan di tengah tantangan legitimasi. Bagi PPP NTB, konflik internal ini membawa implikasi serius terhadap produktivitas kerja fraksi di DPRD. Ketidakpastian siapa yang memegang kendali fraksi dapat mengganggu proses pengambilan keputusan politik, terutama terkait pembahasan anggaran daerah dan pengawasan kebijakan pemerintah provinsi.

Di sisi lain, publik melihat konflik ini sebagai ujian bagi kepemimpinan Muhammad Mardiono di tingkat pusat dalam mengendalikan faksi-faksi di daerah. Jika konflik di NTB ini berlarut-larut, bukan tidak mungkin akan terjadi penurunan kepercayaan pemilih terhadap PPP. Soliditas internal seringkali menjadi tolok ukur bagi konstituen untuk menilai sejauh mana sebuah partai mampu mengelola pemerintahan jika mereka diberikan amanah.

Data pendukung menunjukkan bahwa stabilitas fraksi di DPRD NTB sangat krusial bagi PPP untuk menjaga posisi tawar dalam koalisi maupun oposisi. Dengan perolehan kursi yang strategis, perpecahan di tingkat fraksi akan secara langsung melemahkan posisi partai dalam setiap pengambilan kebijakan krusial, seperti pengesahan APBD atau pengawasan proyek-proyek strategis daerah.

Pandangan Pakar Politik dan Masa Depan PPP NTB

Beberapa pengamat politik lokal menilai bahwa pertikaian ini lebih bersifat personal dibandingkan perbedaan ideologis. Namun, efeknya tetap sistemik. Jika tidak segera dimediasi oleh DPP PPP, konflik ini dikhawatirkan akan memicu "bedol desa" atau eksodus kader ke partai lain jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan ruang yang cukup dalam struktur partai.

Muzihir sendiri tampak percaya diri bahwa posisinya kuat. Dengan memegang kendali atas struktur DPW, ia memiliki legitimasi untuk melakukan penataan ulang (reshuffle) posisi-posisi penting di legislatif. Namun, ia harus berhati-hati agar tindakan tegasnya tidak dianggap sebagai bentuk otoritarianisme yang justru akan memperkeruh situasi di tingkat akar rumput (DPAC dan DPC).

Kesimpulan dan Harapan

Ke depan, langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada bagaimana respons pihak DPRD NTB dan DPP PPP terhadap surat yang dilayangkan oleh kubu Muzihir. Jika Ketua DPRD bersedia memproses perubahan komposisi fraksi tersebut, maka secara otomatis posisi Muhammad Akri akan terpinggirkan dari akses kekuasaan di dalam parlemen. Namun, jika terjadi penolakan atau penundaan, maka krisis legitimasi ini akan terus menjadi duri dalam daging bagi PPP NTB.

Konflik ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen partai bahwa dinamika internal yang tidak terselesaikan dengan bijak akan selalu berakhir dengan kerugian bagi organisasi itu sendiri. Masyarakat NTB kini menanti apakah PPP mampu menyelesaikan drama internal ini dengan kedewasaan politik, atau justru akan terus terjebak dalam perang saudara yang berujung pada pelemahan partai secara kolektif. Pihak-pihak terkait diharapkan dapat mengedepankan mekanisme internal partai yang demokratis dan transparan, demi menjaga marwah partai dan kepercayaan masyarakat yang telah menitipkan suaranya pada PPP dalam pemilu sebelumnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Muhammad Akri terkait pencopotan tersebut. Dinamika di DPRD NTB diprediksi akan terus memanas dalam beberapa hari ke depan, terutama menjelang rapat paripurna yang dijadwalkan akan membahas agenda-agenda penting daerah. Keputusan untuk memecat atau melakukan PAW akan menjadi babak penentu apakah Muzihir mampu mengamankan posisinya atau justru akan memicu gelombang perlawanan baru dari barisan pendukung Akri di internal partai.