Memperkuat Peran Guru dan Kepala Sekolah Perempuan untuk Lingkungan Pendidikan Aman dan Inklusif di Lombok Barat

GIRI MENANG – Komitmen untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapatkan momentum kuat melalui dorongan terhadap perempuan guru dan kepala sekolah untuk mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar. Hal ini menjadi inti pembahasan dalam Seminar Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi Perempuan PGRI, yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan INOVASI NTB. Acara penting ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Barat pada Sabtu, 19 September 2026, dan dihadiri oleh 150 anggota perempuan PGRI dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK se-Kabupaten Lombok Barat.

Seminar yang mengusung tema "Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Bagi Perempuan PGRI Untuk Mewujudkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN)" ini menyoroti urgensi peran strategis perempuan dalam membentuk ekosistem sekolah yang tidak hanya berpusat pada akademik, tetapi juga menjamin keamanan fisik dan psikologis seluruh warga sekolah, khususnya anak-anak. Inisiatif ini menandai langkah proaktif dalam menanggapi tantangan kompleks terkait perlindungan anak dan kesetaraan gender di sektor pendidikan.

Latar Belakang dan Konteks Nasional Pentingnya Lingkungan Sekolah Aman

Isu kekerasan di lingkungan pendidikan, baik verbal, fisik, maupun seksual, telah lama menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Data dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), secara konsisten menunjukkan bahwa kasus kekerasan masih kerap terjadi di sekolah, mengancam hak anak untuk belajar dalam suasana yang kondusif. Selain itu, diskriminasi gender, meskipun tidak selalu tampak secara eksplisit, dapat membatasi potensi peserta didik perempuan dan menghambat partisipasi aktif guru serta kepala sekolah perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks NTB, yang merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan budaya dan keragaman sosial, upaya peningkatan kualitas pendidikan harus sejalan dengan penciptaan lingkungan yang mendukung semua pihak. Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat sendiri telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program-program yang berorientasi pada perlindungan anak dan pengarusutamaan gender, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender). Seminar ini menjadi manifestasi konkret dari komitmen tersebut, dengan fokus pada pemberdayaan kelompok profesional yang paling dekat dengan peserta didik: para guru dan kepala sekolah.

Peran perempuan, khususnya dalam dunia pendidikan, sangat krusial. Statistik menunjukkan bahwa mayoritas tenaga pendidik di Indonesia adalah perempuan. Kehadiran perempuan dalam posisi strategis, seperti kepala sekolah, membawa perspektif unik yang dapat memperkaya kebijakan dan praktik di sekolah. Namun, representasi perempuan di posisi kepemimpinan masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, mendorong perempuan guru dan kepala sekolah untuk mengambil peran lebih besar dalam mewujudkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang optimalisasi potensi sumber daya manusia demi masa depan pendidikan yang lebih baik.

Apresiasi dan Penekanan pada Perspektif Gender yang Luas

Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Saeful Ahkam, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi strategis antara PGRI dan INOVASI NTB. Ia menegaskan bahwa inisiatif semacam ini adalah fondasi penting untuk memajukan pendidikan di daerah. Saeful Ahkam secara khusus menyoroti pentingnya menempatkan pembahasan kesetaraan gender dalam perspektif yang lebih luas dan mendalam. Menurutnya, kesetaraan gender tidak seharusnya dimaknai sebagai upaya untuk menempatkan satu pihak lebih tinggi dari yang lain, melainkan sebagai upaya untuk menciptakan ruang dan kesempatan yang adil bagi semua individu, terlepas dari jenis kelamin mereka.

"Perlu dipahami bahwa kesetaraan gender bukanlah tentang dominasi, melainkan tentang harmoni dan sinergi. Ini adalah tentang memberikan kesempatan yang sama agar setiap individu dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal," jelas Saeful Ahkam.

Ia juga menyinggung tentang evolusi paradigma mengenai kesetaraan gender sepanjang sejarah, termasuk perjuangan panjang perempuan untuk mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dari era pergerakan hak pilih hingga keterlibatan dalam sektor-sektor profesional yang sebelumnya didominasi laki-laki, perjalanan ini menunjukkan kapasitas dan ketangguhan perempuan yang luar biasa.

Saeful Ahkam menekankan bahwa perempuan memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat besar dalam menjalankan berbagai peran di masyarakat. Ia memberikan contoh nyata, seperti banyak perempuan yang aktif di sektor ekonomi informal, bekerja di pasar, hingga menjadi tulang punggung keluarga. "Perempuan diberikan kekuatan yang luar biasa. Banyak perempuan menjadi kepala keluarga, menunjukkan ketangguhan dan kapasitas kepemimpinan yang tak terbantahkan," ujarnya, menggarisbawahi realitas sosial di mana perempuan seringkali memikul tanggung jawab ganda.

Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa terdapat kompetensi dan kekuatan tertentu yang melekat pada perempuan dan tidak dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, peningkatan kualifikasi dan kompetensi perempuan menjadi elemen vital dalam memperkuat peran mereka di segala lini, termasuk di dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, Saeful Ahkam menyoroti posisi fundamental ibu sebagai pendidik pertama bagi anak. "Setiap ibu adalah sekolah pertama anak-anak. Dari merekalah nilai-nilai dasar, etika, dan fondasi karakter ditanamkan," katanya.

Aspek keibuan, menurut Saeful Ahkam, dapat menjadi kekuatan yang tak ternilai dalam menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi anak, baik di lingkungan keluarga maupun ketika diterapkan di lingkungan satuan pendidikan. Ia pun secara lugas mengajak para perempuan PGRI untuk menjadi garda terdepan dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. "Mari kita suluh budaya aman dan nyaman. Perempuan harus berada di terdepan untuk mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman," serunya, menyerukan semangat kepeloporan.

Visi INOVASI NTB dan Peran Strategis Kepala Sekolah

Manager INOVASI NTB, Jamaludin, turut menegaskan pandangannya mengenai kesetaraan gender. Menurutnya, kesetaraan gender tidak semata-mata identik dengan emansipasi perempuan atau hanya berbicara mengenai kepentingan perempuan. "Kalau hari ini kepala sekolahnya perempuan, bukan berarti melulu berbicara tentang perempuan. Kesetaraan adalah tentang keadilan bagi semua, baik laki-laki maupun perempuan," tegas Jamaludin.

Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat pandangan yang cenderung memosisikan perempuan sebagai pihak yang lemah atau inferior. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang kesetaraan gender harus mencakup pemberian ruang dan kesempatan yang adil tanpa menekan atau merugikan salah satu pihak. "Kesetaraan itu tidak melihat jenis kelamin; tidak boleh menekan satu sama lain. Ini tentang menciptakan ekosistem di mana setiap individu, terlepas dari gendernya, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang," jelasnya.

Jamaludin juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada PGRI Kabupaten Lombok Barat atas inisiatif penyelenggaraan seminar ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini sangat selaras dengan fokus utama INOVASI NTB dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. INOVASI NTB sendiri memiliki sejumlah fokus penguatan pendidikan yang komprehensif, di antaranya:

1. Kurikulum dan Asesmen: Memastikan kurikulum relevan dan asesmen yang efektif untuk mengukur kemajuan belajar.
2. Praktik Pembelajaran di Dalam Kelas: Mendorong metode pengajaran yang inovatif dan partisipatif.
3. Kepemimpinan Pembelajaran: Memperkuat peran kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional.
4. Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak: Menjamin lingkungan belajar yang aman dan inklusif.
5. Pendidikan Perubahan Iklim: Mengintegrasikan isu lingkungan dalam kurikulum dan praktik sekolah.

Jamaludin menjelaskan bahwa kurikulum yang tidak disiapkan dengan baik dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, INOVASI memberikan perhatian khusus pada praktik pembelajaran di kelas dan kepemimpinan pembelajaran, di mana kepala sekolah memegang peranan kunci dalam menciptakan atmosfer belajar yang efektif. Adapun fokus kesetaraan gender dan perlindungan anak menjadi salah satu landasan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan seminar ini, memastikan bahwa setiap kebijakan dan praktik di sekolah mempertimbangkan dimensi gender dan keamanan anak. Selain itu, Jamaludin juga menyebutkan bahwa pendidikan perubahan iklim kini menjadi perhatian di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kebutuhan akan kesadaran lingkungan sejak dini.

Di Kabupaten Lombok Barat, INOVASI telah melakukan pendampingan secara intensif. Salah satu program yang lahir dari proses tersebut adalah Program Pelita, yang mencakup penggunaan alat asesmen aksi Pelita. Program ini dirancang untuk melakukan asesmen kemampuan literasi dan numerasi siswa, serta berupaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi seluruh anak. "Program Pelita bertujuan mewujudkan satuan pendidikan yang kondusif untuk semua anak, di mana mereka dapat belajar dan berkembang tanpa rasa takut," jelas Jamaludin.

Ia kembali menegaskan bahwa seminar mengenai kesetaraan gender dan perlindungan anak sangat penting karena kepala sekolah memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun budaya sekolah. "Seminar ini sangat penting karena 70 persen hal yang terjadi di sekolah berada di tangan kepala sekolah. Mereka adalah arsitek utama budaya di lembaga pendidikan," ujarnya. Jamaludin menekankan bahwa budaya aman dan nyaman di satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh keteladanan kepala sekolah, terlebih pada jenjang sekolah dasar di mana anak-anak masih dalam tahap meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. "Anak SD masih berada pada tahap meniru. Jadikan kepala sekolah sebagai teladan yang baik dalam segala aspek," ucapnya, menekankan pentingnya peran model.

Peran Strategis Perempuan PGRI dan Komitmen Berkelanjutan

Ketua PGRI Kabupaten Lombok Barat, Dr. H. Akhmad Sujai, S.Pd., M.Pd., menyampaikan pandangannya yang komprehensif mengenai fungsi sekolah. Menurutnya, sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya proses pembelajaran akademik semata, melainkan juga merupakan ruang vital bagi anak untuk tumbuh secara holistik, berinteraksi sosial, membangun karakter, mengembangkan potensi diri secara maksimal, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, inklusif, ramah anak, bebas dari segala bentuk kekerasan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga sekolah tanpa terkecuali.

"Sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita semua untuk memastikan bahwa rumah ini adalah tempat di mana mereka merasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian mereka," tutur Akhmad Sujai dengan penuh keyakinan.

Menurut Akhmad Sujai, peran perempuan PGRI sangatlah strategis dan multifaset. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pendidik yang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pemimpin yang menginspirasi, penggerak perubahan yang mendorong inovasi, pelindung anak yang menjamin keselamatan, dan teladan yang membentuk karakter positif dalam membangun budaya sekolah yang kondusif. Potensi ini, jika diberdayakan secara optimal, dapat membawa dampak transformatif bagi seluruh ekosistem pendidikan.

Ia berharap seminar ini tidak hanya berhenti sebatas kegiatan seremonial atau forum diskusi belaka. "Anak harus datang ke sekolah dengan perasaan senang, diterima, dihargai, dan dilindungi," tegasnya, menyoroti pentingnya dampak nyata yang harus dirasakan langsung oleh peserta didik. Harapan besar terletak pada bagaimana pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dalam seminar ini dapat diterjemahkan menjadi perubahan nyata di masing-masing satuan pendidikan.

PGRI Lombok Barat secara aktif mendorong agar kegiatan ini mampu memperkuat kemampuan kepala sekolah dan guru perempuan dalam mencegah serta merespons berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Ini termasuk pelatihan mengenai identifikasi tanda-tanda kekerasan, prosedur pelaporan, serta strategi intervensi yang efektif. Lebih jauh, seminar ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) secara menyeluruh, di mana setiap kebijakan dan praktik di sekolah berorientasi pada kesejahteraan anak.

Seminar ini sendiri tidak hanya menghadirkan tokoh-tokoh penting dari pemerintahan daerah dan organisasi non-pemerintah, tetapi juga melibatkan narasumber yang kredibel dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, INOVASI Perwakilan NTB, serta para akademisi dari perguruan tinggi terkemuka. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan pendekatan multi-sektoral dan multi-disipliner dalam menangani isu kompleks ini, memperkaya perspektif dan solusi yang ditawarkan.

Bagi PGRI Lombok Barat, mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bukanlah pekerjaan yang dapat selesai dalam satu kegiatan saja. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen yang kuat, keteladanan yang konsisten dari para pemimpin dan pendidik, konsistensi dalam implementasi kebijakan, serta kolaborasi erat dari seluruh pihak terkait – mulai dari pemerintah, orang tua, masyarakat, hingga organisasi profesi.

Mengakhiri pernyataannya, Akhmad Sujai menyampaikan sebuah pesan yang mendalam dan penuh makna. "Ketika kita melindungi seorang anak, kita sedang menjaga masa depan bangsa," pungkasnya, menegaskan bahwa investasi dalam perlindungan anak adalah investasi paling berharga bagi keberlanjutan dan kemajuan suatu negara.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Seminar ini memiliki implikasi yang luas dan positif bagi masa depan pendidikan di Lombok Barat. Pertama, pemberdayaan guru dan kepala sekolah perempuan akan memperkuat kepemimpinan di sekolah, membawa perspektif yang lebih peka gender dan berorientasi pada perlindungan anak. Kedua, peningkatan kapasitas dalam mencegah dan merespons kekerasan akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, mengurangi insiden kekerasan, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis peserta didik. Ketiga, inisiatif ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan mitra pembangunan, menciptakan model kolaborasi yang efektif.

Diharapkan, tindak lanjut dari seminar ini akan mencakup pembentukan gugus tugas perlindungan anak di setiap sekolah, pengembangan modul pelatihan yang lebih spesifik, serta penguatan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala akan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN). Dengan demikian, Lombok Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan aman bagi setiap anak. (rl/gt)