Warga Darek Geruduk SPBU Tuntut Transparansi dan Atasi Kelangkaan BBM Bersubsidi

PRAYA, LOMBOK TENGAH – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, menjadi pusat perhatian setelah didatangi puluhan warga yang tergabung dalam Aksi Sosial Bersama (ASB) pada Kamis, 6 Agustus. Kedatangan massa ini bukan tanpa alasan; mereka menuntut penjelasan dan solusi konkret terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite, antrean panjang yang kerap terjadi, serta dugaan penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran. Isu ini telah meresahkan masyarakat setempat selama beberapa waktu terakhir, memicu kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya.

Latar Belakang Isu Kelangkaan dan Pentingnya BBM Bersubsidi

BBM bersubsidi, seperti Pertalite, merupakan komoditas vital yang peruntukannya diatur secara ketat oleh pemerintah untuk memastikan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat dan sektor-sektor strategis tertentu. Subsidi ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan transportasi umum. Oleh karena itu, kelangkaan atau penyimpangan dalam distribusinya dapat menimbulkan dampak berantai yang signifikan, mulai dari kenaikan biaya transportasi, terhambatnya kegiatan produksi, hingga memicu inflasi lokal.

Dalam konteks nasional, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi, termasuk penetapan kuota bulanan untuk setiap SPBU dan sistem digitalisasi melalui aplikasi MyPertamina atau penggunaan QR Code. Sistem ini dirancang untuk memastikan BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh pihak-pihak yang berhak, sekaligus meminimalkan praktik penyelewengan dan penimbunan. Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi tantangan, seperti yang terjadi di SPBU Darek ini.

Kronologi Aksi dan Tuntutan Warga Darek

Aksi warga Desa Darek pada Kamis (6/8) merupakan puncak dari keresahan yang telah menumpuk akibat kesulitan mendapatkan Pertalite. Antrean panjang kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, telah menjadi pemandangan sehari-hari di SPBU tersebut, menghabiskan waktu produktif warga dan menghambat mobilitas. Hanafi, salah seorang perwakilan warga dari ASB, menjelaskan bahwa tujuan utama mereka adalah meminta transparansi dari manajemen SPBU.

Dalam pertemuan atau "hearing" dengan pihak manajemen SPBU Darek, Hanafi menyampaikan beberapa tuntutan kunci yang diyakini dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada:

1. Pemasangan Papan Informasi: Warga mendesak agar SPBU memasang papan informasi yang jelas di area depan. Papan ini harus memuat detail penting seperti kuota bulanan BBM bersubsidi yang diterima SPBU, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku, jam operasional, alur antrean yang teratur, serta nomor pengaduan Pertamina untuk memudahkan masyarakat melaporkan jika terjadi pelanggaran. Transparansi informasi ini dianggap krusial untuk mencegah spekulasi dan memastikan warga mendapatkan hak mereka.
2. Penataan Antrean: Manajemen SPBU diminta untuk melakukan penataan antrean yang lebih baik dan teratur. Antrean yang tidak terorganisir kerap memicu kemacetan, ketidaknyamanan, dan bahkan potensi konflik antar pengguna jalan.
3. Pengawasan Pembelian Jeriken: Isu utama lainnya adalah dugaan praktik calo atau penimbunan melalui pembelian BBM menggunakan jeriken. Warga menduga kuat adanya permainan oleh oknum-oknum yang membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar menggunakan jeriken untuk kemudian dijual kembali di atas HET. Untuk mengatasi ini, warga menuntut agar pembelian BBM dengan jeriken hanya diizinkan jika disertai rekomendasi resmi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau dinas terkait, dengan batasan maksimal 35 liter per orang per hari. Pembatasan ini diharapkan dapat meminimalisir praktik penyelewengan dan memastikan ketersediaan bagi pengguna langsung.
4. Pembentukan Tim Pengawasan Tripartit: Guna memastikan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, warga mengusulkan pembentukan tim pengawasan gabungan yang terdiri dari perwakilan warga, pihak manajemen SPBU, dan perangkat desa. Tim ini diharapkan dapat melakukan pengawasan rutin setiap minggu terhadap proses penyaluran BBM.
5. Komitmen Sanksi Tegas: ASB juga mendesak manajemen SPBU untuk berkomitmen memberikan sanksi tegas kepada oknum penyedia jasa atau pihak lain yang terbukti menjual BBM di atas HET atau memfasilitasi praktik calo. Adanya sanksi yang jelas dan ditegakkan akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan.

Hanafi juga menyoroti bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan pembelian BBM untuk kebutuhan pribadi menjadi terhambat karena dominasi pembeli menggunakan jeriken. Lebih ironisnya, ada dugaan bahwa sebagian besar pembeli jeriken ini berasal dari luar Kecamatan Praya Barat Daya, sehingga mengurangi jatah bagi warga lokal. Meskipun demikian, Hanafi mengakui bahwa pihak SPBU telah menjelaskan mengenai sistem barcode yang dikeluarkan oleh UPT untuk pembelian jeriken. Namun, persoalan antrean panjang dan kelangkaan BBM yang sudah berlangsung cukup lama tetap menjadi perhatian utama.

Tanggapan Manajemen SPBU Darek

Menanggapi tuntutan warga, Pengawas SPBU Darek, Mustaal Jayadi, menegaskan bahwa pihaknya senantiasa berupaya melayani masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Mustaal menyatakan bahwa SPBU tidak akan berani melakukan pelayanan yang melanggar aturan. Terkait pembelian BBM menggunakan jeriken, ia menjelaskan bahwa pelayanan tersebut dilakukan karena para pembeli memang telah memiliki barcode rekomendasi yang sah.

"Intinya tidak ada indikasi permainan dalam pengisian BBM menggunakan jeriken. Sekarang kami tidak kekurangan stok BBM meski antrean panjang. Masalah antrean ini tidak hanya terjadi di SPBU ini (Darek, red) tapi di tempat-tempat lain juga antreannya lebih parah," ungkap Mustaal. Ia juga menambahkan bahwa jika ada masyarakat dari luar Kecamatan Praya Barat Daya yang membeli BBM dengan jeriken, itu karena mereka membawa rekomendasi barcode yang memang ditujukan untuk mengisi di SPBU Darek. Pihak SPBU menegaskan bahwa siapapun bisa mengisi BBM menggunakan jeriken asalkan memiliki rekomendasi atau barcode yang valid.

Namun, Mustaal mengakui adanya penurunan jumlah alokasi BBM yang diterima SPBU, meskipun ia mengklaim stok tetap tercukupi dan tidak pernah kehabisan. Yang menarik, Mustaal juga mengungkapkan bahwa sejak 31 Juli, pihak SPBU Darek secara proaktif telah memutuskan untuk tidak melayani pembelian BBM menggunakan jeriken, meskipun pembeli membawa rekomendasi. Kebijakan ini diambil sebagai langkah prioritas untuk mengurangi antrean panjang dan memastikan pelayanan optimal bagi masyarakat umum yang datang langsung dengan kendaraan. Hal ini menunjukkan adanya upaya mitigasi dari pihak SPBU terhadap isu antrean, meski menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi dengan pemegang barcode.

Data Pendukung dan Kebijakan Terkait Distribusi BBM Bersubsidi

Penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite diatur ketat oleh BPH Migas dan Pertamina. Setiap SPBU memiliki kuota harian dan bulanan yang telah ditetapkan berdasarkan estimasi kebutuhan di wilayahnya. Fluktuasi kuota dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan nasional, penyesuaian konsumsi, atau evaluasi kinerja SPBU.

Sistem digitalisasi melalui aplikasi MyPertamina atau QR Code yang diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2022 adalah upaya serius pemerintah untuk mendata dan membatasi pembelian BBM bersubsidi. Tujuan utamanya adalah memastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada yang berhak, seperti kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin tertentu, kendaraan umum, transportasi logistik, dan usaha mikro. Data dari BPH Migas menunjukkan bahwa sistem ini telah berhasil mengidentifikasi dan mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi di beberapa wilayah. Namun, tantangan implementasi di lapangan masih ada, terutama dalam hal sosialisasi, ketersediaan infrastruktur, dan pengawasan.

Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Pertalite juga ditetapkan oleh pemerintah dan wajib dipatuhi oleh seluruh SPBU. Penjualan di atas HET merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada sanksi berat, termasuk pencabutan izin operasi bagi SPBU dan tuntutan hukum bagi individu yang terlibat dalam praktik penimbunan atau penjualan ilegal.

Dampak dan Implikasi Lebih Luas

Isu kelangkaan dan dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Darek ini memiliki implikasi yang lebih luas, baik secara ekonomi maupun sosial:

• Dampak Ekonomi Lokal: Kelangkaan BBM dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Petani kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk mesin pertanian, nelayan terhambat melaut, dan pelaku usaha mikro kesulitan dalam mobilitas dan distribusi barang. Hal ini berpotensi meningkatkan biaya produksi dan harga jual, yang pada akhirnya membebani konsumen.
• Dampak Sosial: Antrean panjang dan ketidakpastian pasokan memicu frustrasi dan ketegangan di masyarakat. Konflik antarwarga atau antara warga dengan petugas SPBU dapat terjadi. Dugaan praktik calo juga dapat merusak tatanan sosial dan keadilan.
• Pentingnya Pengawasan Multisektoral: Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dan terkoordinasi dari berbagai pihak, tidak hanya dari Pertamina dan BPH Migas, tetapi juga dari pemerintah daerah (Dinas Perdagangan, UPT), aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Tim pengawasan tripartit yang diusulkan warga Darek merupakan contoh inisiatif positif dalam rangka pengawasan partisipatif.
• Urgensi Transparansi Data: Tuntutan warga untuk pemasangan papan informasi kuota dan HET menunjukkan pentingnya transparansi data bagi publik. Informasi yang terbuka dapat mengurangi spekulasi, membangun kepercayaan, dan memberdayakan masyarakat untuk ikut mengawasi.

Pernyataan dan Harapan dari Pihak Terkait (Analisis Logis)

Meskipun belum ada pernyataan langsung dari pemerintah daerah setempat atau Pertamina Regional Bali-Nusa Tenggara terkait aksi di SPBU Darek ini, secara logis, respons yang diharapkan dari mereka adalah sebagai berikut:

• Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah: Diharapkan untuk proaktif memediasi antara warga dan pihak SPBU, serta berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas untuk memastikan ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi yang lancar di wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
• Pertamina Patra Niaga Regional Bali-Nusa Tenggara: Sebagai operator penyalur utama, Pertamina diharapkan untuk segera menindaklanjuti laporan dan tuntutan warga. Investigasi internal terhadap dugaan penyelewengan, evaluasi alokasi kuota, serta penguatan pengawasan terhadap SPBU mitra menjadi langkah krusial. Sosialisasi ulang mengenai mekanisme pembelian BBM bersubsidi menggunakan QR Code juga penting untuk menghindari kesalahpahaman. Pertamina juga dapat memperkuat sistem pelaporan pengaduan agar lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.
• BPH Migas: Sebagai badan pengatur, BPH Migas diharapkan untuk terus memantau implementasi kebijakan subsidi BBM, mengevaluasi efektivitas sistem QR Code, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kuota dan praktik penyelewengan adalah bagian integral dari tugas mereka.

Aksi warga Desa Darek ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak bahwa pengawasan dan transparansi dalam penyaluran BBM bersubsidi adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan hak masyarakat terpenuhi. Solusi yang berkelanjutan memerlukan komitmen dari manajemen SPBU, pengawasan yang kuat dari pemerintah, serta partisipasi aktif dan konstruktif dari masyarakat. Dengan demikian, kelangkaan dan antrean panjang yang merugikan publik dapat diminimalisir, dan tujuan mulia subsidi energi dapat tercapai. Masyarakat Darek berharap agar pertemuan dengan pihak SPBU dapat menghasilkan komitmen nyata dan perubahan positif dalam waktu dekat, demi kelancaran aktivitas sehari-hari dan keadilan dalam distribusi energi.