Pemerintah Provinsi NTB Alokasikan Rp3,3 Miliar untuk Program Desa Berdaya, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Lewat Sektor Produktif

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi memulai realisasi program unggulan Desa Berdaya dengan mengucurkan dana tahap awal sebesar Rp3,3 miliar yang langsung ditransfer ke rekening desa-desa penerima. Dana ini menjadi suntikan modal krusial untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi produktif tinggi, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.

Program Desa Berdaya dirancang sebagai salah satu pilar utama dalam upaya memperkuat kemandirian desa dan secara simultan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Fokus utama program ini adalah pemberdayaan berbasis potensi lokal, yang diharapkan dapat menciptakan roda perekonomian desa yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Proses Pengajuan dan Pencairan Dana: Langkah Awal Menuju Desa Berdaya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengajuan proposal dari 257 desa yang menjadi penerima bantuan program Desa Berdaya telah rampung sepenuhnya. Saat ini, proses pencairan dana sedang berjalan secara bertahap, dikelola langsung oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB.

"Kalau dari sisi proposal, urusannya tentu ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas Desa) dan kami. Program ini sudah berjalan. Namun, untuk detail data berapa desa yang sudah mencairkan secara keseluruhan, datanya dinamis dan ada di Dinas Desa," ungkap Baiq Nelly Yuniarti saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Senin (6/7/2026).

Berdasarkan laporan dari pejabat teknis yang diterima hingga akhir Juni 2026, nilai pencairan dana program Desa Berdaya telah mencapai angka Rp3,3 miliar. Angka ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan berlanjutnya proses transfer dana ke seluruh desa penerima. "Kami masih menunggu laporan terbaru terkait pembaruan jumlah desa yang sudah cair. Yang jelas, prosesnya bertahap dan terus berjalan," tambah Nelly.

Dominasi Sektor Ekonomi Produktif: Peternakan dan Pertanian Jadi Pilihan Utama

Analisis terhadap usulan proposal yang masuk menunjukkan adanya preferensi kuat dari pemerintah desa untuk mengembangkan sektor ekonomi produktif. Sektor peternakan, khususnya budidaya ayam, menjadi pilihan terdepan, diikuti oleh pengembangan sektor pertanian dan pariwisata.

Nelly Yuniarti menggarisbawahi bahwa pilihan ini mencerminkan kesadaran pemerintah desa akan pentingnya program yang dapat memberikan dampak ekonomi langsung dan nyata bagi masyarakat. Sebaliknya, usulan program yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, terutama penanganan sampah desa, masih tergolong minim.

"Mungkin karena ini fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat desa menuju Desa Berdaya, isu pengelolaan sampah belum menjadi prioritas utama bagi para kepala desa saat ini. Biasanya, isu penanganan sampah memang lebih banyak menjadi konsentrasi di wilayah perkotaan," jelasnya, memberikan konteks terhadap minimnya usulan di sektor lingkungan.

Percepatan Implementasi dan Akuntabilitas: Kunci Sukses Program Desa Berdaya

Pemerintah Provinsi NTB memberikan penekanan kuat agar dana yang telah masuk ke rekening desa tidak dibiarkan mengendap terlalu lama. Pemerintah desa diharapkan segera merealisasikan program-program yang telah diajukan dalam proposal mereka agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Selain mendorong percepatan pelaksanaan program, pemerintah juga secara tegas mengingatkan akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan setiap anggaran yang disalurkan. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa seluruh bantuan tepat sasaran dan benar-benar berkontribusi dalam peningkatan perekonomian desa secara signifikan.

"Kita hanya berharap desa segera mengimplementasikan anggaran ini sesuai dengan proposal yang mereka ajukan sendiri. Dan yang paling penting, jaga akuntabilitasnya," tegas Nelly Yuniarti, menekankan pentingnya tata kelola yang baik.

Rincian Program dan Potensi Lokal: Tiga Pilar Utama Desa Berdaya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi NTB, Lalu Hamdi, sebelumnya telah menguraikan bahwa dalam tahap pertama Program Desa Berdaya, terdapat 257 desa yang secara resmi mengajukan proposal. Dari jumlah tersebut, mayoritas, yaitu sekitar 60 hingga 70 persen desa, memilih program pengembangan sektor pertanian dan peternakan sebagai fokus utama mereka.

"Desa Berdaya ini sebenarnya ada tiga pilar utama, yaitu ketahanan pangan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Hasilnya, sekitar 60 sampai 70 persen desa ternyata mendominasi mengambil tema peternakan, seperti budidaya ayam, bebek, dan sapi," ujar Lalu Hamdi. Ia menambahkan bahwa pilihan program ini sepenuhnya merupakan hasil musyawarah desa, yang dirancang untuk menyesuaikan dengan potensi spesifik yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Fleksibilitas dalam pengelolaan program menjadi salah satu keunggulan model Desa Berdaya. Pemerintah desa memiliki keleluasaan dalam menentukan metode pengelolaan, mulai dari swakelola mandiri oleh perangkat desa, hingga berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat seperti kelompok tani, koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendekatan ini diharapkan dapat memaksimalkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program.

Implikasi Jangka Panjang dan Proyeksi Pertumbuhan

Realisasi Program Desa Berdaya ini memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi pembangunan pedesaan di NTB. Dengan mengalirkan dana langsung ke desa dan mendorong pengembangan sektor ekonomi produktif, program ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mengurangi angka kemiskinan di wilayah pedesaan.

Fokus pada sektor peternakan, pertanian, dan pariwisata selaras dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi budaya yang dimiliki oleh NTB. Budidaya ternak seperti ayam, bebek, dan sapi dapat menjadi sumber protein hewani yang stabil bagi masyarakat sekaligus menghasilkan produk sampingan yang bernilai ekonomi. Sektor pertanian, dengan dukungan teknologi dan praktik terbaik, dapat meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan. Sementara itu, pengembangan pariwisata desa diharapkan mampu menarik wisatawan, menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal, dan melestarikan kebudayaan daerah.

Meskipun usulan program pengelolaan lingkungan hidup masih minim, perhatian terhadap isu ini tetap penting. Pemerintah provinsi perlu terus mendorong kesadaran dan memberikan dukungan bagi desa-desa yang ingin mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan, karena isu lingkungan memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan keberlanjutan ekosistem.

Secara keseluruhan, Program Desa Berdaya ini menjadi instrumen strategis bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk mentransformasi desa-desa menjadi entitas yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam mewujudkan potensi lokal yang ada. Dengan alokasi dana awal yang signifikan dan fokus pada sektor-sektor yang tepat, NTB optimis dapat melihat percepatan pembangunan ekonomi di tingkat pedesaan.