Polda NTB Komitmen Usut Tuntas Tiga Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Oknum Anggota dan Calon Siswa Guna Menjaga Marwah Institusi Polri

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) saat ini tengah menjadi sorotan publik menyusul mencuatnya tiga kasus dugaan kekerasan seksual dan tindakan asusila yang melibatkan personel serta calon anggota di lingkup internal mereka. Menanggapi situasi ini, Polda NTB menyatakan komitmen penuh untuk memproses seluruh laporan tersebut secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi terhadap hukum sekaligus upaya menjaga integritas korps Bhayangkara di mata masyarakat. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, menegaskan bahwa penanganan perkara-perkara tersebut dilakukan oleh satuan kerja yang berbeda sesuai dengan lokus kejadian dan kewenangan masing-masing, guna memastikan proses penyidikan berjalan objektif dan mendalam.

Berdasarkan data yang dihimpun, ketiga kasus tersebut melibatkan profil terlapor yang berbeda, yakni seorang oknum anggota Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polda NTB, seorang oknum anggota Brimob Polda NTB, dan seorang Calon Siswa (Casis) Polri. Penanganan perkara ini menjadi ujian penting bagi Polda NTB dalam mengimplementasikan semangat "Presisi" (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu kekerasan seksual di Indonesia, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pemetaan Penanganan Perkara oleh Satuan Wilayah

Dalam konferensi pers yang digelar di Mataram pada Selasa (19/5), Kombes Pol Mohammad Kholid merinci distribusi penanganan kasus-kasus sensitif tersebut. Penanganan dilakukan secara paralel oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Mataram, serta Polres Lombok Tengah. Strategi pembagian tugas ini dimaksudkan agar setiap kasus mendapatkan perhatian maksimal tanpa adanya tumpang tindih kewenangan.

Kasus pertama, yang melibatkan oknum anggota Bidang TIK Polda NTB, ditangani langsung oleh Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) Polda NTB. Penanganan di tingkat Polda ini menunjukkan keseriusan institusi dalam mengawasi personel yang bertugas di markas komando wilayah. Sementara itu, kasus kedua yang melibatkan oknum anggota Brimob kini berada di bawah penyidikan Unit PPA Satreskrim Polresta Mataram. Adapun kasus ketiga yang melibatkan seorang Casis Polri ditangani oleh Polres Lombok Tengah, mengingat lokasi kejadian berada di wilayah hukum kabupaten tersebut.

Kholid menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan bagi anggota Polri yang terbukti melanggar hukum. Selain proses pidana umum yang kini tengah berjalan, para oknum anggota tersebut dipastikan akan menjalani proses internal melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) menanti jika mereka terbukti melakukan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik institusi.

Kronologi Kasus Oknum Bidang TIK: Dugaan Pemerkosaan dan Tipu Daya

Kasus yang melibatkan oknum anggota Bidang TIK Polda NTB tercatat sebagai perkara yang paling lama berproses, yakni sejak Februari 2026. Berdasarkan informasi dari pihak penyidik dan pendamping korban, kasus ini bermula dari perkenalan antara pelaku dan korban melalui platform media sosial. Interaksi digital tersebut kemudian berlanjut pada pertemuan tatap muka.

Pada hari kejadian, pelaku mengajak korban untuk bertemu di suatu tempat. Di tengah pertemuan, cuaca buruk berupa hujan deras memaksa mereka untuk mencari tempat berteduh. Pelaku kemudian mengarahkan korban ke tempat kos miliknya dengan dalih untuk berlindung dari hujan. Di lokasi inilah diduga terjadi tindak pidana pemerkosaan. Modus yang digunakan disinyalir melibatkan unsur ancaman serta tipu daya, di mana pelaku memanfaatkan posisinya untuk menekan korban. Saat ini, kasus tersebut telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan, yang berarti penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana.

Pihak kepolisian terus mendalami keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti forensik digital untuk memperkuat konstruksi hukum kasus ini. Penggunaan media sosial sebagai sarana awal perkenalan menjadi catatan penting bagi kepolisian dalam mengedukasi masyarakat mengenai risiko kejahatan berbasis siber yang berujung pada kekerasan fisik di dunia nyata.

Dugaan Asusila terhadap Anak oleh Oknum Brimob di Mataram

Kasus kedua yang tidak kalah memprihatinkan melibatkan oknum anggota Korps Brimob Polda NTB. Terlapor diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang remaja yang masih berstatus di bawah umur. Kasus ini menjadi perhatian khusus mengingat perlindungan terhadap anak merupakan prioritas nasional yang diatur secara ketat dalam UU Perlindungan Anak.

Kronologi yang terungkap menunjukkan bahwa pelaku dan korban menjalin hubungan asmara. Namun, hubungan tersebut disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan persetubuhan. Yang lebih memberatkan, pelaku diduga merekam tindakan asusila tersebut tanpa izin atau dengan tujuan tertentu. Kasus ini terbongkar setelah orang tua korban menemukan bukti rekaman atau mengetahui kejadian tersebut dan segera melaporkannya ke Polresta Mataram.

Kasi Humas Polresta Mataram, Iptu Subhan, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengecekan mendalam terhadap laporan tersebut guna memastikan seluruh prosedur formal terpenuhi. Tindakan merekam aksi asusila (non-consensual intimate imagery) terhadap anak di bawah umur dapat dijerat dengan pasal berlapis, yakni UU Perlindungan Anak dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman penjara yang sangat berat.

Fenomena Revenge Porn oleh Calon Siswa Polri di Lombok Tengah

Kasus ketiga menyoroti perilaku seorang Calon Siswa (Casis) Polri di Lombok Tengah. Berbeda dengan dua kasus sebelumnya yang melibatkan kontak fisik langsung, kasus ini berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam bentuk revenge porn atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan sebagai bentuk balas dendam.

Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Punguan Hutahaean, mengonfirmasi bahwa perkara ini telah masuk ke tahap penyidikan. Terlapor diduga menyebarkan konten tidak senonoh milik mantan kekasihnya yang masih berstatus pelajar SMA setelah hubungan mereka berakhir. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa lima orang saksi, termasuk terlapor. Meskipun belum ada penetapan tersangka secara resmi, kepolisian memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai koridor yang ada.

Sebagai konsekuensi awal dari perbuatannya, Casis Polri tersebut dilaporkan telah mengundurkan diri dari proses seleksi kepolisian. Langkah ini diambil karena standar moral dan integritas merupakan syarat mutlak bagi siapapun yang ingin menjadi anggota Polri. Kholid menegaskan bahwa institusi tidak akan menerima calon anggota yang memiliki rekam jejak kriminal atau perilaku amoral.

Respons Koalisi Anti Kekerasan Seksual dan Pendampingan Korban

Mencuatnya ketiga kasus ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat sipil, khususnya Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB. Perwakilan koalisi, Joko Jumadi, menjadi sosok sentral yang menyuarakan ketidakadilan yang dialami para korban. Menurut Joko, fakta bahwa ketiga kasus ini melibatkan oknum dari institusi penegak hukum menunjukkan adanya urgensi evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan internal dan rekrutmen di kepolisian.

Koalisi memberikan apresiasi atas langkah Polda NTB yang membuka diri terhadap laporan-laporan ini, namun mereka juga menekankan pentingnya perlindungan saksi dan korban selama proses hukum berlangsung. Mengingat status pelaku sebagai anggota polisi, potensi adanya intimidasi atau relasi kuasa yang timpang menjadi kekhawatiran utama. Oleh karena itu, pendampingan psikologis dan hukum bagi para korban menjadi krusial agar mereka tetap berani mengawal kasusnya hingga ke meja hijau.

Joko Jumadi juga menyoroti bahwa penggunaan UU TPKS harus dioptimalkan dalam kasus-kasus ini. UU tersebut memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif bagi korban, termasuk hak atas restitusi (ganti rugi) dan rehabilitasi, yang seringkali terabaikan dalam sistem peradilan pidana lama.

Analisis Fakta: Implikasi Hukum dan Integritas Institusi

Secara hukum, keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual memberikan pemberatan secara moral dan legal. Jika merujuk pada KUHP maupun UU TPKS, pelaku yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat namun justru menjadi pelaku kejahatan dapat menerima sanksi yang lebih berat sepertiga dari ancaman hukuman maksimal.

Dari sisi institusi, rentetan kasus ini berdampak pada citra Polri yang tengah berupaya memulihkan kepercayaan publik pasca-berbagai insiden nasional. Keputusan Polda NTB untuk memproses kasus-kasus ini secara terbuka adalah langkah strategis untuk menunjukkan bahwa "hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas." Namun, tantangan sebenarnya terletak pada konsistensi penyidikan hingga tahap penuntutan dan vonis di pengadilan.

Berikut adalah ringkasan pasal-pasal yang berpotensi menjerat para terlapor:

1. Kasus Bidang TIK: Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan (ancaman 12 tahun penjara) dan/atau Pasal 4 hingga Pasal 6 UU TPKS terkait kekerasan seksual fisik.
2. Kasus Brimob: Pasal 76D jo Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara).
3. Kasus Casis Polri: Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) terkait penyebaran konten melanggar kesusilaan (ancaman 6 tahun penjara) dan UU TPKS terkait kekerasan seksual berbasis elektronik.

Urgensi Reformasi Budaya Organisasi dan Pengawasan

Pakar hukum dan sosiolog berpendapat bahwa kemunculan kasus-kasus ini di wilayah NTB harus dipandang sebagai alarm bagi pimpinan Polri untuk memperkuat fungsi pengawasan melekat (Waskat). Pelatihan mengenai sensitivitas gender dan pemahaman mendalam mengenai UU TPKS perlu diintegrasikan lebih kuat dalam kurikulum pendidikan Polri maupun dalam pembinaan rutin anggota aktif.

Masyarakat NTB kini menunggu hasil akhir dari proses hukum ini. Keberhasilan Polda NTB dalam menuntaskan kasus ini hingga tuntas akan menjadi preseden positif bahwa institusi kepolisian berkomitmen penuh dalam memerangi kekerasan seksual, terlepas dari siapa pelakunya. Di sisi lain, transparansi dalam setiap tahapan penyidikan diharapkan dapat memitigasi spekulasi negatif dan memperkuat dukungan publik terhadap kinerja kepolisian di Nusa Tenggara Barat.

Dengan penanganan yang tegas dan adil, diharapkan para korban mendapatkan keadilan yang layak, sementara pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Langkah ini sekaligus menjadi pesan kuat bagi seluruh personel kepolisian bahwa seragam yang mereka kenakan menuntut tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi, dan setiap pelanggaran akan berujung pada konsekuensi yang tidak terelakkan.