LPA Mataram Desak Penuntasan Dua Kasus Kekerasan Seksual Pimpinan Pesantren: Pelaku Kabur hingga Proses Hukum Stagnan

MATARAM – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram secara tegas menyoroti penanganan dua kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Nusa Tenggara Barat. Kekhawatiran ini muncul karena proses hukum pada kedua kasus tersebut hingga kini mengalami hambatan signifikan, memicu pertanyaan besar mengenai komitmen penegak hukum dalam melindungi korban anak dan memastikan keadilan. Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam menghadapi kasus-kasihan sensitif yang melibatkan figur berwenang di lingkungan pendidikan keagamaan.

Dua Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Disoroti

Sorotan LPA Kota Mataram ini berpusat pada dua insiden terpisah, satu terjadi di Lombok Tengah dan lainnya di Kabupaten Sumbawa. Kedua kasus ini memiliki benang merah yang sama: melibatkan dugaan kekerasan seksual oleh pimpinan pondok pesantren terhadap santriwati atau santri, serta proses hukum yang terhambat. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap lambatnya progres penyelidikan dan penyidikan yang berlarut-larut, menimbulkan keresahan di kalangan pegiat perlindungan anak dan masyarakat luas. Keberadaan pondok pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan yang seharusnya menjadi tempat aman dan pembentukan karakter mulia, justru tercoreng oleh dugaan tindakan amoral para pemimpinnya, menambah urgensi penanganan kasus ini.

Kasus Pertama: Dugaan Pelarian Pimpinan Pesantren di Lombok Tengah

Salah satu kasus yang menjadi perhatian serius LPA berlokasi di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Kasus ini diduga melibatkan seorang pimpinan Yayasan Nurabakti, Ponpes Waliatalatov, yang dikenal dengan inisial atau nama Tuan Guru DHA. Menurut Joko Jumadi, modus operandi dalam kasus ini sangat mengkhawatirkan. Terduga pelaku diduga membawa seorang santriwati keluar dari lingkungan pondok pesantren. Kejadian ini kemudian berlanjut dengan korban yang disebut dibawa ke sebuah hotel, di mana ia diduga mengalami kekerasan seksual. "Kasus yang di Desa Mujur ini, terduga pelaku membawa santriwatinya keluar, kemudian dibawa check-in hotel dan disetubuhi di dalam hotel," ungkap Joko, menjelaskan kronologi singkat yang berhasil dihimpun LPA.

Hambatan utama dalam penanganan kasus ini adalah keberadaan terduga pelaku. Menurut informasi yang diterima LPA, pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut kini berada di luar negeri, bahkan disebut telah berada di Mekkah. Situasi ini menimbulkan kesulitan besar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan proses hukum lebih lanjut. Pelarian pelaku ke luar negeri, apalagi ke tanah suci, tidak hanya mempersulit penanganan kasus tetapi juga menimbulkan persepsi negatif di mata publik. LPA Kota Mataram mengaku masih berupaya menelusuri keberadaan dan mengumpulkan dokumentasi terkait terduga pelaku untuk kepentingan penanganan kasus. "Kami lagi cari fotonya. Nanti saya share ke teman-teman media, supaya bisa disebarluaskan dan mudah pencarian terduga pelaku," kata Joko, menunjukkan tekad LPA untuk membantu aparat dalam menemukan pelaku. Upaya ini underscores pentingnya peran masyarakat dan media dalam membantu penegakan hukum, terutama ketika pelaku mencoba menghindari tanggung jawab.

Kasus Kedua: Puluhan Santri Korban di Sumbawa dan Proses Hukum yang Berliku

Sementara itu, kasus kedua yang disoroti LPA terjadi di Kabupaten Sumbawa, dengan skala korban yang jauh lebih besar. Anggota LPA Kota Mataram, Yan Mangandar, mengungkapkan bahwa kasus ini melibatkan jumlah korban yang sangat signifikan. "Untuk kasus di Sumbawa, korbannya 29 santri. Yang sudah di-BAP sebanyak 27 santri," katanya, menggambarkan betapa seriusnya dampak kekerasan seksual ini di lingkungan pesantren tersebut. Angka 29 korban, dengan 27 di antaranya sudah dimintai keterangan resmi oleh penyidik, menunjukkan pola perilaku predator yang sistematis dan meresahkan.

Proses hukum di kasus Sumbawa juga menghadapi rintangan yang tak kalah kompleks. Yan Mangandar menjelaskan bahwa oknum pimpinan ponpes yang diduga terlibat dalam perkara ini sebelumnya telah ditahan oleh penyidik Polres Sumbawa. Namun, masa penahanan yang hampir berakhir membuat yang bersangkutan kemudian mendapatkan penangguhan penahanan. "Dia sudah menjalani penahanan hampir 120 hari. Kemudian ditangguhkan sekitar lima hari sebelum masa penahanan berakhir," jelas Yan. Penangguhan penahanan ini, terutama menjelang berakhirnya masa penahanan, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pegiat perlindungan anak dan korban, karena seringkali dianggap sebagai celah bagi pelaku untuk memengaruhi saksi atau bahkan melarikan diri.

Lebih lanjut, Yan mengatakan salah satu persoalan krusial yang menjadi sorotan LPA adalah proses pemberkasan perkara. Berkas perkara disebut telah beberapa kali dikirim penyidik kepada jaksa, namun selalu kembali dengan petunjuk atau P-19. P-19 adalah kode dalam KUHAP yang berarti berkas perkara dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi karena dianggap belum memenuhi syarat formil maupun materiil. LPA menilai sejumlah petunjuk tersebut perlu dipertanyakan, khususnya berkaitan dengan keterangan para saksi korban. "Petunjuk jaksa menurut kami sangat tidak masuk akal. Bahkan ada kesan kasus ini memang sengaja tidak mau dinaikkan," tegas Yan, menyiratkan adanya indikasi kurangnya kemauan untuk menuntaskan kasus dari pihak terkait.

Padahal, dari sisi pembuktian, LPA berpendapat bahwa kasus ini memiliki dasar yang kuat. Yan melanjutkan, terdapat 27 saksi yang telah diperiksa. Bahkan, beberapa saksi disebut saling mengetahui atau menyaksikan dugaan perbuatan kekerasan seksual yang terjadi. "Kalau melihat dari sisi pembuktian, jumlah saksi ada 27. Beberapa saksi itu saling menyaksikan terkait perbuatan dugaan pencabulan atau kekerasan seksualnya," katanya, menegaskan bahwa bukti-bukti yang ada seharusnya cukup untuk menaikkan kasus ini ke tahap penuntutan.

Sorotan LPA terhadap Keterangan Saksi Anak dan Perlindungan Hukum

LPA juga menyoroti adanya keraguan terhadap keterangan saksi anak dalam kasus Sumbawa. Menurut Yan, terdapat saksi yang usianya masih di bawah 15 tahun sehingga keterangannya tidak diambil di bawah sumpah. Namun, menurut dia, kondisi tersebut semestinya tidak serta-merta menghilangkan nilai pembuktian dari keterangan anak, terlebih perkara tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual terhadap anak. "Seharusnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak, keterangannya tetap dapat diterima," ujarnya.

Pernyataan Yan ini mengacu pada semangat dan substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang ini secara eksplisit memberikan perlindungan khusus bagi saksi anak dan mengatur bahwa keterangan anak, meskipun tidak di bawah sumpah, tetap memiliki nilai pembuktian yang kuat, asalkan diperoleh melalui mekanisme yang benar dan sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Hal ini bertujuan untuk mencegah viktimisasi sekunder dan memastikan bahwa anak-anak korban kekerasan seksual tidak terbebani oleh prosedur hukum yang kaku.

Mendesaknya Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Anak

Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam kasus-kasus semacam ini sangat krusial. LPA tidak hanya berfungsi sebagai advokat bagi korban, tetapi juga sebagai pengawas terhadap kinerja aparat penegak hukum. Mereka memastikan bahwa hak-hak korban, terutama anak-anak, terpenuhi dan proses hukum berjalan sesuai koridor yang benar. Kehadiran LPA menjadi sangat vital, mengingat kompleksitas kasus kekerasan seksual yang seringkali melibatkan trauma mendalam bagi korban, stigma sosial, dan dinamika kekuasaan antara pelaku dan korban.

Konteks hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak di Indonesia telah diperkuat dengan lahirnya UU TPKS dan UU Perlindungan Anak. UU TPKS, misalnya, secara spesifik mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, memperluas cakupan perlindungan, dan memberikan penekanan pada hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan penanganan yang terintegrasi. Pasal-pasal dalam UU TPKS juga mengatur tentang pembuktian yang tidak hanya mengandalkan keterangan korban, tetapi juga bukti-bukti lain seperti keterangan saksi, alat bukti elektronik, dan ahli. Sementara itu, UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, keraguan terhadap keterangan saksi anak yang diungkapkan LPA adalah sebuah kemunduran dalam pemahaman dan penerapan kedua undang-undang progresif tersebut.

Tantangan Pembuktian dan Implikasi Psikososial bagi Korban

Analisis tantangan hukum dalam kedua kasus ini menunjukkan adanya beberapa celah. Pertama, dalam kasus Lombok Tengah, pelarian pelaku ke luar negeri menuntut adanya koordinasi lintas negara dan kerja sama Interpol, yang seringkali memakan waktu dan sumber daya besar. Jika tidak ada perjanjian ekstradisi atau kerja sama yang kuat, pelaku bisa lolos dari jeratan hukum. Kedua, dalam kasus Sumbawa, penangguhan penahanan dan pengembalian berkas P-19 yang berulang kali mengindikasikan bahwa ada keengganan atau kesulitan dari pihak kejaksaan untuk menyatakan berkas lengkap (P-21). Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya bukti yang dianggap cukup, perbedaan interpretasi hukum, hingga kemungkinan adanya tekanan eksternal.

Implikasi psikososial bagi korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, sangatlah besar dan berlangsung jangka panjang. Mereka seringkali mengalami trauma, depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan masalah kesehatan mental lainnya. Stigma sosial juga menjadi beban berat yang harus ditanggung korban, seringkali membuat mereka enggan berbicara atau mencari bantuan. Penundaan atau kegagalan dalam proses hukum hanya akan memperparah penderitaan korban, menghancurkan harapan mereka akan keadilan, dan menghambat proses pemulihan. Pentingnya rehabilitasi dan dukungan psikologis yang komprehensif bagi korban tidak dapat diabaikan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan ketersediaan layanan psikologis dan medis yang memadai untuk membantu korban bangkit dari trauma.

Membangun Lingkungan Aman dan Memulihkan Kepercayaan Publik

Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merusak individu korban, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan keagamaan dan sistem peradilan. Pesantren, yang seharusnya menjadi benteng moral dan pendidikan, harus memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat dan transparan untuk mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual. Pentingnya pengawasan dari pihak berwenang, seperti Kementerian Agama dan pemerintah daerah, juga harus ditingkatkan. Mereka perlu memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan, termasuk pesantren, mematuhi standar perlindungan anak dan memiliki kebijakan anti-kekerasan yang jelas.

Desakan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini menjadi sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana progres penyidikan dan mengapa terdapat hambatan. Penegak hukum harus memberikan penjelasan yang rasional dan transparan mengenai setiap tahapan proses hukum, termasuk alasan di balik penangguhan penahanan atau pengembalian berkas. Tanpa transparansi, spekulasi dan ketidakpercayaan akan terus berkembang, merugikan semua pihak.

Panggilan untuk Aksi Kolektif: Peran Masyarakat dan Negara

LPA Kota Mataram berharap aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, dapat memberikan perhatian serius terhadap kedua perkara tersebut. Terlebih, kasus yang ditangani berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual terhadap anak dan melibatkan lingkungan pendidikan keagamaan, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga moralitas dan keselamatan generasi muda. LPA juga meminta proses hukum berjalan secara transparan dan memperhatikan hak serta perlindungan terhadap para korban.

Penyelesaian kasus-kasus ini adalah panggilan untuk aksi kolektif. Peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, termasuk dengan melaporkan setiap dugaan kekerasan dan memberikan dukungan kepada korban. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat, memberikan edukasi tentang kekerasan seksual, dan memastikan bahwa tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan ini untuk bersembunyi. Negara, melalui aparat penegak hukum, harus menunjukkan komitmen penuh dalam menuntaskan kasus-kasus kekerasan seksual, menegakkan keadilan, dan memulihkan kepercayaan publik. Hanya dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan bebas dari ancaman kekerasan.