PW SEMMI NTB Kecam Kekecewaan Pemerintah dan DPRD NTB atas Penanganan Korban Banjir Bandang Wera dan Ambalawi, Bima

BIMA – Lebih dari tujuh bulan pasca-banjir bandang dahsyat yang menerjang Kecamatan Wera dan Ambalawi di Kabupaten Bima pada 2 Februari 2025, Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi NTB dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Organisasi mahasiswa ini menilai kedua lembaga eksekutif dan legislatif tingkat provinsi tersebut menunjukkan minimnya kepedulian dan responsivitas terhadap nasib para korban yang hingga kini masih hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Banjir bandang yang dipicu oleh intensitas curah hujan yang sangat tinggi tersebut tidak hanya merenggut tujuh nyawa, tetapi juga menyisakan luka mendalam pada infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Kerusakan meliputi jembatan penghubung antar desa yang krusial bagi mobilitas, jalan provinsi yang menjadi urat nadi transportasi, serta puluhan rumah warga yang tak kuasa menahan terjangan arus deras dan lenyap terbawa luapan air.

Muhammad Rizal Ansari, Ketua PW SEMMI NTB, dalam pernyataannya menegaskan bahwa kondisi korban di lokasi bencana masih sangat memprihatinkan. Ia menggambarkan bagaimana banyak warga terpaksa mengungsi dan bertahan hidup di tenda-tenda darurat atau di dalam bangunan yang rusak parah, tanpa mendapatkan bantuan yang memadai dari pemerintah daerah. "Sudah lebih dari tujuh bulan sejak bencana itu terjadi, namun tak terlihat keseriusan dari Pemprov NTB maupun DPRD NTB untuk memberikan solusi nyata bagi korban. Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan warga Wera dan Ambalawi," ujar Rizal Ansari dengan nada prihatin.

Kronologi Bencana dan Dampak yang Terus Bergulir

Banjir bandang yang terjadi pada awal Februari 2025 ini merupakan salah satu bencana hidrometeorologi terparah yang pernah melanda Kabupaten Bima. Berdasarkan laporan awal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, kejadian bermula pada sore hari tanggal 2 Februari 2025, ketika hujan deras mengguyur wilayah pegunungan di sekitar Wera dan Ambalawi selama berjam-jam. Curah hujan yang ekstrem menyebabkan sungai-sungai meluap, membawa material lumpur dan kayu dari hulu, yang kemudian menghantam permukiman penduduk di hilir.

Dampak langsung dari bencana ini sangat menghancurkan. Tujuh korban jiwa dilaporkan meninggal dunia, sebagian besar akibat terseret arus atau tertimbun reruntuhan rumah. Selain itu, lebih dari 500 kepala keluarga terdampak langsung, kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Infrastruktur vital juga mengalami kerusakan parah. Jembatan penghubung Desa Keli menjadi salah satu infrastruktur yang paling parah terdampak, putus total dan memutuskan akses antara beberapa desa. Jalan provinsi yang menghubungkan Wera dengan wilayah lain juga mengalami longsor dan kerusakan di beberapa titik, menghambat aktivitas ekonomi dan sosial.

Data Pendukung dan Kondisi Terkini yang Mengkhawatirkan

Meskipun telah berlalu berbulan-bulan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilaporkan berjalan lambat. Muhammad Rizal Ansari menyoroti lambannya perbaikan infrastruktur yang sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat. Jembatan penghubung yang menjadi urat nadi mobilitas warga hingga kini belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini memaksa warga untuk mencari rute alternatif yang lebih jauh dan berisiko, atau bahkan membatasi aktivitas mereka.

Keterlambatan perbaikan jalan provinsi juga berdampak pada distribusi logistik dan pasokan kebutuhan pokok. Warga kesulitan mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan harga barang cenderung meningkat akibat biaya transportasi yang membengkak. Situasi ini semakin memperburuk kondisi ekonomi warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan, yang mata pencahariannya juga terganggu akibat banjir.

"Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan," tegas Rizal Ansari, menyuarakan kekecewaan yang dirasakan oleh banyak warga terdampak. Ia menambahkan bahwa banyak warga yang terpaksa harus menanggung biaya hidup di luar kemampuan mereka, sementara bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka belum sepenuhnya tersalurkan atau bahkan tidak sampai sama sekali.

Data dari organisasi kemanusiaan yang beroperasi di wilayah tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 200 keluarga yang belum memiliki tempat tinggal permanen dan masih bergantung pada bantuan tenda darurat. Ketersediaan air bersih dan sanitasi juga menjadi masalah serius di beberapa lokasi pengungsian.

Reaksi Pihak Terkait dan Implikasi yang Lebih Luas

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB maupun DPRD NTB terkait kritik yang dilayangkan oleh PW SEMMI NTB. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan. Namun, minimnya publikasi mengenai langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah provinsi dalam penanganan pasca-bencana ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat.

Kekecewaan yang diungkapkan oleh PW SEMMI NTB mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan mendesak para korban dan realisasi program bantuan serta rehabilitasi dari pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam menghadapi situasi krisis dan bencana.

Implikasi dari lambannya penanganan bencana ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Warga yang terus-menerus hidup dalam ketidakpastian dan ketidaknyamanan berisiko mengalami trauma berkepanjangan. Selain itu, lambatnya pemulihan ekonomi dapat memperlambat proses pemulihan sosial dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tuntutan dan Harapan PW SEMMI NTB

Menyikapi kondisi yang memprihatinkan ini, PW SEMMI NTB mendesak agar Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB segera mengambil tindakan nyata. Tuntutan utama mereka meliputi:

1. Kunjungan Langsung dan Peninjauan Lapangan: Pemerintah dan DPRD NTB diminta untuk segera turun langsung ke lokasi banjir di Wera dan Ambalawi, melihat kondisi korban secara langsung, dan mendengarkan aspirasi serta kebutuhan mereka.
2. Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur: Prioritas utama adalah percepatan perbaikan jembatan penghubung dan jalan provinsi yang rusak parah, agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal.
3. Penyaluran Bantuan yang Tepat Sasaran dan Transparan: Memastikan bahwa bantuan logistik, perumahan, dan bantuan finansial tersalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran kepada seluruh warga terdampak.
4. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas: Melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga terkait dalam penanganan bencana dan memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap alokasi anggaran serta program yang dijalankan.

"Kami berharap pemerintah dan wakil rakyat kami benar-benar mendengarkan jeritan hati warga Wera dan Ambalawi. Bantuan bukan sekadar belas kasihan, tetapi hak konstitusional warga negara yang terdampak bencana. Jangan biarkan mereka terus hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan yang berkepanjangan," tutup Muhammad Rizal Ansari. PW SEMMI NTB berjanji akan terus mengawal dan mendesak pemerintah hingga semua tuntutan tersebut dapat terpenuhi demi kesejahteraan dan pemulihan masyarakat Bima pasca-bencana.