Wakil Gubernur NTB Tekankan Peran Krusial Notaris dan PPAT dalam Membangun Kepastian Hukum untuk Iklim Investasi yang Kondusif

MATARAM – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., secara tegas menyerukan kepada para notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayahnya untuk senantiasa memperkuat fondasi kepastian hukum. Langkah ini dinilai krusial sebagai pilar utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan memiliki daya saing tinggi. Dalam era di mana arus investasi terus meningkat, kepastian hukum menjadi faktor penentu utama yang akan memengaruhi tingkat kepercayaan para pelaku usaha terhadap potensi daerah NTB.

Seruan ini disampaikan langsung oleh Wagub NTB saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Acara ini diselenggarakan atas kolaborasi antara Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dari Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Pelaksanaan bimtek bertempat di Mataram pada hari Senin, tanggal 6 Juli. Dengan mengusung tema strategis "Pengelolaan Perusahaan yang Baik Dimulai dari Laporan yang Tepat," kegiatan ini dirancang secara khusus untuk meningkatkan standar kompetensi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh para notaris dan PPAT. Peningkatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung geliat dunia usaha dan percepatan pembangunan di berbagai sektor di NTB.

Umi Dinda, sapaan akrab Wagub NTB, menekankan bahwa tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya sekadar kebutuhan mendesak bagi sektor dunia usaha itu sendiri, melainkan juga merupakan prasyarat fundamental yang tidak bisa ditawar lagi demi terwujudnya iklim investasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kepatuhan yang ketat terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku haruslah tertanam kuat dan menjadi sebuah budaya yang melekat dalam setiap aktivitas yang dijalankan oleh entitas usaha.

Fondasi Kepastian Hukum untuk Investasi Berkelanjutan

"Tata kelola yang baik, pada hakikatnya, harus dibangun di atas landasan yang kokoh berupa kepastian hukum, transparansi yang menyeluruh, akuntabilitas yang terukur, dan integritas yang tak tergoyahkan," ujar Umi Dinda dalam pidato pembukaannya. Ia melanjutkan, "Semua elemen krusial ini sejatinya bermula dari administrasi yang tertib dan teratur, laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pemenuhan seluruh kewajiban yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Lebih lanjut, Umi Dinda menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB secara konsisten dan berkelanjutan berupaya keras untuk terus mendorong terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif dan menarik. Upaya ini dilakukan melalui berbagai reformasi birokrasi, termasuk penyederhanaan berbagai prosedur pelayanan publik yang diiringi dengan penguatan substansi kepastian hukum. Berbagai sektor unggulan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah NTB, seperti sektor pariwisata yang mendunia, sektor pertanian yang terus berkembang, sektor kelautan dan perikanan yang potensial, sektor industri yang inovatif, hingga sektor ekonomi kreatif yang dinamis, semuanya memerlukan sebuah ekosistem hukum yang kuat dan kokoh. Ekosistem hukum yang demikian sangat penting agar sektor-sektor ini mampu tumbuh secara berkelanjutan dan mampu memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi para investor yang menanamkan modalnya.

Dalam konteks inilah, peran notaris dan PPAT menjadi sangat strategis. Mereka memegang posisi penting sebagai mitra utama pemerintah dalam menjaga ketertiban administrasi hukum, memberikan jaminan kepastian hukum atas setiap transaksi yang dilakukan, serta memastikan bahwa seluruh proses hukum yang dijalankan berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan yang berlaku. Profesionalisme yang tinggi, independensi yang terjaga, integritas yang tak tercela, dan kepatuhan yang konsisten terhadap hukum adalah modal utama yang harus dimiliki oleh para notaris dan PPAT. Modal ini sangat penting tidak hanya untuk memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi di NTB, tetapi juga untuk secara signifikan meningkatkan daya saing investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

NTB Siap Sambut Lonjakan Investasi dengan Dukungan Sektor Hukum

Umi Dinda juga mengungkapkan optimisme terkait berbagai agenda berskala nasional dan internasional yang dijadwalkan akan diselenggarakan di NTB dalam beberapa waktu ke depan. Agenda-agenda ini, termasuk gelaran bergengsi MotoGP Mandalika yang telah menarik perhatian dunia, serta persiapan NTB sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028, diprediksi akan semakin membuka lebar peluang masuknya investasi baru ke daerah. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk para notaris dan PPAT, diharapkan untuk terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang mereka berikan. Peningkatan kualitas ini penting agar mampu menjawab dan mengimbangi kebutuhan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompleks.

"Pemerintah Provinsi NTB senantiasa membuka lebar ruang dialog dan kolaborasi yang konstruktif dengan Ikatan Notaris Indonesia maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kami meyakini bahwa berbagai masukan berharga yang datang dari rekan-rekan notaris dan PPAT akan menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dalam upaya kita bersama untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, serta menghadirkan iklim investasi yang semakin kondusif dan ramah di daerah kita," tegas Umi Dinda.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan agar organisasi profesi seperti INI dan IPPAT tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan kapasitas dan peningkatan keahlian anggotanya semata. Namun, organisasi-organisasi ini diharapkan mampu mengambil peran yang lebih besar dan strategis dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelayanan hukum yang senantiasa mengedepankan profesionalisme, kualitas tinggi, dan integritas yang tak diragukan.

Bimtek sebagai Komitmen Peningkatan Kompetensi dan Peringatan Hari INI

Menyikapi pernyataan Wagub, Ketua Pengurus Wilayah IPPAT NTB, Suharjo, menjelaskan bahwa penyelenggaraan bimbingan teknis ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen organisasi profesi untuk terus meningkatkan kompetensi para anggotanya. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Notaris Indonesia yang ke-118. Suharjo menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam terhadap berbagai ketentuan hukum yang baru, terutama yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan perusahaan. Pemahaman ini sangat krusial agar para notaris dan PPAT dapat memberikan pelayanan hukum yang semakin profesional. Lebih dari itu, pemahaman yang baik juga dapat mencegah munculnya berbagai kendala administrasi yang berpotensi menghambat kelancaran aktivitas dunia usaha.

Umi Dinda kembali menegaskan bahwa kemudahan dalam berusaha dan kepastian hukum adalah dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam upaya membangun iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, para notaris, dan PPAT harus terus diperkuat. Sinergi ini sangat penting untuk mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, memberikan rasa aman yang optimal bagi para investor, serta secara efektif mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Komitmen bersama ini diharapkan dapat menjadikan NTB sebagai destinasi investasi yang semakin menarik dan terpercaya di masa depan.

Dampak dan Implikasi Jangka Panjang

Penyelenggaraan bimtek hukum notaris dan PPAT ini memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi perkembangan ekonomi NTB. Dengan meningkatnya pemahaman dan profesionalisme para pembuat akta, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas dokumen hukum yang dihasilkan. Hal ini secara langsung akan berkontribusi pada minimnya sengketa hukum terkait kepemilikan aset, perjanjian bisnis, dan legalitas perusahaan.

Lebih jauh, penguatan kepastian hukum melalui peran aktif notaris dan PPAT akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih prediktif dan terukur. Investor, baik domestik maupun asing, akan merasa lebih yakin untuk menanamkan modalnya di NTB ketika mereka mengetahui bahwa hak-hak mereka terlindungi oleh sistem hukum yang kuat dan transparan. Keterlibatan organisasi profesi dalam menjaga standar etika dan kompetensi juga akan membangun citra positif NTB sebagai daerah yang serius dalam memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses bisnis.

Selain itu, dengan semakin banyaknya event berskala internasional yang akan diselenggarakan di NTB, seperti MotoGP dan persiapan PON, kebutuhan akan jasa notaris dan PPAT yang berkualitas akan semakin meningkat. Bimtek ini menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan para profesional hukum agar siap menghadapi lonjakan permintaan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi ini membuka peluang untuk menciptakan ekosistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Keberhasilan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat NTB.