Banjir Bandang di Bima: SEMMI NTB Kecam Lambannya Respons Pemerintah Provinsi dan DPRD

BIMA – Tujuh bulan pasca banjir bandang dahsyat yang meluluhlantakkan Kecamatan Wera dan Ambalawi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2 Februari 2025, kondisi para korban dilaporkan masih sangat memprihatinkan. Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMIM) Pengurus Wilayah (PW) NTB melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi NTB dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, yang dinilai abai dan tidak menunjukkan kepedulian yang memadai terhadap nasib para penyintas bencana.

Banjir bandang yang dipicu oleh intensitas curah hujan ekstrem tersebut tidak hanya merenggut tujuh nyawa, tetapi juga menghancurkan berbagai infrastruktur vital. Jembatan penghubung antar desa yang menjadi urat nadi aktivitas warga, jalan provinsi yang krusial untuk mobilitas dan distribusi logistik, serta puluhan rumah warga yang rata dengan tanah tersapu oleh amukan banjir. Namun, hingga kini, penanganan dan pemulihan pasca bencana dinilai berjalan lamban dan minim sentuhan pemerintah daerah tingkat provinsi.

Kondisi Korban yang Masih Kritis dan Minim Bantuan

Muhammad Rizal Ansari, Ketua PW SEMMI NTB, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi terkini para korban. Menurutnya, banyak warga yang terpaksa berlindung di tenda-tenda darurat atau sisa bangunan yang rusak akibat amukan banjir. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pasokan bantuan yang memadai dari pemerintah daerah.

"Sudah lebih dari tujuh bulan sejak bencana itu terjadi, namun tak terlihat keseriusan dari Pemprov NTB maupun DPRD NTB untuk memberikan solusi nyata bagi korban. Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan warga Wera dan Ambalawi," tegas Rizal Ansari dalam keterangannya yang diterima redaksi.

Ia menambahkan bahwa ketidakpedulian ini bukan hanya dirasakan oleh para korban, tetapi juga menjadi pukulan bagi semangat gotong royong dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Harapan para korban untuk segera bangkit dari keterpurukan pasca bencana tampaknya pupus akibat lambatnya respons dan tindakan konkret dari pihak berwenang.

Infrastruktur Vital Masih Terlantar, Mobilitas dan Logistik Terhambat

Kritik tajam juga dilayangkan PW SEMMI NTB terkait lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak parah akibat banjir. Rizal Ansari menyoroti nasib jembatan penghubung antar desa yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Padahal, jembatan tersebut merupakan fasilitas vital yang sangat dibutuhkan oleh warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mengakses layanan publik dan kegiatan ekonomi.

Selain jembatan, kondisi jalan provinsi yang rusak parah juga menjadi sorotan utama. Kerusakan ini secara signifikan menghambat distribusi logistik, baik itu bantuan kemanusiaan, pasokan kebutuhan pokok, maupun barang-barang dagangan. Akibatnya, mobilitas masyarakat juga menjadi terhambat, memperpanjang rantai penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh warga Wera dan Ambalawi.

"Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan," ujar Rizal Ansari, menekankan tuntutannya agar pemerintah lebih proaktif dan responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.

Kronologi Singkat Bencana dan Respons Awal

Banjir bandang di Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, terjadi pada awal Februari 2025. Peristiwa tragis ini dipicu oleh hujan dengan intensitas sangat tinggi yang mengguyur wilayah tersebut selama berhari-hari, menyebabkan meluapnya sungai dan material longsor dari perbukitan di sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan sangat masif, meliputi:

• 2 Februari 2025: Banjir bandang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi. Air bah yang deras disertai lumpur menerjang permukiman warga, merusak rumah, dan memutuskan akses transportasi.
• Beberapa Hari Setelah Bencana: Tim SAR gabungan, relawan, dan masyarakat lokal melakukan upaya pencarian korban, evakuasi, serta distribusi bantuan awal. Pemerintah daerah tingkat kabupaten mulai mendirikan posko pengungsian dan posko kesehatan.
• Minggu Pertama Pasca Bencana: Laporan awal mengenai jumlah korban jiwa, rumah rusak, dan infrastruktur yang hancur mulai terkumpul. Permohonan bantuan darurat dari pemerintah daerah tingkat kabupaten kepada pemerintah provinsi dan pusat diajukan.
• Bulan-Bulan Berikutnya (Hingga September 2025): Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan provinsi dilaporkan berjalan sangat lambat. Bantuan yang diterima warga dinilai belum mencukupi kebutuhan jangka panjang.

Data Pendukung: Potret Kerusakan dan Kebutuhan Mendesak

Meskipun data rinci mengenai jumlah rumah yang rusak, luasan lahan pertanian yang terdampak, dan kerugian ekonomi belum sepenuhnya terekspos secara luas, gambaran umum dari lapangan menunjukkan skala kerusakan yang masif.

• Korban Jiwa: Setidaknya tujuh orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa ini.
• Infrastruktur Vital:
  • Jembatan penghubung antar desa: Kerusakan parah, beberapa tidak dapat dilalui sama sekali.
  • Jalan provinsi: Banyak ruas yang terputus atau mengalami kerusakan parah, menyulitkan akses.
  • Fasilitas umum: Beberapa bangunan sekolah dan fasilitas kesehatan juga dilaporkan mengalami kerusakan.
• Permukiman Warga: Puluhan rumah dilaporkan hanyut terbawa arus atau mengalami kerusakan berat, memaksa penghuninya mengungsi.
• Dampak Ekonomi: Sektor pertanian dan perikanan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat di Wera dan Ambalawi juga terdampak, dengan lahan pertanian yang tertimbun lumpur dan alat tangkap ikan yang rusak.

Kebutuhan mendesak yang masih dirasakan oleh para korban meliputi tempat tinggal permanen yang layak, perbaikan infrastruktur dasar, dukungan ekonomi untuk memulihkan mata pencaharian, serta pemulihan psikososial bagi mereka yang terdampak trauma.

Implikasi Lambannya Respons Pemerintah

Sikap apatis atau lambannya respons dari pemerintah provinsi dan DPRD NTB, sebagaimana disuarakan oleh PW SEMMI NTB, memiliki implikasi yang luas dan mendalam:

1. Memperpanjang Penderitaan Korban: Tanpa bantuan yang memadai dan upaya pemulihan yang cepat, para korban akan terus hidup dalam kondisi yang sulit dan tidak pasti. Keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan sanitasi dapat memicu masalah kesehatan.
2. Menurunkan Kepercayaan Publik: Kegagalan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada warganya di saat-saat krisis dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan apatisme politik.
3. Menghambat Pemulihan Ekonomi Lokal: Kerusakan infrastruktur yang berkepanjangan akan terus menghambat aktivitas ekonomi. Akses yang sulit membuat distribusi barang dan jasa terganggu, menghalangi pelaku usaha untuk bangkit kembali.
4. Meningkatkan Risiko Bencana di Masa Depan: Lambatnya perbaikan infrastruktur, seperti tanggul atau sistem drainase, dapat meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap bencana serupa di masa depan, terutama jika pola cuaca ekstrem kembali terjadi.
5. Menjadi Preseden Buruk: Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi penanganan bencana di wilayah lain. Standar respons yang rendah dapat menjadi norma, bukan pengecualian.

Tuntutan PW SEMMI NTB dan Harapan untuk Masa Depan

Menyikapi situasi yang memprihatinkan ini, PW SEMMI NTB secara tegas mendesak agar Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB segera mengambil langkah-langkah konkret. Tuntutan utama mereka mencakup:

• Peninjauan Langsung ke Lokasi: Para pimpinan daerah diminta untuk turun langsung ke lokasi bencana di Wera dan Ambalawi guna melihat kondisi riil para korban dan mendengarkan aspirasi mereka.
• Percepatan Pemulihan Infrastruktur: Prioritas harus diberikan pada perbaikan jembatan penghubung, jalan provinsi, dan fasilitas umum lainnya yang rusak.
• Penyaluran Bantuan yang Memadai: Bantuan yang disalurkan harus mencakup kebutuhan dasar jangka pendek hingga program pemberdayaan ekonomi untuk pemulihan jangka panjang.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran penanganan bencana dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil.

Rizal Ansari menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah tidak hanya hadir saat dibutuhkan, tetapi juga menunjukkan komitmen yang berkelanjutan dalam melayani masyarakat. "Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan," serunya, menggarisbawahi pentingnya kehadiran negara di sisi rakyatnya, terutama saat dilanda musibah.

Situasi di Wera dan Ambalawi menjadi cerminan urgensi penanganan bencana yang lebih komprehensif dan responsif dari seluruh elemen pemerintahan. Kegagalan dalam memberikan perhatian yang layak kepada korban bencana tidak hanya merupakan kelalaian tugas, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah rakyat.