Kritik Tajam PW SEMMI NTB: Janji Pemerintah Menguap, Korban Banjir Bandang Bima Terus Menderita

BIMA – Enam bulan pasca-banjir bandang dahsyat yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2 Februari 2025, kondisi para korban masih jauh dari kata pulih. Kondisi ini memicu kemarahan dan kekecewaan mendalam dari Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB. Organisasi mahasiswa ini secara tegas mengecam lambannya respons dan minimnya kepedulian yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi NTB serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB terhadap nasib para penyintas bencana.

Banjir bandang yang dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi tersebut tidak hanya merenggut tujuh nyawa tak berdosa, tetapi juga meninggalkan luka mendalam pada infrastruktur vital dan permukiman warga. Jembatan penghubung antar desa yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat hancur lebur, jalan provinsi yang merupakan akses utama perekonomian dan mobilitas terputus, serta puluhan rumah warga lenyap tersapu arus deras. Namun, hingga kini, upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah terkesan stagnan, menyisakan para korban dalam situasi yang memprihatinkan.

Kondisi Korban yang Memilukan: Hidup dalam Ketidakpastian

Muhammad Rizal Ansari, Ketua PW SEMMI NTB, menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terkait kondisi terkini para korban di lokasi bencana. Menurut pengamatannya, banyak warga yang terpaksa bertahan di tenda-tenda darurat yang minim fasilitas atau di bangunan yang telah rusak parah. Keadaan ini diperparah dengan minimnya bantuan yang memadai dari pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk kebutuhan pokok, hunian sementara yang layak, maupun dukungan psikososial.

"Sudah lebih dari tujuh bulan sejak bencana itu terjadi, namun tak terlihat keseriusan dari Pemprov NTB maupun DPRD NTB untuk memberikan solusi nyata bagi korban. Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan warga Wera dan Ambalawi," tegas Rizal dalam pernyataannya. Ia menyoroti adanya disparitas antara perhatian yang diberikan saat masa kampanye politik dengan aksi konkret yang seharusnya dilakukan pasca-bencana.

Ia melanjutkan, "Kami melihat sendiri bagaimana banyak warga masih hidup dalam kondisi serba terbatas. Anak-anak tidak bisa bersekolah dengan layak, para petani kehilangan lahan garapan, dan ibu-ibu kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ini adalah potret kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi seluruh rakyatnya."

Infrastruktur Vital Terbengkalai, Akses Terhambat

Selain kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan, PW SEMMI NTB juga menyoroti lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang. Jembatan penghubung antar desa, yang perbaikannya sangat krusial untuk memulihkan konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga kini masih terbengkalai. Kondisi ini, menurut Rizal, sangat menghambat distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, yang pada gilirannya memperlambat proses pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

"Jembatan itu bukan hanya sekadar bangunan fisik. Itu adalah simbol kehidupan masyarakat di sana. Dengan jembatan yang putus, akses ke pasar, ke fasilitas kesehatan, ke sekolah, semuanya menjadi sangat sulit. Kami mendengar keluhan dari warga yang harus menempuh jarak sangat jauh hanya untuk mendapatkan kebutuhan pokok," ujar Rizal. Ia menambahkan bahwa jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah juga berkontribusi pada hambatan ini, menciptakan isolasi bagi beberapa wilayah.

Tuntutan Transparansi dan Tanggung Jawab Pemerintah

Menyikapi situasi yang memburuk ini, PW SEMMI NTB melayangkan tuntutan yang jelas kepada Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB. Organisasi mahasiswa ini mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan dana bantuan bencana dan akuntabilitas penuh dari pemerintah daerah terkait program-program pemulihan.

"Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan," seru Rizal dengan nada geram. Ia menekankan bahwa janji-janji yang diucapkan saat masa pemilihan umum harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika kosong.

PW SEMMI NTB mendesak agar Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB segera mengambil langkah-langkah konkret, antara lain:

1. Peninjauan Langsung ke Lokasi Bencana: Anggota legislatif dan eksekutif provinsi harus turun langsung ke Wera dan Ambalawi untuk melihat secara nyata kondisi yang dialami para korban. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi momentum untuk mendengarkan aspirasi warga dan merumuskan solusi yang tepat sasaran.
2. Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur: Pemerintah harus memprioritaskan perbaikan jembatan penghubung dan jalan provinsi yang rusak. Proses lelang dan pelaksanaan proyek harus dilakukan secara transparan dan efisien untuk mempercepat pemulihan akses vital bagi masyarakat.
3. Penyaluran Bantuan yang Memadai dan Berkelanjutan: Bantuan yang disalurkan harus mencukupi kebutuhan para korban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perlu ada program bantuan hunian sementara yang layak, bantuan modal usaha bagi warga yang kehilangan mata pencaharian, serta dukungan psikososial untuk membantu mereka pulih dari trauma.
4. Evaluasi Penanganan Bencana: Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan bencana di NTB, mulai dari kesiapsiagaan, respons awal, hingga proses pemulihan pasca-bencana. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang.

Kronologi Singkat Bencana Banjir Bandang Bima 2 Februari 2025

Bencana banjir bandang yang melanda Wera dan Ambalawi pada awal Februari 2025 lalu merupakan puncak dari akumulasi curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Kabupaten Bima selama beberapa hari. Berikut adalah kronologi singkat peristiwa tersebut:

• Awal Februari 2025: Intensitas hujan mulai meningkat drastis di wilayah hulu Sungai Bima dan sekitarnya.
• 2 Februari 2025 (Siang hingga Sore): Hujan lebat yang tak kunjung reda memicu meluapnya sungai-sungai kecil dan saluran air di Kecamatan Wera dan Ambalawi. Air bah dengan arus deras menerjang permukiman warga, merusak rumah, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
• 2 Februari 2025 (Malam): Data awal korban jiwa mulai teridentifikasi. Tim SAR gabungan dan relawan mulai melakukan upaya pencarian dan evakuasi. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
• 3 Februari 2025 dan Seterusnya: Upaya penanganan darurat dilakukan oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai organisasi kemanusiaan. Bantuan logistik mulai disalurkan, namun terkendala oleh rusaknya akses jalan dan jembatan. Data korban jiwa dan kerugian materiil terus diperbarui.
• Minggu Ke-2 Februari 2025: Penilaian dampak bencana dilakukan secara lebih mendalam. Kerusakan infrastruktur vital seperti jembatan penghubung dan jalan provinsi menjadi perhatian utama.
• Maret-Agustus 2025: Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi mulai digulirkan, namun progresnya dilaporkan berjalan lambat, terutama untuk infrastruktur skala besar. Warga korban masih banyak yang berada di pengungsian atau di rumah yang belum sepenuhnya aman.
• September 2025: PW SEMMI NTB menyampaikan kritik tajamnya, menyoroti lambannya penanganan dan minimnya perhatian pemerintah provinsi terhadap nasib korban banjir bandang.

Data Pendukung: Gambaran Kerugian Akibat Banjir Bandang

Meskipun data pasti mengenai kerugian akibat banjir bandang ini masih terus diperbarui dan dikumpulkan, beberapa laporan awal yang dihimpun menunjukkan skala kerusakan yang masif. Berdasarkan informasi yang beredar dan pernyataan dari berbagai pihak, dapat digambarkan gambaran kerugian sebagai berikut:

• Korban Jiwa: Tujuh orang dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus banjir bandang. Angka ini merupakan kerugian yang tak ternilai dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban.
• Rumah Rusak: Puluhan rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan berat, mulai dari hanyut terbawa arus hingga mengalami kerusakan struktural yang parah. Data rinci mengenai jumlah pasti rumah yang rusak berat dan ringan masih perlu dikonfirmasi oleh instansi terkait.
• Infrastruktur Publik:
  • Jembatan: Sedikitnya satu jembatan penghubung antar desa dilaporkan rusak parah atau hanyut. Kerusakan ini berdampak langsung pada konektivitas antar permukiman dan akses terhadap fasilitas umum.
  • Jalan Provinsi: Jalan provinsi yang menjadi urat nadi transportasi di wilayah tersebut mengalami kerusakan signifikan, menghambat mobilitas warga dan distribusi logistik. Perbaikan jalan ini membutuhkan anggaran besar dan waktu yang tidak sebentar.
  • Fasilitas Umum Lainnya: Laporan awal juga menyebutkan adanya kerusakan pada fasilitas umum lainnya seperti sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan, meskipun skala kerusakannya bervariasi.
• Lahan Pertanian dan Perkebunan: Banjir bandang diduga kuat juga merusak lahan pertanian dan perkebunan warga, yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi banyak keluarga di Wera dan Ambalawi. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.
• Kerugian Ekonomi Lainnya: Selain kerusakan fisik, kerugian ekonomi juga mencakup hilangnya ternak, peralatan rumah tangga, dan barang-barang berharga milik warga.

Data-data ini, meskipun belum lengkap, memberikan gambaran awal mengenai betapa parahnya dampak bencana tersebut. Hal ini semakin mempertegas urgensi respons pemerintah yang cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Implikasi Jangka Panjang dan Analisis Singkat

Lambannya penanganan pasca-bencana banjir bandang di Wera dan Ambalawi tidak hanya berdampak pada kondisi fisik para korban, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan.

Pertama, keterlambatan pemulihan ekonomi. Rusaknya infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan provinsi secara langsung menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Petani kesulitan membawa hasil panen ke pasar, nelayan kesulitan mengakses laut, dan pelaku usaha kecil lainnya menghadapi kendala mobilitas. Tanpa akses yang memadai, roda perekonomian di wilayah tersebut akan sulit berputar kembali.

Kedua, krisis sosial dan psikologis. Kehidupan yang tidak pasti, tinggal di tenda darurat, dan kehilangan harta benda dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan trauma mendalam pada para korban, terutama anak-anak dan lansia. Kurangnya dukungan psikososial yang memadai dapat memperburuk kondisi ini dan berdampak pada kesehatan mental masyarakat dalam jangka panjang.

Ketiga, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pernyataan PW SEMMI NTB mencerminkan kekecewaan yang meluas di kalangan masyarakat. Jika pemerintah daerah terus menunjukkan lamban dalam merespons kebutuhan warganya, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan terkikis. Hal ini dapat berdampak negatif pada partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan di masa depan.

Keempat, potensi kerentanan bencana di masa depan. Jika infrastruktur yang rusak tidak segera diperbaiki dan sistem peringatan dini serta mitigasi bencana tidak ditingkatkan, wilayah Wera dan Ambalawi akan tetap rentan terhadap bencana serupa di masa mendatang.

Analisis singkat ini menegaskan bahwa penanganan bencana bukanlah sekadar tugas pemulihan fisik semata, melainkan sebuah upaya komprehensif yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan tata kelola pemerintahan. Kegagalan dalam salah satu aspek ini dapat menghambat keseluruhan proses pemulihan dan meninggalkan luka mendalam bagi para penyintas. Oleh karena itu, desakan dari PW SEMMI NTB untuk tindakan nyata dari Pemprov NTB dan DPRD NTB sangatlah relevan dan mendesak.

PW SEMMI NTB berharap agar desakan ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Mereka berjanji akan terus mengawal proses penanganan bencana dan memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi. "Kami tidak akan tinggal diam melihat saudara-saudara kami di Wera dan Ambalawi terus menderita. Kami akan terus bersuara dan menuntut keadilan," tutup Rizal.