Satgas PPKS Universitas Mataram Usut Tuntas Dugaan Pelecehan Seksual oleh Oknum Dosen di Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mataram (Unram) saat ini tengah diguncang isu serius terkait integritas akademik dan perlindungan mahasiswa menyusul mencuatnya kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP). Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Mataram mengonfirmasi bahwa mereka tengah melakukan investigasi mendalam terhadap laporan yang masuk, mencakup pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan bukti digital, hingga pemantauan rekaman kamera pengawas atau CCTV di area kampus. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap laporan mahasiswi yang mengaku menjadi korban tindakan tidak terpuji tersebut saat proses belajar mengajar berlangsung.

Ketua Satgas PPKS Unram, Joko Jumadi, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang berada dalam tahap krusial pemeriksaan saksi dan pendalaman bukti-bukti material. Menurutnya, proses hukum internal di tingkat universitas harus dilakukan secara hati-hati namun tetap progresif guna memastikan keadilan bagi korban. Investigasi tidak hanya terpaku pada keterangan lisan, tetapi juga menyisir jejak digital berupa percakapan di platform pesan singkat dan rekaman visual dari CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Pendalaman ini bertujuan untuk membangun kronologi yang utuh guna membuktikan adanya unsur kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam regulasi kementerian.

Berdasarkan laporan awal yang diterima oleh tim Satgas, tindakan pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut memiliki pola yang berulang dan terjadi dalam berbagai bentuk. Secara verbal, korban mengaku kerap menerima ucapan-ucapan yang bernuansa seksual atau tidak pantas yang dilontarkan di tengah suasana perkuliahan. Tindakan ini disinyalir menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif dan mengintimidasi bagi mahasiswa. Selain pelecehan verbal, laporan tersebut juga mencatat adanya kontak fisik yang tidak diinginkan, seperti memegang tangan hingga menyentuh bagian bahu korban tanpa persetujuan (consent), yang terjadi di ruang kelas.

Kronologi dan Modus Operandi Dugaan Pelecehan

Kasus ini mulai terkuak setelah korban memberanikan diri untuk bersuara mengenai pengalaman traumatis yang dialaminya. Dugaan pelecehan ini dilaporkan terjadi di lingkungan kelas, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pertukaran ilmu pengetahuan. Modus operandi yang dilakukan terduga pelaku disinyalir memanfaatkan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Dalam konteks akademik, ketergantungan mahasiswa terhadap penilaian dan bimbingan dosen seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindakan melampaui batas profesional.

Kejadian yang berlangsung berulang kali ini menunjukkan adanya pola perilaku yang sistematis. Korban menceritakan bahwa tindakan tersebut tidak hanya terjadi dalam satu kesempatan, melainkan konsisten dilakukan dalam beberapa kali pertemuan kelas. Hal ini memperkuat dugaan bahwa tindakan tersebut bukanlah sebuah ketidaksengajaan, melainkan bentuk pelecehan yang disadari. Satgas PPKS berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas korban selama proses pemeriksaan berlangsung guna mencegah adanya intimidasi atau dampak psikologis lebih lanjut.

Hingga saat ini, identitas oknum dosen yang menjadi terduga pelaku masih dirahasiakan oleh pihak universitas. Joko Jumadi menyatakan bahwa pengumuman identitas atau status kepegawaian terduga pelaku baru akan dilakukan setelah proses pemeriksaan awal selesai dan bukti-bukti dianggap cukup kuat untuk meningkatkan status penanganan kasus. Diperkirakan, perkembangan signifikan dari kasus ini akan disampaikan pada pekan mendatang setelah tim Satgas merampungkan serangkaian pleno evaluasi bukti.

Respons Mahasiswa dan Potensi Adanya Korban Lain

Kabar mengenai dugaan pelecehan ini memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa, terutama melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FHISIP Unram. Ketua BEM FHISIP, Nanang, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas kejadian yang menimpa rekan mahasiswa mereka. Menurut informasi yang dihimpun oleh organisasi mahasiswa, terdapat indikasi kuat bahwa korban dari oknum dosen tersebut tidak hanya satu orang. Nanang menyebutkan adanya fenomena gunung es, di mana baru sebagian kecil korban yang memiliki keberanian untuk melapor secara resmi ke Satgas PPKS.

BEM FHISIP Unram secara aktif mendorong mahasiswa lain yang merasa pernah mengalami perlakuan serupa untuk tidak takut bersuara. Pihak mahasiswa menyediakan pendampingan awal dan berkoordinasi dengan Satgas PPKS untuk menjamin keamanan para pelapor. "Kami mendorong korban lain untuk tidak ragu melapor agar kasus tersebut dapat ditangani secara tuntas dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal," tegas Nanang dalam keterangannya. Dukungan kolektif dari sesama mahasiswa dianggap menjadi faktor kunci dalam membongkar praktik-praktik kekerasan seksual yang selama ini tersembunyi di balik dinding kampus.

Landasan Hukum dan Kebijakan Kampus

Penanganan kasus di Universitas Mataram ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini memberikan mandat yang kuat kepada universitas untuk membentuk Satgas PPKS yang independen dan memiliki otoritas untuk memeriksa laporan kekerasan seksual tanpa intervensi dari birokrasi kampus yang berbelit-belit.

Sesuai dengan Permendikbudristek tersebut, kekerasan seksual mencakup tindakan verbal, non-fisik, fisik, hingga melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sanksi yang diancamkan pun tidak main-main, mulai dari sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang berupa pemberhentian sementara dari tugas jabatan, hingga sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagai pendidik atau tenaga kependidikan. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya unsur pidana yang kuat, kasus ini juga dapat diteruskan ke aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Satgas PPKS Unram memiliki peran vital dalam memastikan bahwa setiap tahapan penanganan, mulai dari pendampingan, pelindungan, hingga pemulihan korban, berjalan sesuai standar operasional prosedur. Keberadaan alat bukti seperti rekaman CCTV dan tangkapan layar percakapan (chat) menjadi krusial dalam pembuktian, mengingat kekerasan seksual seringkali terjadi di ruang privat atau dalam situasi di mana bukti saksi mata sangat minim.

Analisis Relasi Kuasa dan Dampak Psikologis

Kasus yang menimpa mahasiswi FHISIP Unram ini kembali menyoroti masalah klasik dalam dunia pendidikan, yaitu ketimpangan relasi kuasa. Dosen memiliki otoritas besar atas nasib akademik mahasiswa, yang menciptakan kerentanan bagi mahasiswa untuk dieksploitasi. Rasa takut akan nilai yang buruk, sulitnya proses bimbingan skripsi, hingga ancaman dikucilkan secara akademik seringkali membuat korban memilih untuk diam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Secara psikologis, dampak dari pelecehan seksual di lingkungan pendidikan sangat merusak. Korban tidak hanya mengalami trauma emosional, tetapi juga penurunan performa akademik, hilangnya motivasi belajar, hingga keinginan untuk mengundurkan diri dari universitas. Oleh karena itu, Satgas PPKS Unram ditekankan untuk tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikis korban melalui konseling profesional yang harus disediakan oleh pihak universitas.

Investigasi yang transparan dan akuntabel oleh Satgas PPKS diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik, khususnya orang tua mahasiswa, terhadap keamanan lingkungan kampus di Universitas Mataram. Sebagai institusi pendidikan tinggi negeri terkemuka di Nusa Tenggara Barat, Unram memiliki beban moral untuk membuktikan bahwa mereka tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku kekerasan seksual, terlepas dari jabatan atau senioritas yang dimiliki oleh pelaku.

Langkah Strategis dan Implikasi Luas

Pihak rektorat Universitas Mataram menyatakan dukungan penuh terhadap kinerja Satgas PPKS. Pimpinan universitas menegaskan bahwa tidak akan ada kompromi bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan hukum berat. Kasus ini menjadi momentum bagi Unram untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di dalam kelas dan area publik kampus. Penambahan titik CCTV, sosialisasi masif mengenai kanal pelaporan, serta penguatan edukasi mengenai batasan-batasan perilaku profesional antara dosen dan mahasiswa menjadi langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan.

Secara lebih luas, kasus ini menambah daftar panjang insiden kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia yang mencuat ke publik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 mulai menunjukkan taringnya dalam memberikan payung hukum bagi korban untuk berani melapor. Keberanian mahasiswa Unram dalam melaporkan oknum dosen ini diharapkan menjadi inspirasi bagi sivitas akademika di kampus-kampus lain untuk terus menjaga integritas moral dan etika di lingkungan pendidikan.

Ke depan, tantangan terbesar bagi Satgas PPKS Unram adalah memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada tahap pemeriksaan saja, tetapi berlanjut hingga eksekusi sanksi yang memberikan efek jera. Keterbukaan informasi mengenai hasil akhir pemeriksaan (dengan tetap melindungi privasi korban) akan menjadi tolok ukur keberhasilan universitas dalam menangani krisis ini. Masyarakat akademik kini menanti langkah nyata dari Universitas Mataram untuk membersihkan institusinya dari praktik-praktik yang mencederai martabat kemanusiaan dan marwah pendidikan tinggi.