Sekkali Dana Bencana, SEMMI NTB Mendesak Audit Total dan Prioritaskan Korban Banjir Bima

Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang mengalihkan Dana Bencana (Belanja Tidak Terduga/BTT) sebesar Rp484 miliar ke pos-pos lain, seperti TPP, bonus atlet, dan hibah event olahraga. Sikap tegas ini dilontarkan menyusul pernyataan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, yang menyebut pergeseran dana tersebut sah secara regulasi. SEMMI NTB berpendapat bahwa legalitas semata tidak dapat membenarkan kebijakan yang dinilai mengabaikan penderitaan ribuan korban banjir bandang di Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, yang hingga kini belum mendapatkan penanganan memadai.

"Boleh secara regulasi, tapi tidak sah secara moral!" tegas Ketua SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari, dalam keterangan persnya pada Sabtu, 19 Oktober 2025. Ia menambahkan bahwa pernyataan pemerintah pusat justru terkesan memberikan pembenaran terhadap kebijakan yang abai terhadap ribuan korban bencana yang masih terdampak.

Kronologi Bencana dan Keterlambatan Penanganan

Banjir bandang yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi di Kabupaten Bima terjadi pada awal Februari 2025. Peristiwa nahas ini menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Puluhan rumah dilaporkan hanyut terbawa arus deras, sementara infrastruktur vital seperti jalan desa, jembatan penghubung antar kecamatan, tanggul penahan banjir, dan jaringan irigasi pertanian mengalami kerusakan parah. Dampaknya, akses ekonomi masyarakat lumpuh, lahan pertanian terancam gagal panen, dan aktivitas sosial terganggu secara signifikan.

Meskipun peristiwa tersebut telah berlalu lebih dari delapan bulan, SEMMI NTB menyoroti minimnya tindak lanjut penanganan dari Pemerintah Provinsi NTB. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda pemulihan atau pembangunan kembali infrastruktur yang rusak secara serius. Warga korban bencana dilaporkan masih hidup dalam kondisi serba terbatas, banyak yang terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat dan sangat bergantung pada bantuan yang belum tentu mencukupi kebutuhan jangka panjang mereka.

"Masyarakat Wera dan Ambalawi masih hidup di bawah tenda-tenda darurat, sawah mereka gagal panen, akses ekonomi terputus. Tapi pemerintah malah bicara soal bonus atlet dan hibah event olahraga. Di mana letak keberpihakan?" kecam Rizal, menggarisbawahi kontras antara alokasi dana untuk kegiatan non-prioritas dengan kondisi nyata para korban bencana.

Pertanyakan Prioritas dan Transparansi Penggunaan Dana

SEMMI NTB secara tegas mempertanyakan prioritas Pemerintah Provinsi NTB dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya terkait penggunaan Dana BTT. Menurut mereka, BTT seharusnya dialokasikan berdasarkan prinsip urgensi kemanusiaan dan kebutuhan mendesak, bukan semata-mata untuk memenuhi kelengkapan dokumen administratif seperti Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Pemindahan BTT untuk TPP, bonus atlet, bahkan hibah kegiatan olahraga saat korban bencana hidup dalam penderitaan adalah bentuk ketidakpekaan pemerintah daerah dan ketidakseriusan pemerintah pusat dalam memastikan keadilan anggaran," ujar Rizal. Ia menekankan bahwa retorika "negara harus hadir menyelesaikan persoalan" yang kerap digaungkan oleh pejabat pusat, harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana.

Kondisi terkini di Wera dan Ambalawi menunjukkan minimnya pembangunan rumah layak huni, perbaikan irigasi, dan akses jalan ekonomi yang krusial bagi kelangsungan hidup masyarakat, terutama menjelang musim hujan yang diprediksi akan meningkatkan risiko bencana susulan. Keterlambatan penanganan ini, menurut SEMMI NTB, mengindikasikan adanya kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.

Dorong Audit dan Evaluasi Total Dana BTT NTB

Menyikapi potensi penyalahgunaan dana dan pengabaian terhadap korban bencana, SEMMI NTB menyambut baik langkah Kejaksaan Tinggi NTB dan Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB yang tengah menelaah pergeseran BTT senilai Rp484 miliar tersebut. Namun, mereka mendorong agar proses penyelidikan tidak hanya berhenti pada aspek prosedural dan legalitas semata.

SEMMI NTB mendesak agar audit dan evaluasi terhadap penggunaan BTT secara total mencakup analisis dampak sosial yang ditimbulkan akibat pengabaian terhadap korban bencana. "Jangan hanya lihat dokumen Perkada, lihat juga tangisan warga korban banjir. Negara hadir bukan di meja rapat, tapi di tengah rakyat yang butuh bantuan segera," tegas Rizal, menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada kebutuhan riil masyarakat.

Mereka berharap, penelusuran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat mengungkap secara transparan bagaimana dana yang seharusnya diperuntukkan bagi penanggulangan bencana justru dialihkan untuk kepentingan lain, sementara ribuan warga masih hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan.

Desak Gubernur NTB dan Pemerintah Pusat Prioritaskan Pemulihan Wera-Ambalawi

Menjelang akhir tahun 2025 dan potensi peningkatan curah hujan, SEMMI NTB kembali mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, beserta seluruh jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB, untuk segera mengambil langkah konkret. Mendesak alokasi kembali dana darurat yang memadai untuk penanganan korban banjir di Wera dan Ambalawi menjadi prioritas utama.

Bantuan berupa penyediaan rumah layak huni, perbaikan infrastruktur dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari, serta pemulihan akses pertanian dan ekonomi, harus segera diimplementasikan. SEMMI NTB menegaskan bahwa penanganan bencana dan pemulihan pasca-bencana adalah tanggung jawab fundamental pemerintah, yang tidak dapat ditawar atau ditunda.

"Kami akan kawal terus, dan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi jika pemprov dan pusat terus abai. Korban banjir bukan data statistik. Mereka manusia yang punya hak hidup layak," pungkas Rizal, memberikan peringatan keras sekaligus menegaskan komitmen SEMMI NTB untuk terus mengadvokasi hak-hak para korban bencana.

Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekecewaan mendalam terhadap respons pemerintah yang dinilai lambat dan tidak proporsional dalam menangani dampak bencana yang telah berlangsung lama. SEMMI NTB berharap desakan mereka dapat memicu perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.