Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Desak Pengusutan Tuntas Kasus Kekerasan Santri di Lombok Tengah dan Evaluasi Sistem Pengawasan Pesantren

Tragedi memilukan yang menimpa tiga orang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah memicu gelombang keprihatinan nasional dan tuntutan akan keadilan yang transparan. Kasus dugaan tindak kekerasan yang mengakibatkan satu orang santri meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka bakar serius ini menjadi sorotan tajam setelah terungkap ke publik pada Juni 2026, meskipun peristiwa tersebut diduga terjadi pada tahun 2025. Wakil Ketua DPR RI, Hj. Sari Yuliati, secara tegas menyatakan duka cita yang mendalam sekaligus mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas motif dan pelaku di balik peristiwa tragis ini guna memastikan keselamatan anak di lingkungan pendidikan agama.

Identitas para korban telah terkonfirmasi, di mana dua di antaranya masih menjalani perawatan intensif di kediaman masing-masing akibat luka bakar yang signifikan. Korban tersebut adalah Devan (13), warga Sintung Tengah, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukeliang Utara, dan AL (13), warga Desa Setiling, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, satu santri lainnya dilaporkan telah mengembuskan napas terakhir akibat luka yang dideritanya. Kondisi fisik dan psikis para korban yang selamat kini menjadi perhatian khusus, mengingat dampak traumatis dari tindak kekerasan yang diduga berupa pembakaran tersebut sangatlah berat bagi anak di usia remaja.

Kronologi Penyingkapan Kasus dan Pendampingan Hukum

Kasus ini memiliki dimensi yang cukup kompleks karena adanya rentang waktu yang signifikan antara terjadinya peristiwa dengan pelaporan resmi ke pihak berwajib. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pembakaran tersebut terjadi pada tahun 2025. Namun, keraguan dan ketakutan dari pihak keluarga korban diduga menjadi faktor utama mengapa kasus ini tidak segera mencuat ke permukaan. Keberanian orang tua korban untuk bersuara baru muncul pada tahun 2026, didorong oleh rasa ketidakadilan atas hilangnya nyawa dan penderitaan fisik anak-anak mereka.

Saat ini, kasus tersebut telah mendapatkan atensi serta pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. Keterlibatan LPA sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum serta pendampingan psikososial bagi korban yang selamat dan keluarga korban meninggal dunia. LPA NTB juga berperan penting dalam memastikan bahwa proses penyidikan di tingkat kepolisian berjalan sesuai dengan prosedur perlindungan anak, mengingat para korban dan terduga pelaku (jika melibatkan sesama santri) berada di bawah umur.

Hj. Sari Yuliati menekankan bahwa keterlambatan pelaporan tidak boleh menjadi penghalang bagi aparat untuk melakukan investigasi yang mendalam. Menurutnya, fakta bahwa ada nyawa yang hilang dan adanya luka fisik yang nyata adalah bukti hukum yang harus ditindaklanjuti dengan serius. Keberanian keluarga dalam melaporkan kejadian ini harus diapresiasi dengan penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.

Respons Tegas Legislatif dan Desakan Transparansi

Sebagai wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan Pulau Lombok, Sari Yuliati menyatakan bahwa peristiwa ini telah melukai rasa kemanusiaan dan mencederai citra lembaga pendidikan. Dalam pernyataan resminya pada Senin, 8 Juni 2026, ia menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembenaran apa pun bagi tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan, apalagi yang sampai merenggut nyawa manusia.

Sari Yuliati secara khusus meminta Kepolisian Daerah (Polda) NTB dan Polres Lombok Tengah untuk bekerja secara transparan. Ia menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung dalam aksi kekerasan maupun pihak pengelola lembaga yang terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan, harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Penegakan hukum ini dinilai penting bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai efek jera agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

"Keadilan harus ditegakkan. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku maupun pihak yang terbukti lalai sehingga peristiwa ini dapat terjadi. Keluarga korban berhak mendapatkan kepastian hukum dan penjelasan yang jujur mengenai apa yang sebenarnya menimpa anak-anak mereka," tegas Sari Yuliati.

Analisis Sistem Pengawasan dan Perlindungan Anak di Pesantren

Tragedi di Lombok Tengah ini memicu diskusi luas mengenai efektivitas pengawasan di internal pondok pesantren. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan berbasis agama yang sering kali menerapkan sistem asrama penuh (boarding school), memiliki tanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap keselamatan santrinya. Munculnya kasus kekerasan fisik yang ekstrem seperti pembakaran menunjukkan adanya celah besar dalam sistem perlindungan anak di lingkungan tersebut.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di pesantren kini menjadi kebutuhan mendesak. Sari Yuliati mendorong Kementerian Agama (Kemenag) dan pemerintah daerah untuk memperketat standarisasi keamanan di pesantren. Hal ini mencakup rasio jumlah pengasuh atau pembina dengan jumlah santri, pengawasan di jam-jam rawan, serta adanya mekanisme pelaporan internal yang aman bagi santri yang mengalami atau melihat tindak kekerasan.

Secara yuridis, perlindungan anak di Indonesia telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga mengamanatkan bahwa pesantren harus menyelenggarakan pendidikan dengan prinsip perlindungan terhadap santri. Jika terbukti ada kelalaian sistemik, pengelola pesantren dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional, di samping sanksi pidana bagi pelaku kekerasan.

Menjaga Marwah Pesantren dari Generalisasi Negatif

Di tengah sorotan tajam terhadap kasus ini, Sari Yuliati juga memberikan catatan penting agar masyarakat tetap objektif. Ia mengingatkan publik untuk tidak menggeneralisasi atau menyamaratakan seluruh pondok pesantren berdasarkan perbuatan segelintir oknum atau kejadian di satu lembaga tertentu. Menurutnya, mayoritas pondok pesantren di Lombok dan di seluruh Indonesia masih menjalankan fungsinya dengan sangat baik sebagai pusat pembentukan karakter dan akhlak mulia.

"Kita tidak boleh menghakimi seluruh pesantren hanya karena perbuatan segelintir oknum. Saya meyakini masih banyak pesantren yang menjadi tempat menuntut ilmu yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masa depan generasi muda bangsa," ujar Sari Yuliati. Ia menambahkan bahwa upaya untuk membersihkan institusi pendidikan dari praktik kekerasan justru bertujuan untuk menjaga marwah pesantren itu sendiri sebagai lembaga yang suci dan mendidik.

Langkah ini penting dilakukan untuk mencegah munculnya stigma negatif terhadap pendidikan berbasis agama. Dengan mengusut tuntas kasus ini, negara justru sedang melindungi ribuan pesantren lainnya dari opini publik yang tidak adil. Transparansi dalam penanganan kasus ini akan menunjukkan bahwa sistem hukum dan pendidikan di Indonesia tidak membiarkan adanya "ruang gelap" kekerasan di balik dinding-dinding lembaga pendidikan.

Langkah Strategis Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Sebagai langkah konkret ke depan, diperlukan sinergi antara berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas kekerasan (zero violence). Sari Yuliati mengajak pengelola pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Pengasuh: Memberikan pelatihan mengenai hak-hak anak dan manajemen konflik kepada para pengasuh dan pengajar di pesantren agar mereka mampu mendeteksi dini potensi kekerasan antar-santri.
2. Sosialisasi Hak Anak kepada Santri: Mengedukasi santri bahwa mereka memiliki hak untuk merasa aman dan berhak melaporkan segala bentuk perundungan atau kekerasan tanpa takut mendapatkan intimidasi.
3. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak: Setiap lembaga pendidikan didorong untuk memiliki unit khusus yang menangani keluhan dan perlindungan santri, yang terhubung langsung dengan dinas terkait di pemerintah daerah.
4. Audit Berkala oleh Kemenag: Melakukan pengawasan rutin tidak hanya pada aspek kurikulum pendidikan, tetapi juga pada aspek fasilitas keamanan dan kesejahteraan santri.

Kasus di Lombok Tengah ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pendidikan berasrama di Indonesia. Keselamatan dan perlindungan anak harus diletakkan di atas segala kepentingan lainnya. Seiring dengan berjalannya proses hukum di Polres Lombok Tengah, dukungan publik terus mengalir agar kebenaran terungkap secara terang benderang.

Kematian satu orang santri dan luka-luka yang diderita Devan serta AL adalah pengingat keras bahwa komitmen terhadap perlindungan anak tidak boleh hanya berhenti pada retorika dan regulasi di atas kertas. Diperlukan tindakan nyata, pengawasan yang ketat, dan keberanian moral dari semua pihak untuk memastikan bahwa setiap anak yang dititipkan orang tuanya di lembaga pendidikan dapat pulang dengan membawa ilmu dan masa depan, bukan luka atau duka yang mendalam.

Masyarakat kini menantikan langkah tegas kepolisian dalam menetapkan tersangka dan mengungkap fakta-fakta persidangan nantinya. Dengan adanya dukungan dari pimpinan DPR RI seperti Sari Yuliati, diharapkan proses hukum ini berjalan tanpa intervensi dan mampu memberikan rasa keadilan yang selama ini dinantikan oleh keluarga korban. Penegakan hukum yang kuat akan menjadi pesan jelas bahwa negara hadir untuk melindungi setiap warganya, terutama anak-anak yang tengah menempuh jalan mulia menuntut ilmu di pesantren.