PW SEMMI NTB Kecam Lambannya Penanganan Pascabanjir Bandang Bima, Tuntut Responsifitas Pemerintah Provinsi

BIMA – Lebih dari tujuh bulan pasca-banjir bandang yang meluluhlantakkan Kecamatan Wera dan Ambalawi di Kabupaten Bima pada 2 Februari 2025, kondisi para korban dilaporkan masih sangat memprihatinkan. Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, menuding keduanya minim menunjukkan kepedulian dan responsivitas dalam penanganan pascabencana. Muhammad Rizal Ansari, Ketua PW SEMMI NTB, secara tegas menyatakan bahwa hingga kini, banyak warga korban banjir masih terpaksa tinggal di tenda darurat maupun bangunan yang rusak, tanpa mendapatkan bantuan yang memadai dari pemerintah daerah. Sikap ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap penderitaan masyarakat yang terdampak.

Banjir bandang yang dipicu oleh intensitas curah hujan yang sangat tinggi tersebut tidak hanya merenggut tujuh nyawa, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran yang masif. Infrastruktur vital seperti jembatan penghubung antar desa yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, jalan provinsi yang krusial untuk akses logistik, serta puluhan rumah warga yang rata dengan tanah akibat terseret arus deras, semuanya mengalami kerusakan parah. Ketiadaan solusi nyata dari pemerintah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah menjadi sorotan utama SEMMI NTB, yang merasa bahwa penderitaan warga Wera dan Ambalawi seolah diabaikan begitu saja.

Kronologi dan Dampak Bencana yang Meredup

Banjir bandang yang terjadi pada awal Februari 2025 merupakan salah satu bencana alam terparah yang melanda wilayah Kabupaten Bima dalam beberapa tahun terakhir. Intensitas hujan yang tidak kunjung reda selama berhari-hari menyebabkan debit air sungai meluap secara drastis, menerjang permukiman warga dengan kekuatan yang luar biasa. Kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi para penyintas, baik dari sisi fisik maupun psikologis.

Data yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk laporan awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, mencatat sedikitnya tujuh orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebagian besar korban adalah warga yang tidak sempat menyelamatkan diri saat arus banjir menerjang kediaman mereka. Selain korban jiwa, kerugian materiil juga sangat signifikan. Jembatan penghubung di beberapa desa dilaporkan rusak total, memutus akses transportasi darat dan menghambat aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Jalan provinsi yang menjadi jalur utama distribusi barang dan jasa juga mengalami kerusakan parah, memperlambat upaya evakuasi dan penyaluran bantuan awal.

Jumlah rumah yang rusak bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat, bahkan banyak yang hanyut terbawa arus. Ribuan warga terpaksa mengungsi, mencari perlindungan di tempat yang lebih aman, seperti rumah kerabat, masjid, atau mendirikan tenda darurat di area yang tidak terdampak langsung. Kondisi pengungsian ini seringkali minim fasilitas, menimbulkan kekhawatiran akan munculnya masalah kesehatan dan sosial lainnya.

Kritik Tajam Terhadap Responsivitas Pemerintah

Muhammad Rizal Ansari, dalam pernyataannya, menekankan bahwa kondisi korban banjir di lokasi bencana masih sangat memprihatinkan, bahkan setelah lebih dari tujuh bulan berlalu. "Sudah lebih dari tujuh bulan sejak bencana itu terjadi, namun tak terlihat keseriusan dari Pemprov NTB maupun DPRD NTB untuk memberikan solusi nyata bagi korban. Mereka seolah menutup mata terhadap penderitaan warga Wera dan Ambalawi," tegasnya.

Pernyataan ini dilandasi oleh observasi langsung di lapangan oleh jajaran SEMMI NTB. Ditemukan bahwa banyak warga yang belum memiliki tempat tinggal permanen, masih bergantung pada bantuan sosial yang distribusinya tidak merata dan seringkali terlambat. Ketergantungan pada tenda darurat dan bangunan yang rusak menciptakan kondisi hidup yang tidak layak, jauh dari kata normal.

Lebih lanjut, SEMMI NTB menyoroti lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Jembatan penghubung, yang notabene merupakan akses vital bagi mobilitas warga dan distribusi logistik, hingga kini dilaporkan belum diperbaiki secara tuntas. Kerusakan jalan provinsi yang parah juga terus menghambat kelancaran aktivitas ekonomi, termasuk petani yang kesulitan membawa hasil panen ke pasar dan masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan atau pendidikan di luar wilayah mereka.

"Kami menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jangan hanya hadir saat kampanye, tapi menghilang saat rakyat butuh bantuan," ujar Rizal Ansari, menyuarakan kekecewaan yang dirasakan oleh banyak warga terdampak. Tuntutan ini mencerminkan harapan masyarakat agar para pemangku kebijakan tidak hanya sekadar memberikan janji saat momen politik, melainkan benar-benar menunjukkan kehadiran dan tindakan nyata ketika bencana melanda.

Data Pendukung dan Implikasi Jangka Panjang

Meskipun data spesifik mengenai anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemprov NTB untuk penanganan pascabencana banjir di Bima belum terpublikasi secara luas, kritik dari SEMMI NTB mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan di lapangan dengan realisasi bantuan dan program pemulihan. Berdasarkan pengalaman bencana serupa di wilayah lain, proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung pada skala kerusakan dan ketersediaan anggaran.

Implikasi dari lambannya penanganan pascabencana ini bersifat multidimensional. Secara ekonomi, terputusnya akses transportasi dan rusaknya infrastruktur dasar menghambat aktivitas produktif masyarakat, memperpanjang rantai kemiskinan, dan meningkatkan biaya logistik. Kerusakan rumah dan kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak dapat memicu masalah kesehatan masyarakat, seperti penyakit menular. Secara sosial, kondisi ketidakpastian dan kurangnya dukungan pemerintah dapat menimbulkan kekecewaan mendalam, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan bahkan memicu potensi konflik sosial.

Dalam konteks pembangunan daerah, bencana alam yang tidak ditangani secara efektif dapat menjadi hambatan serius. Keterlambatan dalam pemulihan infrastruktur dasar akan menunda berbagai program pembangunan lainnya, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan hingga pengembangan sektor ekonomi.

Tuntutan dan Harapan SEMMI NTB

Menanggapi situasi yang memprihatinkan ini, PW SEMMI NTB mengeluarkan beberapa tuntutan mendesak kepada Pemprov NTB dan DPRD NTB. Tuntutan utama meliputi:

1. Peninjauan Langsung ke Lokasi Bencana: Mendesak Pemprov NTB dan DPRD NTB untuk segera turun langsung ke lokasi bencana di Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, guna melihat secara objektif kondisi riil yang dihadapi oleh para korban.
2. Percepatan Pemulihan Infrastruktur: Mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak, terutama jembatan penghubung dan jalan provinsi, agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
3. Penyaluran Bantuan yang Memadai: Memastikan penyaluran bantuan bagi warga terdampak dilakukan secara adil, merata, dan berkelanjutan, guna mengatasi masalah kebutuhan dasar serta mengurangi ketidakpastian hidup.
4. Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas: Menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana dan akuntabilitas dari setiap instansi terkait dalam setiap tahapan program pemulihan.

PW SEMMI NTB berharap agar pemerintah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah dapat segera merespons tuntutan ini dengan tindakan nyata. Mereka menekankan pentingnya kehadiran pemerintah yang proaktif dan responsif, terutama dalam situasi krisis yang dialami oleh masyarakat.

"Kami ingin melihat adanya langkah konkret, bukan sekadar pernyataan belaka. Kesejahteraan dan keselamatan warga Wera dan Ambalawi harus menjadi prioritas utama. Kami mendesak agar pemerintah tidak terus-menerus membiarkan warga hidup dalam ketidakpastian," pungkas Rizal Ansari. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi penanganan bencana yang lebih komprehensif dan berorientasi pada solusi jangka panjang, demi memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak secara optimal.

Pihak Pemprov NTB dan DPRD NTB sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan dari PW SEMMI NTB ini. Namun, kritik yang dilontarkan oleh organisasi mahasiswa tersebut diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi internal dan mempercepat berbagai program pemulihan yang masih tertunda. Keberhasilan penanganan pascabencana tidak hanya diukur dari kecepatan pemulihan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengembalikan rasa aman, harapan, dan kesejahteraan bagi seluruh warganya yang terdampak.