Sekda Firman Diperiksa Tujuh Jam

Penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan dum truk dan arm roll (gulungan lengan truk) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah pada tahun anggaran 2021 semakin mendalam. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah tidak hanya memanggil pihak-pihak terkait sebagai saksi, tetapi juga telah memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, pada Selasa, 5 Mei 2025. Pemeriksaan intensif ini menandai fase krusial dalam upaya penegakan hukum untuk mengungkap dugaan praktik melawan hukum yang ditaksir merugikan negara hingga miliaran rupiah, sekaligus menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset dan anggaran daerah.

Kronologi Perkembangan Kasus: Dari Pengadaan hingga Gelombang Pemeriksaan Saksi

Kasus ini bermula dari serangkaian proyek pengadaan kendaraan operasional penting untuk DLH Lombok Tengah pada tahun 2021. Proyek tersebut mencakup pengadaan dum truk dan arm roll yang diperuntukkan bagi wilayah Kecamatan Pujut, serta pengadaan dum truk tambahan untuk Kecamatan Praya. Kendaraan-kendaraan ini memiliki peran vital dalam mendukung operasional kebersihan dan pengelolaan sampah di dua kecamatan tersebut, yang merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Proses pengadaan dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lombok Tengah, sebuah platform yang dirancang untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam tender proyek pemerintah. Total pagu anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai angka fantastis, sebesar Rp 5,4 miliar. Setelah melalui tahapan lelang yang kompetitif, satu penyedia berhasil ditetapkan sebagai pemenang, dengan nilai kontrak sekitar Rp 5,122 miliar. Penunjukan pemenang lelang ini seharusnya menjadi awal dari pelaksanaan proyek yang lancar dan sesuai standar.

Namun, pada Maret 2025, integritas proyek ini mulai dipertanyakan setelah Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menerima laporan masyarakat yang mengindikasikan adanya dugaan korupsi. Laporan tersebut memicu respons cepat dari pihak berwenang. Kejari Lombok Tengah segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-612/N.2.11/Fd.1/05/2025 pada tanggal 7 Mei 2025. Untuk memperkuat dasar penyelidikan, surat perintah lanjutan dengan Nomor Print-1145A/N.2.11/Fd.1/06/2025 kembali dikeluarkan pada 12 Juni 2025, menunjukkan keseriusan jaksa dalam mengusut tuntas perkara ini.

Hasil penyelidikan awal oleh jaksa mengungkapkan beberapa temuan krusial. Meskipun penyedia proyek telah menyerahkan enam unit dum truk dan empat unit arm roll kepada DLH Lombok Tengah, proses serah terima yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dilaksanakan secara penuh dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, ditemukan pula sejumlah ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah tidak dilampirkannya bukti kepemilikan kendaraan dalam dokumen pengadaan. Temuan-temuan ini menjadi indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Berdasarkan bukti awal yang cukup, penyidik kemudian meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan, sebuah langkah hukum yang lebih serius yang memungkinkan jaksa untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan mengidentifikasi potensi tersangka.

Gelombang pemeriksaan saksi pun dimulai. Sebelum Sekda Firman, mantan Kepala DLH Lombok Tengah periode terkait, Amir Ali, telah lebih dulu menjalani pemeriksaan. Amir Ali diperiksa sekitar pukul 09.00 Wita pada hari yang sama dan menghabiskan lebih dari dua jam di kantor kejaksaan, baru terlihat keluar sekitar pukul 11.30 Wita. Pemeriksaan terhadap pejabat yang pernah memimpin instansi terkait ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme pengadaan dan implementasi proyek.

Pemeriksaan Intensif Sekda Lalu Firman Wijaya: Menyoroti Peran dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pada Selasa, 5 Mei 2025, giliran Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, yang memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Kehadirannya di kantor kejaksaan sekitar pukul 09.30 Wita dengan mengenakan setelan pakaian dinas harian (PDH) warna cokelat menarik perhatian. Pemeriksaan ini bukanlah panggilan pertama bagi Firman; ia hadir setelah dilayangkan surat panggilan kedua, menyusul ketidakhadirannya pada panggilan pertama karena alasan kegiatan di luar kota. Durasi pemeriksaan menunjukkan kedalaman investigasi, di mana Sekda Firman menjalani interogasi selama tidak kurang dari tujuh jam, baru keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.10 Wita. Ia terlihat meninggalkan gedung tanpa membawa dokumen apapun menuju kendaraannya, mencerminkan sifat pemeriksaan yang mungkin berfokus pada informasi lisan.

Sebagai Sekretaris Daerah, H. Lalu Firman Wijaya memegang peran sentral dalam birokrasi pemerintahan daerah. Salah satu kapasitas pentingnya adalah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam kapasitas ini, Sekda memiliki tanggung jawab besar dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pengesahan anggaran daerah, termasuk alokasi dana untuk proyek-proyek seperti pengadaan kendaraan di DLH. Oleh karena itu, keterlibatannya dalam proses penyidikan kasus korupsi ini sangat relevan untuk menelusuri alur anggaran dan pengambilan keputusan.

Informasi yang berhasil dihimpun media mengindikasikan bahwa pemeriksaan Sekda Firman sebagai saksi sangat berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan dum truk dan arm roll di DLH Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Firman sendiri, ketika dikonfirmasi usai keluar dari Kantor Kejari Lombok Tengah, tidak menampik bahwa dirinya diperiksa terkait pengadaan dum truk tersebut. Ia menjelaskan bahwa pertanyaan yang diajukan penyidik berputar pada satu poin krusial: apakah kendaraan-kendaraan yang telah diadakan tersebut sudah terdaftar sebagai aset daerah atau belum. "Tadi saya dikonfirmasi terkait dengan pengadaan kendaraan yang ada di Lingkungan Hidup itu sudah tercatat sebagai aset pemda atau tidak. Karena begitu banyak aset pemda ini sehingga jaksa butuh informasi," ungkap H. Lalu Firman Wijaya.

Penjelasan Firman menggarisbawahi pentingnya pencatatan aset daerah yang akuntabel dan transparan. Ketidakjelasan status kepemilikan aset, apalagi dalam proyek pengadaan bernilai miliaran rupiah, dapat menjadi celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain isu dum truk, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Tengah ini juga menyebutkan bahwa ada pertanyaan lain yang bersifat koordinasi, termasuk mengenai pengelolaan APBDes, meskipun fokus utama tetap pada kasus DLH. "Begitu jadinya ya (seputar dum truk). Lain-lain ya sifatnya koordinasi, pengelolaan APBDes," tambahnya, menunjukkan cakupan pertanyaan yang mungkin lebih luas meskipun terkait erat dengan fungsi Sekda.

Dalam pemeriksaan tersebut, Sekda Firman dicecar oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lombok Tengah, Dimas Praja Subroto. Jumlah pertanyaan yang diajukan kepada Firman pun tidak sedikit, mencapai lebih dari 20 pertanyaan. "Informasi terakhir, seputar barang milik negara (dum truk). Informasi dari penyidik lebih dari 20 pertanyaan," terang Kasi Intel Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera. Banyaknya pertanyaan ini mengindikasikan bahwa penyidik berusaha menggali informasi secara mendalam dan komprehensif dari Sekda, mengingat posisinya yang strategis dalam struktur pemerintahan daerah.

Tanggapan Resmi Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Komitmen Penegakan Hukum

Kasi Intel Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, secara resmi membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Lombok Tengah oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus). Menurut Alfa, pemanggilan Sekda dilakukan untuk mendapatkan keterangan lebih detail ihwal kasus dugaan korupsi pengadaan dum truk DLH tahun 2021. "Benar bahwa penyidik tindak pidana khusus melakukan pemanggilan terhadap saksi LFW (Lalu Firman Wijaya) kapasitasnya sebagai saksi," tegas Alfa. Penekanan pada status ‘saksi’ ini sangat penting, mengingat asas praduga tak bersalah yang harus selalu dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum.

Alfa Dera juga menjelaskan bahwa Sekda Firman awalnya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu minggu sebelumnya, namun karena ada kegiatan di luar kota, jadwalnya diundur menjadi Selasa. Kapasitas pemanggilan Firman sebagai Sekda yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi fokus utama. "Kapasitasnya sebagai Sekda, dia diperiksa oleh Tim Pidsus. Tapi tetap kita hargai asas praduga tak bersalah," ujarnya, menegaskan prinsip hukum yang berlaku.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dum truk ini secara transparan dan berkesinambungan. Alfa Dera menyatakan bahwa pemeriksaan tidak akan berhenti hanya pada Sekda saja, tetapi juga akan mencakup saksi-saksi lain yang keterangannya dibutuhkan untuk memperjelas duduk perkara. "Jadi sepanjang pihak-pihak tersebut diperlukan keterangannya maka sama di mata hukum," tegas Alfa, mengindikasikan bahwa tidak ada pengecualian bagi siapa pun yang terlibat atau memiliki informasi relevan dalam kasus ini. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Kejari dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jabatan atau kedudukan, akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Implikasi dan Dampak Kasus Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kasus dugaan korupsi pengadaan dum truk dan arm roll di DLH Lombok Tengah ini memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola pemerintahan daerah dan kepercayaan publik. Pertama, kasus ini menyoroti integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proyek pengadaan yang seharusnya transparan dan akuntabel melalui LPSE, namun kemudian diselidiki karena dugaan PMH, menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam sistem pengawasan atau pelaksanaan. Pentingnya kepatuhan terhadap prosedur lelang, spesifikasi teknis, dan standar kualitas menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

Kedua, isu mengenai pencatatan aset daerah menjadi sorotan utama. Pernyataan Sekda Firman bahwa jaksa membutuhkan informasi mengenai status pencatatan aset kendaraan menunjukkan bahwa pengelolaan aset pemerintah daerah mungkin belum optimal. Pencatatan aset yang tidak rapi atau tidak sesuai prosedur dapat membuka celah bagi hilangnya aset, pemalsuan data, atau bahkan penggelapan. Akuntabilitas dalam pengelolaan aset adalah fondasi penting untuk tata kelola keuangan daerah yang sehat dan bertanggung jawab. Kerugian negara yang ditaksir mencapai miliaran rupiah mengindikasikan besarnya potensi penyalahgunaan yang terjadi, yang pada akhirnya membebani keuangan daerah dan mengurangi kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan publik lainnya.

Ketiga, kasus ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika pejabat tinggi seperti Sekretaris Daerah diperiksa dalam kasus korupsi, hal ini dapat menimbulkan keraguan di mata masyarakat mengenai transparansi dan integritas birokrasi. Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat berharga; penurunannya dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menciptakan skeptisisme terhadap setiap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, proses hukum yang transparan dan hasil yang adil sangat penting untuk memulihkan dan mempertahankan kepercayaan tersebut.

Keempat, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya sistem pengawasan internal yang kuat dalam setiap organisasi pemerintah. Peran inspektorat daerah dan mekanisme audit internal harus diperkuat untuk dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, sebelum berkembang menjadi kasus korupsi yang merugikan. Pencegahan korupsi bukan hanya tugas penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen dalam pemerintahan.

Terakhir, dugaan korupsi ini berpotensi memengaruhi layanan publik, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jika kendaraan operasional DLH yang krusial untuk pengangkutan sampah dan kebersihan lingkungan ternyata bermasalah dalam pengadaannya atau tidak tercatat sebagai aset dengan benar, hal ini dapat mengganggu operasional DLH. Pada akhirnya, masyarakat lah yang akan merasakan dampaknya melalui penurunan kualitas layanan kebersihan dan lingkungan.

Langkah Selanjutnya dan Antisipasi Perkembangan Hukum

Dengan status kasus yang telah naik ke tahap penyidikan, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah diperkirakan akan terus menggali lebih dalam. Langkah-langkah selanjutnya yang dapat diantisipasi meliputi:

1. Pemeriksaan Saksi Lanjutan: Penyidik kemungkinan akan memanggil lebih banyak saksi, baik dari internal DLH, pihak penyedia, atau instansi lain yang terkait dengan proses pengadaan dan pencatatan aset. Setiap individu yang memiliki informasi relevan akan diminta keterangannya untuk melengkapi bukti-bukti.
2. Audit Investigatif: Untuk menguatkan bukti kerugian negara, Kejari akan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau auditor independen lainnya untuk melakukan audit investigatif guna menghitung secara pasti jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.
3. Pengumpulan Bukti Tambahan: Penyidik akan terus mengumpulkan dokumen-dokumen terkait proyek, seperti kontrak, laporan keuangan, bukti transaksi, dan dokumen serah terima barang untuk membangun konstruksi hukum yang kuat.
4. Potensi Penetapan Tersangka: Apabila dari hasil penyidikan ditemukan cukup bukti dan minimal dua alat bukti yang sah yang mengindikasikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi, penyidik akan melakukan penetapan tersangka. Tahap ini merupakan momen krusial dalam proses hukum.
5. Proses Peradilan: Setelah berkas penyidikan lengkap dan tersangka ditetapkan, kasus akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan dan persidangan. Di sinilah kebenaran materiel akan diuji di hadapan majelis hakim.

Penting bagi publik untuk terus memantau perkembangan kasus ini. Transparansi dalam setiap tahapan proses hukum akan menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dan penegak hukum dalam memberantas korupsi dan menjaga akuntabilitas.

Pentingnya Tata Kelola Aset yang Akuntabel untuk Masa Depan Lombok Tengah

Kasus dugaan korupsi pengadaan dum truk dan arm roll di Lombok Tengah ini menjadi pengingat tegas akan urgensi tata kelola aset daerah yang akuntabel dan transparan. Di tengah upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, integritas dalam penggunaan anggaran dan pengelolaan aset negara adalah pondasi yang tidak bisa ditawar. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap aset yang dibeli harus tercatat dengan baik serta dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus korupsi adalah salah satu cara efektif untuk menciptakan efek jera dan mendorong budaya birokrasi yang bersih dan melayani. Masa depan Lombok Tengah yang maju dan sejahtera sangat bergantung pada praktik pemerintahan yang bebas dari korupsi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.